Dicari Investasi Berkualitas dan Bisa Sejahterakan Rakyat RI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan 8,4 juta pengangguran di Indonesia per Agustus 2022, meski realisasi investasi pada 2022 mencapai Rp1.207 triliun atau melampaui target Rp1.200 triliun.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja disebabkan investasi saat ini lebih banyak padat modal (capital intensive).

Artinya, perusahaan membutuhkan biaya modal lebih tinggi ketimbang kebutuhan biaya untuk tenaga kerja. Modal yang dimaksud pun merujuk pada mesin penyokong produksi seperti mesin, perlengkapan, dan lainnya.

"Kita tahu jumlah tenaga kerja per investasi sekarang relatif lebih rendah karena banyak lari ke capital intensive, oleh karena itu yang didorong pemerintah adalah UMKM dan entrepreneurship," kata Airlangga di Jakarta Pusat, Selasa (21/2).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran Indonesia tembus 5,86 persen atau 8,42 juta orang pada Agustus 2022.

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan satu ada Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).

Kemudian, Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 20,63 persen pada 2022.

Jumlah itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen). Jumlah ini naik dari Februari 2022 sebesar 5,83 persen atau 8,40 juta orang.

Kendati, angka pengangguran tersebut sebetulnya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tercatat pada 2021, angka pengangguran tembus 6,26 persen atau 8,7 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Kemudian pada 2020, 4,94 persen atau 6,9 juta orang pada Februari dan 7,07 persen atau 9,7 juta orang pada Agustus.

Peneliti senior INDEF Nailul Huda menyangkal pernyataan Airlangga. Menurutnya, selama investasi itu memiliki multiplier effect atau dampak berlapis ke sektor lain tidak ada yang salah dengan investasi ke capital intensive.

"Masalahnya ini kan investasi yang masuk nggak mampu ngungkit (menaikkan) tenaga kerja. Bahkan ada beberapa investasi yang malah menambah TKA. Ini yang harus dibenahi," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (22/2).

Untuk itu, menurutnya penting mengarahkan investasi masuk ke sektor dengan multiplier effect yang cukup signifikan.

Senada, peneliti Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menjelaskan para investor lebih tertarik meletakkan investasinya ke industri padat modal sebab perputaran yang cepat. Termasuk berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi dan jasa keuangan.

"Kalau dilihat ke belakang booming digital dalam 5 tahun terakhir itu menarik investasi padat modal. Mungkin ketika sektor digital mulai winter akan terjadi penurunan porsi investasi di sektor jasa," paparnya.

Perlu kebijakan untuk menarik lebih banyak investasi padat karya

Bhima pun mendorong agar pemerintah membuat kebijakan untuk menarik investasi padat karya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Bhima pun mendorong agar pemerintah membuat kebijakan untuk menarik investasi padat karya.

Salah satunya melalui perubahan insentif pajak dan non pajak yang selama ini diberikan kepada sektor padat modal. Misalnya melalui tax allowance dan tax holiday, agar investor lebih fokus ke sektor padat karya.

"Pemerintah juga harus meningkatkan serapan produk industri lokal dan membatasi impor. Selama ini sektor tekstil menghadapi banjir produk impor sehingga sulit bersaing dan akhirnya lakukan efisiensi besar-besaran," tutur Bhima.

Terlebih, pemerintah harusnya mampu memperbesar dukungan anggaran serta efektivitas untuk sektor pertanian khususnya subsidi pupuk dan alsintan (alat dan mesin pertanian).

Bhima menilai dukungan pembiayaan dari perbankan domestik dengan bunga yang kompetitif ke sektor pertanian juga mutlak diperlukan.

"Terakhir, transfer teknologi perlu didorong antara PMA (penanaman modal asing) dengan partner pelaku usaha lokal," ucap Bhima.

Salah satunya dalam bentuk masuknya rantai pasok bahan baku, barang setengah jadi produsen lokal ke pengadaan PMA.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan pemerintah bisa meningkatkan investasi sektor padat karya dengan memastikan industri dalam negeri terintegrasi ke rantai pasok global.

Menurutnya, dengan terintegrasinya rantai pasok global dengan industri dalam negeri, maka potensi meningkatnya kinerja industri manufaktur yang sifatnya padat karya itu bisa berpotensi ditingkatkan.

"Alurnya dengan tergabungnya dengan rantai pasak global, ini kan bisa meningkatkan produksi dari industri itu sendiri. Dengan peningkatan produksi, maka potensi dibutuhkannya tenaga kerja tambahan itu menjadi lebih besar," terangnya.

Dengan peningkatan kinerja tersebut, Yusuf yakin hal ini mampu menjadi hal yang dipertimbangkan oleh investor ketika ingin berinvestasi di industri padat karya.

Selain itu, faktor penting yang perlu dibenahi pemerintah adalah sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri. Terutama skill yang sesuai dengan kebutuhan industri padat karya.

"Apakah kemudian tenaga kerja kita sudah siap dengan pengoperasian mesin yang baru untuk misalnya produk tekstil? Ini yang kemudian perlu di telisik lebih jauh," ucap Yusuf.

Jika pemerintah bisa mengetahui gap antara kualitas SDM dan kebutuhan industri, maka pemerintah bisa meningkatkan kualitas SDM. Nantinya, kesesuaian antara skill dan kebutuhan industri ini ikut menjadi pertimbangan investor untuk masuk ke dalam sektor padat karya.

Ia pun menyinggung investasi di sektor pertanian yang seharusnya bisa menyokong perekonomian Indonesia ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Terutama dalam penyediaan lahan untuk pertanian, kesejahteraan para pekerja pertanian, hingga skill yang dibutuhkan untuk peningkatan sektor ini.

"Sehingga sebelum masuk insentif, pemerintah perlu membenahi terlebih dahulu pekerjaan rumah yang seringkali memang dihadapi ketika ingin meningkatkan kinerja dari sektor pertanian itu sendiri," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]