Tambahan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Beban Baru APBN?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menambahkan, untuk menekan beban APBN, pemerintah harus bisa bernegosiasi dengan daya tawar yang lebih besar terkait pembagian tanggungan cost overrun tersebut.

"Kalau skema 60:40 jelas rugi Indonesia karena proyek ini sudah menyita APBN plus BUMN pelaksana proyek jadi terbebani," ujar Bhima.

Menurut Bhima, sudah saatnya pemerintah tegas kepada China dengan membebankan tanggungan biaya pembengkakan sebesar 90 persen kepada negeri Tirai Bambu tersebut dan Indonesia cukup hanya 10 persen saja.

Dengan demikian, beban tanggungan APBN tidak akan terlalu besar untuk membayar pembengkakan biaya ini.

Skema tersebut dinilai lebih adil karena pemerintah masih memiliki banyak tanggungan. Pasalnya, setelah proyek KCJB selesai pun negara masih akan terbebani dengan pemberian subsidi tiket yang sudah direncanakan oleh pemerintah.

"Jadi pada waktu operasional harus dipikirkan juga cost ditanggung siapa? Dengan makin bengkaknya cost overrun, pemerintah harus tegas menekan China," kata dia.

Apabila pemerintah tidak bisa tegas dalam skema pembiayaan ini, maka lagi-lagi negara akan terbebani dan terpaksa kembali mengambil pinjaman atau menciptakan utang baru.

"Kalau terus mengendur nanti APBN yang jadi tumbal. Harus ada tambahan pinjaman baru dan jadi beban buat APBN," pungkasnya.