Perry Warjiyo Beberkan 7 Strategi dan Kebijakan BI Saat Uji Kelayakan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wajiyo mengungkapkan tujuh strategi dan kebijakan BI untuk periode 2023-2028, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI, Senin (20/3).

"Kami merencanakan tujuh strategi dan kebijakan BI untuk 2023-2028, yang pertama, tentu saja adalah penguatan kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia sebagai implementasi dari Undang-Undang P2SK," kata Perry.

Kedua, penguatan bantuan kebijakan BI untuk mendukung ketahanan dari dampak gejolak global dan kebangkitan ekonomi nasional. Ketiga, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekosistem ekonomi-keuangan digital (EKD) dan digitalisasi rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Keempat, pendalaman pasar uang uang efektivitas kebijakan BI serta pembiayaan perekonomian berkelanjutan (green and sustainable finance). Kelima, sinergi kebijakan dengan pemerintah dan mitra strategis untuk hilirisasi serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau.

"Keenam penguatan kebijakan dan sinergi dengan pemerintah dan mitra strategis lainnya untuk kerjasama dan hubungan internasional," sambung Perry.

Ketujuh, transformasi kelembagaan untuk semakin memperkuat profesionalitas, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas BI.

Perry merupakan calon tunggal gubernur BI untuk periode 2023-2028 yang diajukan kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepemimpinan Perry di BI untuk periode saat ini akan berakhir pada Mei 2023, setelah menjabat sejak 23 Mei 2018.

Sebelum Jokowi mencalonkan kembali Perry, beberapa nama yang santer diisukan untuk mengisi posisi Gubernur BI adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, dan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.