Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

"Datanya sampai hari ini nggak ada yang satu, Pak Azwar Anas, nggak ada yang sama, itu luar biasa, dari tahun ke tahun kita punya persoalan seperti ini," sambungnya.

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]