Luhut, Mimpi BBM Sawit di 2045 dan Ancaman 'Mematikan' Bagi Petani

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan punya ambisi; Indonesia bisa setop impor bahan bakar fosil dan beralih ke BBM sawit di 2045.

Ia yakin ambisi itu bisa tercapai. Dan bahkan keyakinannya menyatakan minyak sawit RI bakal digunakan untuk pangan dan BBM.

Optimisme itu disampaikan Luhut dalam Indonesia Zero Pathway: Opportunity & Challenges yang digelar di Paviliun Indonesia, World Economic Forum Annual Meeting 2023 di Davos, Swiss.

"Kami sedang riset soal minyak kelapa sawit, karena kami percaya pada 2045 bisa produksi sekitar 100 juta ton minyak sawit. 30 persennya akan diarahkan untuk pangan dan sisa 70 persennya kami bisa lakukan riset dan bikin etanol. Jadi tidak perlu mengimpor minyak fosil pada saat itu," kata Luhut, Selasa (17/1) waktu setempat.

'Menteri serba bisa' itu menyebut pengembangan bahan bakar alternatif menjadi satu dari lima pilar ekonomi hijau yang tengah digenjot Indonesia.

Kemudian, empat pilar lainnya adalah dekarbonisasi sektor kelistrikan, transportasi rendah karbon yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik, industri hijau, serta carbon sinks yang meliputi carbon capture dan carbon offset market.

Menanggapi ambisi Luhut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mempertanyakan dasar perhitungan tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan Luhut baru sebatas keinginan di masa depan.

"Saya tidak tahu asumsi yang dipakai Pak Luhut. Dengan kondisi sekarang di mana produksi mencapai 46 juta ton sampai 48 juta ton, meningkatkan produksi 100 juta ton berisiko menaikkan deforestasi," ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/1).

Fabby mengutip sebuah kajian dari Institut Lingkungan Stockholm (Stockholm Environment Institute/SEI) yang menemukan bahwa setiap kenaikan 1.000 ton crude palm oil (CPO) bisa menaikkan risiko deforestasi atau kerusakan hutan sebesar 3,24 hektare.

Selain itu, ia skeptis soal permintaan CPO di masa mendatang. Fabby mempertanyakan apakah memang ada permintaan 100 juta ton minyak sawit di 2045 atau bahkan 2050, terlebih untuk penggunaan bahan bakar jika melihat perkembangan teknologi kendaraan sekarang.

Fabby menekankan tidak paham dengan asumsi perhitungan Luhut, meski menilai sang Menko Marinves tampaknya mengantongi data-data yang membuat pede target itu bisa tercapai. Namun, ia mengingatkan sederet faktor yang harus dipertimbangkan pemerintah.

Ia menyinggung soal bagaimana ketersediaan lahan untuk menggenjot produksi minyak sawit sebesar itu, dampak pada deforestasi, hingga permintaan CPO untuk bahan pangan, oleochemical, dan bahan bakar, serta faktor-faktor lain.

"Menurut saya, yang perlu dilakukan adalah tidak saja menetapkan target, tapi mempertimbangkan faktor-faktor yang membatasi pencapaian target itu dan dampak sosial, lingkungan, ekonomi dari pencapaian target tersebut," tegasnya.

Bicara soal dampak lingkungan hingga ekonomi, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat wacana ini sarat akan peluang deforestasi.

Yusuf menilai beberapa kalangan mengatakan pembukaan lahan sawit merupakan salah satu bentuk dari deforestasi. Kendati, ia menganggap tuduhan tersebut bisa diperdebatkan.

"Namun, saya pikir pemerintah dan juga pelaku usaha masih bisa menggunakan lahan sawit yang sudah ada tanpa harus membuka lahan baru sehingga ini bisa sedikit meminimalisir tuduhan deforestasi yang selama ini memang ditujukan ke sektor kelapa sawit," saran Yusuf.

Sementara itu, Yusuf menilai dari sisi ekonomi rencana kebijakan pemerintah ini harus dijalankan berbarengan dengan kolaborasi antara pengusaha dan petani sawit. Terlebih, sektor perkebunan menjadi salah satu yang didorong produk hilirisasinya dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan asumsi terjadi kolaborasi antara pengusaha besar dan petani sawit, Yusuf menilai pembuatan BBM sawit bakal menguntungkan kedua belah pihak. Tidak hanya digunakan untuk pembuatan etanol sebagai campuran solar, tetapi juga pemrosesan produk turunan lainnya.

