Ekonom Nilai Target Jokowi RI Bebas Kemiskinan Ekstrem di 2024 Sulit

Ekonom menilai target pemerintah mencatat kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024 sulit terwujud, terlebih adanya masa transisi politik.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai upaya mengejar angka 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun depan tidak mudah karena ada pergantian pemerintahan.

"2024 merupakan tahun transisi pemerintahan lama ke pemerintahan baru sehingga upaya menurunkan kemiskinan ekstrem di level 0 persen akan tergantung pada bagaimana proses dari transisi politik tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/2).

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, sanitasi layak, kesehatan, hunian, pendidikan hingga akses informasi.

Jika pemerintah serius mengejar target tersebut, Yusuf menyarankan untuk jangka pendek harus pemerintah memperbaiki data penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Sasarannya tak cuma penduduk miskin, tetapi juga kelompok di garis rentan dan hampir miskin.

Yusuf juga menyarankan perlunya diversifikasi nilai bansos antara satu daerah dengan lainnya. Bila daerahnya memiliki tingkat kemiskinan tinggi, maka jumlah bantuannya harus lebih besar dari sisi nominal maupun jumlah penerima.

Untuk jangka panjang, menurutnya pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya manufaktur.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kemiskinan ekstrem sulit ditekan karena masalah kerak kemiskinan bersifat struktural, seperti akses pendidikan hingga kesehatan.

Di lain sisi, kata Bhima, siklus ekonomi baru melalui proses pemulihan selepas pandemi covid-19, di mana lapangan kerja belum dalam kondisi optimal. Masalah pengendalian inflasi turut membuat penurunan angka kemiskinan lebih menantang.

"Sebagian besar penduduk miskin ada di sektor pertanian. Sehingga terdapat dua tekanan, yakni sebagai produsen mengalami kenaikan biaya produksi dan sebagai konsumen harga pangan yang mahal membuat pengeluaran meningkat," ujarnya.

"Jadi PR pemerintah cukup banyak, anggaran terbatas. Pendataan untuk melakukan intervensi ke kantong kemiskinan pun perlu diperbaiki sehingga masyarakat yang ada di kerak kemiskinan bisa terbantu program pemerintah," imbuh Bhima.

Target ambisius kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024 diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momentum perekonomian saat ini dinilai cukup kuat dan bakal dimanfaatkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 2023 dan 2024. Apalagi, tahun depan adalah tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Namun, ia mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi kondisi global dalam bentuk ekspor yang berpotensi mengalami disrupsi imbas konflik geopolitik dan ketidakpastian harga komoditas.

"Berbagai program prioritas akan dilakukan, fokus di dalam pelaksanaannya. Satu, penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada 2024," katanya usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/2).

Ani, sapaan akrabnya, menegaskan jika target ini terwujud berarti total kemiskinan akan menurun. Kebutuhan pendanaan pun akan dilakukan prioritas mulai tahun ini.

Selain masalah kemiskinan, hal kedua yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan alokasi di dalam rangka penurunan stunting.

Ani menegaskan hal tersebut sesuai arahan Presiden Jokowi kepada para kepala daerah, di mana target penurunan stunting menuju 3 persen.

"Ini berarti perlu upaya effort tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan. Untuk itu, dari sisi investasi pemerintah juga perlu untuk meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun ini dan tahun depan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]