Bumiputera Prioritaskan Bayar Klaim Dengan Nilai Maksimal Rp5 juta
Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 berjanji akan membayarkan klaim nasabah yang sempat tertunda selama beberapa tahun belakangan ini.
Namun, untuk sementara pembayaran akan diprioritaskan pada klaim para pemegang polis yang tertunda dengan nilai maksimal Rp5 juta.
Pembayaran itu seiring dengan kebijakan penurunan nilai manfaat (PNM) yang akan diambil oleh perusahaan.
Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 Irvandi Gustari menjelaskan kebijakan PNM klaim polis berlaku untuk seluruh polis asuransi jiwa perorangan dan asuransi jiwa kumpulan.
Setiap pemegang polis yang telah lengkap proses pengajuan klaim polis asuransi dan sudah status siap bayar (status 7 dalam sistem), maka dapat memberikan persetujuan penerimaan PNM, untuk dilanjutkan ke proses pengajuan pembayaran.
Nah, pembayaran klaim tertunda sesuai kebijakan PNM dan ketersediaan dana. Dengan begitu, akan diprioritaskan yang memiliki nilai manfaat klaim setelah PNM dengan jumlah maksimal Rp5 juta.
Sedangkan, untuk nilai manfaat klaim setelah PNM lebih dari Rp5.000.001 akan dibayarkan dua tahap. Selanjutnya, untuk teknis pengajuan pembayaran klaim PNM akan diproses di kantor cabang masing-masing, dengan mengisi formulir dan kelengkapannya.
"Kemudian terkait kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yang tertuang dalam RPK (Rencana Penyehatan Keuangan) hal ini merupakan langkah terbaik yang harus diambil untuk menyelamatkan pemegang polis dengan melanjutkan usaha AJB Bumiputera 1912," kata Irvandi melalui keterangan resmi, Sabtu (18/2).
Ia menyebut langkah ini diambil dengan berat hati oleh manajemen, karena sangat memahami kesulitan yang dialami pemegang polis.
Menurutnya, penurunan nilai manfaat merupakan jalan tengah yang harus ditempuh perusahaan agar usaha bersama tetap dapat berjalan dan pemegang polis mendapatkan pembayaran klaim yang tertunda meski dengan nilai yang berkurang.
Ada tiga hal yang menjadi dasar pengambilan keputusan tentang penurunan nilai manfaat. Pertama, Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) pada 27 Mei 2022 memutuskan untuk tetap melanjutkan usaha Bumiputera dalam bentuk mutual/usaha bersama, sesuai Anggaran Dasar Bumiputera.
Kedua, Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Bab VII yang memuat mengenai Asuransi Usaha Bersama. Prinsip utama Usaha Bersama adalah kebersamaan dalam pengelolaan usaha berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan Undang-undang nomor 4 tahun 2023, yang di dalamnya memuat ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian usaha.
Ketiga, OJK telah menyatakan tidak keberatan atas RPK Bumiputera dimana salah satu langkahnya adalah pengurangan nilai manfaat
Lebih lanjut, polis yang dikenakan kebijakan penurunan nilai manfaat adalah portofolio polis outstanding klaim dan portofolio polis aktif sampai dengan 31 Desember 2022, kecuali portofolio yang berdasarkan kebijakan pengelolaan terpisah (segregasi) Keputusan Direksi No.SK.35/DIR/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Segregasi Bisnis AJB Bumiputera 1912.
Penurunan nilai klaim untuk polis yang pembayaran klaimnya tertunda (Outstanding) adalah sebagai berikut:
Asuransi Perorangan
- Meninggal turun 20 persen
- Habis kontrak turun 50 persen
- Penebusan turun 50 persen
- DKB, klaim sebagian dan rawat inap tidak turun
Asuransi Kumpulan
- Meninggal turun 20 persen
- Habis kontrak turun 50 persen
- Penebusan turun 50 persen
- Refund premi dan kesehatan tidak turun
Produk tradisional pada aplikasi General Agency System Hybrid (GASH)
- Meninggal turun 20 persen
- Habis kontrak turun 50 persen
- Penebusan turun 50 persen
- DKB, klaim sebagian dan rawat inap tidak turun
PNM polis aktif (inforce) adalah sebagai berikut:
Asuransi jiwa perorangan
- Tunggal/sekaligus turun 42,5 persen
- Reguler turun 50 persen
- BPK turun 50 persen
- BPM turun 50 persen
- BPO lebih dari tiga tahun (usia polis saat lapse) turun 50 persen
- BPO kurang dari sama dengan tiga tahun turun 75 persen
Asuransi jiwa kumpulan
- AJK tidak turun
- Non AJK turun 50 persen
- PKK BUMN turun 50 persen
- PKK non BUMN turun 40 persen