Namun, ia menyinggung soal harga CPO yang cenderung fluktuatif. Ketika ada gejolak harga komoditas, harga CPO bakal meningkat. Yusuf mewanti-wanti adanya aksi cari cuan dari para pengusaha.

"Ketika (harga CPO) meningkat, berdasarkan pengalaman, para pelaku usaha tentu akan mempunyai kecenderungan untuk mengekspor produksi mereka dibandingkan dengan menjual di dalam negeri karena harganya lebih menguntungkan," ungkap Yusuf.

Selain itu, Yusuf menilai kebijakan CPO kerap kali berubah dan berada pada rentang waktu yang pendek. Ia menilai akan banyak faktor yang bisa mengubah suatu kebijakan untuk rentang waktu yang lebih panjang, termasuk perubahan kepemimpinan pemerintahan.

Petani sawit pun terbelah dengan bola liar yang disampaikan Luhut. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan target 100 juta ton minyak sawit adalah target realistis. Tapi, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai rencana Luhut tidak masuk akal.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung menilai rencana ini bisa menyetarakan petani sawit dengan korporasi. Dengan catatan, produktivitas tinggi harus didukung harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang melejit tajam serta diserap efisien untuk sektor pangan dan energi.

"Katakan saja luas (perkebunan) sawit Indonesia di 2045 tetap sama dengan tahun ini 16,38 juta hektare dan luas tanaman menghasilkan (TM) 70 persen, maka 100 juta ton itu mudah tercapai," ujar Gulat.

Namun, Gulat mensyaratkan rata-rata produksi TBS per bulan adalah 3 ton dan rendemen TBS sebesar 24 persen hingga 26 persen. Catatan tersebut masih perlu didukung capaian target program peremajaan sawit rakyat (PSR) minimal 70-80 persen dalam lima tahun ke depan.

Gulat juga menegaskan soal pentingnya strategi intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas 2-3 kali lipat tanpa harus menambah luas lahan. Menurutnya, roh intensifikasi terlaksana melalui program PSR yang digalakkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Jika kita bersepakat dengan strategi intensifikasi dan menerapkan good agricultural practices (GAP), maka interaksi industri hulu-hilir sawit dari 3 dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan akan semakin terjaga," katanya.

Di lain sisi, Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan target produksi 100 juta ton minyak sawit per tahun bisa terwujud dengan asumsi produktivitas CPO 6 ton per hektare. Sedangkan saat ini luas kebun sawit RI 16,8 juta hektare dengan rata-rata produktivitas CPO 2,5 ton per hektare.

Jika produktivitas tetap tidak berubah pada 2045, maka harus ada penambahan sekitar 20 juta hektare lahan sawit untuk memenuhi target yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan.

"Akan ada lahan baru, tapi Luhut bilang mau menaikkan produktivitas sampai 8-10 ton per hektare, entah caranya gimana ini yah. Hampir mayoritas perusahaan tidak akan bisa penuhi ini, apalagi kalau lahan replanting dan kelas tanah yang berbeda-beda. Tidak masuk akal," kritik Darto.

Darto menilai akan banyak tantangan memenuhi ambisi tersebut. Ia menyoroti standar keberlanjutan perkebunan sawit RI yang masih sangat minim serta tidak kompatibel dengan permintaan pasar global. Bahkan, banyak konflik sosial dengan masyarakat adat hingga konflik perusahaan dengan petani.

Ia menuntut pemerintah menyiapkan roadmap serius jika ingin mewujudkan rencana tersebut. Darto skeptis dengan target 100 juta ton yang dipatok Luhut dan mempertanyakan bagaimana kondisi pasar di masa mendatang.

"Kalau tidak ada pasar, 100 juta ton itu sama halnya membunuh petani sawit karena over produksi. CPO melimpah, tapi tanpa pembeli atau terserap akhirnya buah sawit petani tidak ada lagi yang beli. Akhirnya petani tergerus kemiskinan permanen," jelasnya.

