Gegara Rafael, Publik Malas Lapor SPT Hingga Kaget Harta Pejabat Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menjadi sorotan di tengah kasus penganiayaan yang melibatkan anak salah satu pejabatnya, Rafael Alun Trisambodo.

Kritik publik kian tajam begitu mengetahui Rafael yang menjabat Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II memiliki harta Rp56 miliar.

Netizen pun ramai-ramai mencari tahu kekayaan yang dimiliki pejabat Ditjen Pajak lainnya, termasuk Dirjen Pajak Suryo Utomo yang harta kekayaannya mencapai Rp14,45 miliar. Gaya hidup pejabat pajak juga disorot, termasuk hobi menggunakan motor gede (moge).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kasus penganiayaan yang dilakukan putra Rafael dan gaya hidup mewah putranya itu bisa berimbas kepada kepercayaan publik terhadap jajaran Ditjen Pajak.

"Sikap pamer harta yang dilakukan oleh pegawai DJP dan keluarganya dapat menggerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi dan memberi stigma negatif terhadap seluruh jajaran DJP yang berjumlah lebih dari 45 ribu pegawai," kata Suryo, Kamis (23/2) lalu.

Benarkah kasus tersebut berdampak pada niat masyarakat untuk lapor pajak?

Septy, salah satu karyawan swasta di Jakarta, mengaku semangatnya melapor surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak berkurang karena kasus penganiayaan Mario dan kelakuan pegawai Ditjen pajak yang sering mengumbar kekayaan.

"Awalnya semangat mau lapor SPT, jadi mager sih, asli! Karena kalau dipikir-pikir nih kita panas-panasan kerja, jungkir balik lembur dan cari sampingan sana-sini, ternyata pejabat pajaknya kaya gini, umbar-umbar kekayaan dan tidak tahu diri," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/2).

Lihat Juga : Profil Kepala Bea Cukai DIY yang Viral Pamer Moge dan Mobil Antik

Ia pun menjadi kurang menghormati para pejabat pajak dan menjadi memiliki trust issue, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.

Senada, Hajizah, salah satu apoteker di Medan, menyayangkan kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak. Kendati demikian, ia tetap akan lapor pajak.

"Biarlah permasalahan yang terjadi menjadi urusan pihak-pihak yg berwenang dan menjadi urusan oknum tersebut dengan tuhannya," ujarnya.

Di sisi lain, ia kaget melihat jumlah kekayaan pejabat DJP. Ia mempertanyakan apakan pejabat tersebut memang memiliki gaji jumbo.

"Sungguh sangat prihatin dengan orang-orang, termasuk saya, yang bekerja keras untuk bertahan hidup dengan hasil pas-pasan, ditambah membayar pajak juga. Ternyata pejabat pajaknya sendiri memiliki harta, yang bahkan tidak pernah terbayangkan bisa saya miliki saking fantastisnya," ujarnya.

Ia pun berharap kekayaan para pejabat itu diselidiki, serta diusut tuntas jika terdapat pelanggaran hukum.

Intan, pegawai swasta di Medan, juga akan akan tetap membayar pajak di tengah kasus tersebut karena sudah menjadi kewajiban warga negara.

"Saya percaya masih ada orang-orang baik di kantor pajak walaupun banyak juga yang enggak baik," katanya.

Ia tidak heran dengan gaji besar yang diterima pejabat DJP. Ia cuma mempertanyakan mengapa negara memberikan gaji besar untuk pegawai Kemenkeu, tetapi pada pekerja lainnya, termasuk guru, tidak.

"Kenapa negara sefantastis itu memberikan gaji untuk orang-orang Kemenkeu tapi enggak memberikan gaji yang fantastis untuk guru?" ujarnya.

Lisa, karyawan swasta di Jakarta, mengatakan kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak sangat memprihatinkan, apalagi sampai menyeret nama lembaga. Di lain sisi, kasus tersebut ibarat membuka kotak hitam yang selama ini ditutup rapat para pejabat publik terkait harta mereka.

"Kalau nggak ada kasus anaknya itu mungkin publik nggak akan tahu berapa jumlah kekayaan dia. Saya aja kaget lihat hartanya hampir setara Menkeu. Itu kan tanda tanya besar," katanya.

[Gambas:Video CNN]