Uji Coba MyPertamina Akan Diperluas di 138 Lokasi per Februari 2023

PT Pertamina Patra Niaga bakal menambah lokasi uji coba pembelian BBM subsidi pertalite dan solar menggunakan MyPertamina hingga 138 kabupaten/kota pada Februari 2023.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PPN Harsono Budi Santoso dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI. Ia mengatakan perluasan ini bakal menjangkau 12 provinsi di Indonesia.

Harsono menegaskan program pengendalian BBM subsidi secara full cycle sudah mulai dijalankan sejak Desember 2022. Ia mengatakan sudah ada 34 kabupaten/kota yang melakukan uji coba tersebut.

"Sampai dengan Februari (2023) direncanakan tambahan 138 kabupaten/kota. Di sini tentunya ada beberapa temuan yang mana ini ruang-ruang perbaikan saat implementasi nanti, sambil menunggu revisi Perpres 191/2014," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Dalam paparan Harsono, ada empat poin utama yang disorot Pertamina dalam program pengendalian BBM subsidi tersebut. Pertama, digitalisasi SPBU yang memerlukan dua aspek penting, yakni monitoring signal transaksi tak wajar dan konektivitas SPBU dengan sistem Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) yang sudah terlaksana di 528 SPBU.

Kedua, sinkronisasi dengan data Korlantas. Harsono menargetkan tahap ini bisa go-live pada Februari ini. Ketiga, uji coba full cycle dengan MyPertamina. Keempat, dukungan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan draft revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sudah diserahkan. Namun, ia belum bisa memastikan kapan proses tersebut berlanjut.

"Karena sudah dalam proses, termasuk draftnya juga sudah disampaikan ke yang berwenang. Saat ini kami belum ada statement resmi bahwa itu sudah bisa dilanjutkan," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (30/1).

"Posisinya adalah kami sudah menyerahkan apa yang dibutuhkan untuk proses itu. Tentang substansinya kami kira sudah final. Karena kami belum mendapatkan wewenang atau putusan resmi bahwa prakarsanya ada di Kementerian ESDM, jadi kami masih menunggu," sambung Tutuka.

Di lain sisi, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga mengatakan hal yang tak jauh beda. Arifin menyebut konsep pembatasan sudah dikirim dan masih harus menunggu tahap selanjutnya.

Kendati tidak memastikan kapan pembatasan pertalite hingga solar dilakukan, Arifin menegaskan kebijakan tersebut bakal berlaku jika revisi Perpres 191 Tahun 2014 sudah disetujui. Namun, ia mengaku pihaknya siap jika ternyata memang masih perlu ada yang diperbaiki lagi.

"Yang jelas, kita akan melihat bahwa yang kelas-kelas tertentu seharusnya sudah bisa menggunakan BBM yang berkualitas," ungkap Arifin di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

[Gambas:Video CNN]