Motor Listrik, Neraka Macet dan Aneh Klaim Jokowi Pro Angkutan Massal

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mempertanyakan sikap Jokowi yang tidak mempermasalahkan pembengkakan biaya proyek kereta cepat. Menurutnya, definisi tidak masalah yang diungkap Jokowi menjadi kurang relevan jika dibandingkan dengan total biaya awal yang disepakati.

Apalagi jika nanti cost overrun harus menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Memang betul bahwa peran pemerintah dalam menyediakan transportasi umum merupakan hal yang mutlak dilakukan. Namun, demikian ini menjadi kritik karena sebelumnya ini digembar-gemborkan sebagai proyek yang tidak akan melibatkan APBN. Sehingga ada semacam inkonsistensi dari apa yang disampaikan oleh pemerintah beberapa tahun lalu ketika ingin membangun proyek kereta cepat dan kondisi yang terjadi saat ini," kritik Yusuf.

Yusuf juga menilai pernyataan okowi tidak selaras dengan upaya pemerintah dalam penyediaan transportasi publik. Ia menilai program pemerintah dalam penyediaan transportasi publik belum semasif upaya mensubsidi pembelian kendaraan listrik.

Pemerintahan Jokowi seharusnya adil dalam melakukan penyediaan transportasi publik di seluruh kota-kota di Indonesia. Yusuf menegaskan hal tersebut perlu dikedepankan, bersamaan dengan upaya pemerintah mensubsidi pembelian kendaraan listrik.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana juga terang-terangan skeptis bahwa proyek KCJB akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan perkiraan bakal memperoleh pendapatan hingga US$62,2 miliar atau setara Rp961 triliun (asumsi kurs Rp15.455 per dolar AS) dalam rentang waktu 2019-2050, Andri mempertanyakan berapa harga tiket yang diperlukan untuk mencapai target tersebut.

Berdasarkan hitungannya, jika harga tiket KCJB berkisar di antara Rp154 ribu hingga Rp350 ribu, tiket kereta cepat seminimalnya perlu dibeli oleh 1,8 juta orang per hari, mulai dari 2023-2050. Padahal, Andri mencatat rata-rata orang bepergian Jakarta-Bandung hanya 19 ribu orang per hari dengan seluruh moda transportasi.

Apalagi jika nanti Ibu Kota jadi pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Ia memperkirakan demand gap-nya akan sangat besar.

"Jadi yang pro kendaraan pribadi sebenarnya siapa? Apalagi saat ini masih banyak wilayah lain yang memerlukan fokus transportasi publik, seperti Kalimantan yang sampai sekarang tidak memiliki jalur kereta," tanya Andri keheranan dengan statemen Jokowi.

Di lain sisi, Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma mengatakan pembangunan infrastruktur tidak selalu harus dilihat hanya dari benefit cost (B/C) ratio. Ia menegaskan harus dilihat juga dampak investasi infrastruktur transportasi terhadap ekonomi kawasan.

"Masalah subsidi ke kendaraan listrik, untuk kendaraan pribadi hanya untuk mempercepat konversi kendaraan mesin konvensional ke kendaraan listrik. Tidak menyelesaikan masalah kemacetan. Mungkin diperlukan analisa detail, apakah dengan memberikan keringanan itu bisa membantu pemerintah dalam menghemat subsidi BBM," tutur Andyka.