Ancaman Merusak Visi Indonesia Emas 2045

SPKS khawatir ambisi Menkomarinves Luhut Panjaitan soal target produksi 100 juta ton minyak sawit per tahun bisa 'membunuh' petani sawit. (CNN Indonesia/Safir Makki).

Ia meminta pemerintah transparan soal program biodiesel yang sangat ambisius. Darto memberikan tiga catatan utama. Pertama, penjelasan kebutuhan lahan untuk memenuhi program biodiesel.

Ia beranggapan meningkatkan produktivitas sawit dari kebun yang ada cukup sulit. Pada akhirnya pemerintah akan bergantung pada perkebunan milik korporasi besar.

Kedua, klaim emisi penurunan karbon yang seharusnya juga memperhitungkan sisi hulu. Ketiga, ia meminta pemerintah membuka soal subsidi komponen biaya produksi biodiesel untuk menghindari semakin besar subsidi yang dinikmati korporasi dan terjadinya korupsi.

SPKS menegaskan jangan sampai kepentingan besar pengusaha sawit merusak visi Indonesia Emas 2045, apalagi sampai pemerintah mau mengakomodir semua kepentingan pengusaha. Selain itu, Darto mempertanyakan bagaimana pembagian pasar antara BBM sawit dan kendaraan listrik dalam transisi energi.

"Transisi energi ke listrik kan Pak Luhut komit juga. Terus bagaimana itu nasibnya kalau kami produksi sawit untuk energi juga? Ini kan sama kayak tidak konsisten yah. Untuk transportasi berbasis listrik kan akan kuat ke depan, sementara dia bilang mau perkuat produksi sawit hingga 100 juta ton. Nanti pasarnya gimana?" tanya Darto.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan produksi sawit Indonesia mengalami stagnasi dalam 4 tahun terakhir. Namun, ekspansi baru sama sekali tidak ada karena terbentur regulasi.

Di lain sisi, upaya peningkatan produktivitas dengan beberapa upaya, termasuk replanting kebun rakyat tidak berjalan lancar. Dengan kenyataan tersebut, Joko menilai sulit meningkatkan produksi sawit RI.

"Pemanfaatan untuk kebutuhan domestik tentu bagus, namun kebutuhan bahan baku yang terus meningkat perlu dipikirkan masa depan produksinya yang trennya menurun. Jangan sampai Indonesia suatu saat nanti impor sawit untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri," ungkap Joko.

Sekjen Gapki Eddy Martono lantas membeberkan data proyeksi sawit Indonesia hingga 2045. Pertumbuhan produksi dan konsumsi sama-sama meningkat, tetapi kebutuhan konsumsi meningkat lebih cepat.

[Gambas:Photo CNN]

Pada 2045 Gapki memproyeksi Indonesia bisa memproduksi 78,3 juta ton minyak sawit dibandingkan dengan 2022 sebesar 50,3 juta ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi minyak sawit di 2045 diperkirakan sebesar 45,9 juta ton, meningkat dari 19,5 juta ton pada 2022.

Proyeksi ini didasarkan pada asumsi produksi di mana tidak ada penambahan area perkebunan sawit, replanting perkebunan rakyat 150 ribu hektare per tahun, replanting perkebunan besar 20 persen tanaman tua, serta produktivitas TM 6,75 ton CPO per hektare dan tanaman tua 5 ton CPO per hektare setiap tahunnya.

Sedangkan asumsi konsumsi didasarkan pada kebutuhan pangan dan oleochemical sesuai tren serta pentahapan biodiesel, yakni B30 pada 2020 hingga 2024, B40 pada 2025 hingga 2044, dan B50 pada 2045.

"Mesti dilihat apakah produksinya cukup? Proyeksinya seperti di atas dengan asumsi seperti itu. Itu juga butuh effort yang cukup besar, utamanya peremajaan, perawatan, dan pemupukan sesuai dengan dosis yang dianjurkan," komentar Eddy soal ambisi Luhut.

Di lain sisi, Gapki memproyeksi ekspor minyak sawit dan produk turunannya bakal mengalami tren penurunan. Tahun sebelumnya ekspor sawit RI sebesar 30,8 juta ton dan diperkirakan meningkat pada 2023 menyentuh 35,4 juta ton. Namun, ekspor sawit RI diproyeksi bakal merosot ke 32,3 juta ton di 2045.

[Gambas:Video CNN]