Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengecek ulang izin dari proyek Meikarta yang dikelola oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha Lippo Group.
Ia mengatakan beberapa waktu belakangan masyarakat yang menjadi konsumen dirugikan karena tak kunjung mendapat unit apartemen yang dijanjikan sejak 2019. Alih-alih mendapat haknya, konsumen yang melakukan demonstrasi di DPR pun malah dituntut Rp56 miliar oleh PT MSU.
"Apakah lengkap dan cukup secara legalitas dan Bapak cek kembali karena dari awal 2017, mereka mulai, kan mereka dengan investasi China," ujar Andre dalam RDP Komisi VI bersama Kementerian Investasi/BKPM, Senin (6/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
DPR pun sebelumnya telah memanggil PT MSU, namun anak usaha Lippo Group itu mangkir tanpa alasan. Padahal, Presiden Direktur PT MSU diundang langsung untuk dimintai keterangan, termasuk gugatan perdata terhadap konsumennya.
DPR pun meradang dan menganggap absennya PT MSU ini sebagai pelecehan. Andre menegaskan mangkirnya manajemen Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di negeri ini.
"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya, karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre kala itu.
Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan jika tidak bisa hadir, maka seharusnya pihak Meikarta memberikan informasi.
"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.
Terbaru, DPR pun akal memanggil bos Lippo Group James Riady beserta perwakilan PT MSU terkait kisruh pembangunan apartemen Meikarta pada 13 Februari mendatang.
(skt/pta)