Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menarik utang baru hingga Rp696,4 triliun di tahun ini.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan utang tersebut dibutuhkan untuk mendanai pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2023.
"Pemenuhan kebutuhan pembiayaan utang di situ Rp696,4 triliun. Untuk pembiayaan defisit sebesar Rp598,2 triliun dan pembiayaan non utang Rp98,2 triliun," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, dikutip, Rabu (8/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suminto menjelaskan sumber pembiayaan utang tadi bakal berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 90 persen-95 persen dan pinjaman sekitar 5 persen-10 persen.
Untuk utang dari SBN secara rinci adalah sekitar 69-75 persen dilakukan dengan menerbitkan SBN domestik non ritel, 10-15 persen melalui SBN ritel, dan 13-16 persen melalui SBN valuta asing (valas).
Sedangkan, utang dari pinjaman secara rinci adalah 4-6 persen bakal dilakukan melalui pinjaman program, Rp32,6 triliun melalui pinjaman luar negeri proyek, dan Rp3,5 triliun melalui pinjaman dalam negeri.
Menurutnya, untuk penerbitan SBN akan dilakukan secara transparan. Lelang akan dilakukan secara bergantian dengan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
"Sebagian besar utang kita diterbitkan dalam bentuk SBN tentu cost of fund ditentukan suku bunga di market. Kita bersama otoritas yang lain mengelola sektor keuangan dengan baik yang berdampak pada suku bunga di market, dalam konteks spillover dari kondisi perekonomian dan sektor keuangan secara global," pungkasnya.