Cegah Baju Bekas, Bea Cukai Bakal Batasi Sesuai Kuota Impor Perusahaan

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta merespons isu pembatasan impor baju bekas. 

Hal ini mereka lakukan guna mengantisipasi peredaran barang, termasuk pakaian bekas ilegal dari luar negeri.

"Sebenarnya bukan larangan, tetapi kita melakukan pembatasan, karena emang ini produk tekstil harus dilindungi," kata Kepala Bea Cukai Soekarno Hatta Gatot Sugeng Wibowo seperti dikutip dari Antara, Senin (20/3).

"Pembatasan itu karena ada kuota. