Sri Mulyani Ungkap Belanja Negara Sedot APBN Rp141,14 T

CNN Indonesia
Rabu, 22 Feb 2023 20:47 WIB
Sri Mulyani mengatakan belanja negara menyedot APBN 2023 sebesar Rp141,1 triliun pada Januari 2023.
Sri Mulyani mengatakan belanja negara menyedot APBN 2023 sebesar Rp141,1 triliun pada Januari 2023. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan belanja negara menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp141,1 triliun pada Januari lalu.

Ia menyebut belanja pemerintah pusat mencapai Rp83,2 triliun dengan rincian Rp28,7 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L), lalu Rp54,5 triliun untuk non-K/L. Sementara itu, transfer ke daerah mencapai Rp58,19 triliun.

"Belanja Januari tahun lalu justru kontraktif, tahun ini kita tumbuh 4,6 persen. Ini hal yang positif, kami akan jaga supaya belanja negara mampu mendukung momentum pemulihan ekonomi yang terus menguat," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (22/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ani, sapaan akrabnya, merinci belanja K/L sebesar Rp28,7 triliun atau 3,7 persen dari pagu digunakan untuk percepatan penyaluran BOS, pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan, sarpras/logistik, pemeliharaan jalan/jaringan/irigasi/BMN, penyaluran bantuan sosial, serta kegiatan operasional K/L.

Sementara itu, belanja non-K/L sebesar Rp54,5 triliun atau 4,4 persen dari pagu, utamanya digunakan untuk pembayaran pensiun dan penyaluran subsidi non-energi.

"Untuk belanja ke daerah, Januari ini kami sudah melakukan transfer Rp58,19 triliun kepada seluruh daerah di Indonesia. Ini naik 7,1 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp54,93 triliun," jelasnya.

Terkait belanja ke daerah, ia menyoroti dana desa. Menurutnya, pemerintah akan fokus mengurangi atau menghilangkan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, dana desa digunakan untuk ketahanan pangan dan penanganan stunting.

Bendahara Negara itu juga mengatakan bakal memberi berbagai insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda). Tujuannya, agar pemda memperhatikan aspek nasional, seperti inflasi, lingkungan hidup, target kemiskinan dan stunting.

"Pemerintah daerah yang perfoma dan kinerjanya bagus akan mendapatkan hadiah insentif fiskal dalam bentuk uang cash. Selain apresiasi, ini sekaligus dukungan bagi mereka yang sudah bekerja baik menurunkan berbagai masalah dan meningkatkan pembangunan di daerah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER