Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak impor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Pasalnya, mereka ingin mendukung industri perkeretaapian dalam negeri.
Namun, langkah ngotot tersebut berpotensi membuat tarif KRL bengkak dan menelantarkan 200 ribu penumpang.
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sedang dilema mencari pengganti 16 train set KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan pada 2023 dan 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencananya, KCI ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.
KCI sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.
Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).
Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).
"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbong kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo, seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).
Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.
Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan perlu solusi sementara hingga INKA mampu memenuhi permintaan KCI. Ada urgensi pengadaan, melihat usia pensiun gerbong dan pertumbuhan penumpang KRL.
"Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024 mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama. Sehingga, sarana KRL bukan baru (bekas) menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi.
Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) sekaligus Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2005-2019 dan Dewan Pengawas Indonesia Road Safety Partnership (IRSP) Ki Darmaningtyas lantas mengkritik keras pernyataan Sekjen Kemenperin Dody Widodo soal dalih penolakan impor KRL.
Ada empat poin bantahan Darmaningtyas kepada Kemenperin. Pertama, kapasitas produksi PT INKA masih terbatas. Ia menyindir PT INKA bahkan saat ini masih belum bisa menyelesaikan pembuatan kereta baru yang akan dioperasikan untuk KA Trans Sulawesi.
"Membuat sarana untuk LRT Jabodetabek juga belum sempurna. Apalagi diminta membuat KRL sampai 120 unit dalam setahun, tentu megap-megap," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/3).
Kedua, Darmaningtyas menyebut PT KCI sudah berkontrak dengan PT INKA untuk penyediaan sarana baru dengan total nilai kontrak mencapai Rp4 triliun. Namun, PT INKA baru mampu menyediakan sarana tersebut pada akhir 2025.
Padahal, ia merinci pada 2023 ini ada 120 unit alias 10 train set dan tahun depan ada 228 unit atau 19 train set yang harus diganti karena batas usia pemakaiannya sudah habis.
Menurutnya, jika KRL yang batas usia pemakaiannya sudah habis namun tetap dioperasikan, maka akan berdampak pada keselamatan.
Ketiga, produk yang akan dibeli dari INKA juga tidak sepenuhnya buatan dalam negeri, melainkan produk dari Eropa. Darmaningtyas skeptis, menurutnya mana mungkin PT INKA mampu menyediakan kereta baru dengan kualitas andal dalam waktu singkat.
Keempat, bila PT KCI harus membeli produk baru berarti investasi yang dikeluarkan lebih besar. Jika investasinya lebih besar, tarif KRL berpotensi naik. Menurutnya, PT KCI bakal rugi jika membeli kereta baru dari INKA tanpa menaikan tarif KRL.
"Rugi tentu tidak masalah kalau pemerintah menambah subsidi sesuai dengan kebutuhan KCI dalam melayani penumpang yang ditargetkan. Celakanya, bila anggaran pemerintah untuk memberikan subsidi yang lebih besar juga tidak tersedia, maka PT KCI bisa bangkrut dan pelayanan publik dapat terganggu," tegasnya.
Darmaningtyas menekankan impor KRL bekas dari Jepang bukan berarti menghilangkan unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang digembar-gemborkan Kemenperin. Menurutnya, rangkaian kereta dari Jepang bisa dioperasikan di Indonesia setelah melewati proses rekondisi di beberapa komponen.
Setidaknya ada 8 komponen yang menurut Darmaningtyas bisa masuk TKDN, yakni blok rem komposit, cat strip body, AC, kaca film, rubber bounded bogie, carbon brush traksi motor, contact strip pantograph, dan kain jok.
Menurut Darmaningtyas, Jepang dipilih karena selama ini semua rangkaian KRL yang beroperasi di Jabodetabek adalah impor dari Negeri Sakura. Dengan begitu, impor lanjutan dari Jepang tidak memerlukan penyesuaian teknis lagi.
Darmaningtyas mengatakan jika impor KRL bekas dari Jepang tidak dilaksanakan, maka layanan KRL Jabodetabek akan terganggu. Ia mencontohkan jika satu unit KRL pada jam sibuk bisa membawa 200 penumpang dan melayani 10 perjalanan dalam sehari, maka ada 200 ribu penumpang lebih yang dapat dilayani.
"Kalau sarananya berkurang 120 unit karena kereta yang sudah mencapai batas usia pemakaian tidak diganti, maka sekitar 200 ribu calon penumpang KRL Jabodetabek tidak dapat dilayani. Kalau mereka tidak terlayani, tentu kehebohannya akan melebihi kehebohan pro-kontra impor KA bekas," tandasnya.
Bersambung ke laman berikutnya...
Harga Kereta Bekas Impor Lebih Murah
Pengamat menyorot harga kereta bekas impor lebih murah dibandingkan kereta baru yang baru bisa diserahkan INKA pada 2025. Ilustrasi. (CNNIndonesia/Adi Ibrahim).
Harga Kereta Bekas Impor Lebih Murah
Senada, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang mengatakan harga impor KRL bekas dari Jepang lebih murah ketimbang harus membeli kereta baru buatan INKA. Menurutnya, harga impor dari Jepang adalah Rp800 juta per unit, sedangkan kereta buatan INKA tembus Rp18 miliar per unit.
Jika PT KCI harus mengganti seluruh kereta lama dengan kereta baru buatan INKA, maka tarif KRL berpotensi bengkak. Pada akhirnya, Kemenhub bakal kelimpungan memberikan subsidi public service obligation (PSO).
"Kalau Kemenperin kan jelas, mereka ngotot TKDN, TKDN, TKDN. Mereka tidak tahu masalahnya. Mereka ngotot TKDN, tapi enggak tahu masalahnya berat. Jadi menurut saya Kemenperin itu hanya kacamata kuda, tidak mempelajari permasalahan makro atau holistiknya tidak dilihat. Enak saja kalau beli-beli baru, mau enggak tarifnya naik? Jelas enggak mau," kritik Deddy.
Sementara itu, Deddy merinci umur KRL Jepang ada di kisaran 45-50 tahun. Sementara itu, pemakaian di Negeri Sakura berada di kisaran 25 hingga 30 tahun. Dengan begitu, ketika Indonesia mengimpor KRL bekas dari Jepang, usia operasinya masih berada di kisaran 20-25 tahun.
Ia juga sepaham dengan Darmaningtyas di mana impor KRL dari Jepang harus melalui proses rekondisi. Dengan begitu, tidak semua bagian KRL utuh seperti yang beroperasi di Jepang.
"Kalau (umur KRL Jepang) 45 tahun, paling tidak masih ada sekitar 20 tahun lagi bisa digunakan di Indonesia. Dengan harga Rp800 juta kan murah, kualitas bagus, keselamatan lebih terjamin. Kalau mau beli produk harus compare lah bagaimana produk kita, bagaimana dari Jepang. Kereta sekarang ini yang jalan di Indonesia di Jabodetabek kan 100 persen semua dari Jepang, tidak ada masalah kan, semua bagus-bagus saja," jelasnya.
Tak jauh beda, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menyoroti harga kereta buatan INKA yang dinilai 20 kali lipat lebih mahal dari impor KRL bekas Jepang. Menurutnya, gap harga tersebut terlalu jauh. Namun, harga bukan satu-satunya pertimbangan.
"Harga bukan satu-satunya indikator, tapi melihat bagaimana manfaat secara ekonomi, termasuk multiplier effect yang ditimbulkan kalau pengadaannya berasal dari produsen dalam negeri, dalam konteks ini INKA. Kalau dari dalam negeri berarti ada domestic multiplier effect yang itu tidak terjadi kalau kita impor," ucapnya.
Meski begitu, Faisal menekankan perlu dicari sebab kenapa perbedaan harga yang begitu jauh antara impor KRL bekas dari Jepang dengan beli baru buatan INKA. Ia mempertanyakan apakah hal tersebut disebabkan karena ongkos produksi yang lebih mahal, gap teknologi yang cukup jauh, atau ada masalah-masalah inefisiensi manajemen.
"Ini yang harus dicek lebih jauh karena kalau gap-nya terlalu jauh disebabkan governance, rent seeking, dan lain-lain, ini malah justru menjadi backfire terhadap keuangan, BUMN, dalam konteks ini KCI dan KAI. Apalagi kalau tadi kekhawatirannya harga yang lebih mahal ditransmisikan kepada tarif pelayanan yang lebih mahal kepada penumpang," tandasnya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menganggap sikap ngotot Kemenperin menolak impor berkaitan dengan kepentingan industri domestik. Jika membeli dari INKA, akan ada penyerapan tenaga kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, Trubus menduga Kemenperin lebih bisa mengontrol kualitas gerbong milik INKA, berbeda dengan impor yang sifatnya barang jadi. Sehingga, jika melihat kepentingan domestik, upaya Kemenperin tidak sepenuhnya salah.
Namun, ia menilai masyarakat mulai banyak beralih ke transportasi umum seiring kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Jika pemerintah lebih memihak sikap Kemenperin yang menolak impor KRL, layanan transportasi publik bisa terganggu.
"Iya (penumpang terlantar), itu masalahnya. Ini kan konteksnya pelayanan publik, maka seharusnya yang ditempuh impor itu. Cuma kepentingannya adalah untuk pertumbuhan ekonomi yang dikerjakan INKA itu. Tinggal pilihan pemerintah. Menurut saya, agar bagaimana publik ini bisa terlayani, mau gak mau harus melakukan impor," saran Trubus.
Untuk jangka pendek, Trubus menyarankan Kemenperin mengalah. Di lain sisi, perlu dilakukan perbaikan tata kelola INKA agar produksi kereta dalam negeri bisa lebih cepat sehingga Indonesia tidak ketergantungan impor di masa mendatang.
[Gambas:Photo CNN]
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai polemik impor gerbong KRL menambah rentetan miskoordinasi antara kementerian dan lembaga pemerintah.
Ia tak mempermasalahkan pernyataan Kemenperin yang mendorong gerakan bangga buatan Indonesia dengan menolak impor KRL dari Jepang. Namun, perlu dihitung berapa lama waktu produksi kereta dalam negeri.
Ia mempertanyakan mengapa terjadi miskoordinasi di mana usia pensiun gerbong KRL tidak diperhitungkan dan disesuaikan dengan masa produksi kereta baru INKA. Yusuf menyebut hal-hal detail industrialisasi ini perlu didiskusikan oleh kementerian-kementerian terkait.
"Yang pasti akhirnya masyarakat atau dalam hal ini penumpang KRL harus menanggung ongkos dari miskoordinasi antara kementerian dan lembaga di pemerintah," tutup Yusuf.
[Gambas:Video CNN]
