Panja BPIH Ungkap Cara Turunkan Biaya Haji, Bisa Hemat Rp1,2 T

Panitia kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Panja BPIH) DPR mengungkap kemungkinan penurunan biaya haji, yang bahkan bisa menghemat anggaran Rp1,2 triliun.

Ketua Panja BPIH Marwan Dasopang mengatakan kemungkinan itu berdasarkan temuan panitia kerja Panja BPIH DPR setelah kunjungan ke Arab Saudi pada 31 Januari-1 Februari 2023 lalu.

"Rangkuman ini sebagian adalah pertemuan dan kunjungan bersama pemerintah. Sebagian kunjungan yang dilakukan oleh para anggota sendiri-sendiri menemui berbagai hal terkait pelaksanaan ibadah haji," kata Marwan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Agama hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Gedung DPR RI, Rabu (8/2).

Marwan merinci setidaknya ada empat aspek yang bisa dipangkas biayanya oleh pemerintah sebelum menentukan BPIH, yakni akomodasi, konsumsi, transportasi, bahkan hingga waktu berhaji yang bisa dikurangi dari 40 hari menjadi 30 hari.

Pertama, soal akomodasi, Marwan melaporkan bahwa Panja BPIH menemukan harga satuan hotel untuk jemaah haji masih dimungkinkan dilakukan negosiasi dan menurunkan harga.

Ia juga menyatakan bahwa hotel di kawasan Misfalah, Makkah tidak cocok dengan jemaah haji Indonesia karena tergolong kecil.

Kedua, konsumsi. Marwan mengatakan berdasarkan kunjungan bersama Kemenag, konsumsi masih bisa dinegosiasikan. Pasalnya, harga konsumsi untuk satuan dengan ribuan jemaah haji bisa berbeda.

Lihat Juga : RI Bakal Larang Ekspor 21 Komoditas Mentah Sampai 2040

Selain itu, Marwan menyebutkan bahwa pengadaan makan pagi untuk jemaah haji Indonesia mubazir. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada pandemi covid-19 dan jemaah haji cenderung melakukan ibadah lebih panjang ketimbang pulang ke penginapan.

"Di dalam sejarah, makan pagi itu hanya disediakan pada 2022. Pertimbangan saat itu masa pandemi, tidak ada yang jualan sehingga disiapkan makan. Sekarang jemaah cenderung jalan pagi dan ibadah sehingga pulang lebih lama. Makan pagi tidak dimanfaatkan dengan baik," jelasnya.

Ketiga, transportasi. Menurutnya, ada beberapa hotel yang bersedia menyediakan bus dari hotel ke tempat ibadah. Dengan begitu, pemerintah harus membuat klasifikasi alias tidak perlu semua hotel jemaah RI menyediakan transportasi.

Kalau perlu, Marwan menyarankan pemerintah langsung mencari hotel yang menyediakan transportasi.

Keempat, waktu berhaji yang bisa dipangkas. Jika durasi haji reguler biasanya 40 hari, Panja BPIH menilai durasi bisa dipangkas menjadi 35 hari, bahkan 30 hari. Rinciannya, 9 hari di Madinah, 6 hari di hari-hari tasyrik, dan 15 hari di Makkah.

"Pelaksanaan ibadah haji 2023 memungkinkan untuk dilaksanakan durasinya 35 hari saja. Peluang ini menurut Panja Komisi VIII bisa dilaksanakan tahun ini jika pemerintah melakukan pembicaraan sungguh-sungguh dengan berbagai pihak, terutama otoritas kebandaraan di Jeddah," ujarnya.

Marwan berharap pembicaraan durasi haji 30 hari bisa segera dilakukan pemerintah secara serius dari sekarang. Dengan begitu, durasi 30 hari haji sudah bisa rampung sebelum 2024 dan tidak ada silang pendapat.

"Atas dasar itu, kami menghitung akan terjadi penghematan anggaran Rp1,2 triliun, bahkan APBN untuk gaji petugas itu (hemat) hampir Rp1 triliun kalau bisa kita laksanakan. Kami yakin jemaah senang dengan durasi 30 hari saja," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]