Isi Pertemuan Dirjen Pajak-Ketua PBNU di Tengah Seruan Boikot Pajak

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menemui Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Kamis (2/3) kemarin di tengah wacana boikot membayar pajak yang disampaikan mantan Ketua PBNU Said Aqil Siradj beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Suryo mengatakan sebenarnya kunjungan itu sifatnya rutin. Kunjungan dilakukan demi silaturahmi.

Usai pertemuan, Suryo membeberkan hasilnya. Salah satunya, soal permintaan Direktorat Jenderal Pajak kepada Gus Yahya agar keluarga PBNU mendukung pemerintah dalam membangun RI.

"Kami dari Direktorat Jenderal Pajak hari ini bersilaturahmi, maksud dan tujuannya mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU untuk terus berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional, menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak," ujar Suryo melalui keterangan tertulis.

Gayung bersambut, Gus Yahya menyatakan pihaknya selalu mendukung langkah dan kebijakan pemerintah, termasuk DJP. Namun, ia meminta dukungan itu 'dibayar' abdi negara yang sudah diberi amanah untuk mengelola negara dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

"Kami menyeru pemerintah agar organ-organ dan aparaturnya bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas negara. NU selalu siap sedia demi kepentingan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak benar dari aparatur negara," jelasnya.

Kegelisahan bahwa masyarakat akan memboikot dan karena itu enggan membayar pajak muncul buntut kasus penganiayaan anak petinggi GP Ansor oleh putra salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo.

Pasalnya, setelah kasus penganiayaan keji itu terjadi, harta jumbo Rafael Rp56 miliar dan gaya hidup mewah keluarganya terungkap. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan harta Rafael masuk kategori tidak masuk akal.

Dia karena itu mencopot Rafael dari jabatannya. Di tengah masalah itu, Said Aqil mengeluarkan seruan boikot bayar pajak bila harta Rafael terbukti didapat dengan cara kotor.

[Gambas:Video CNN]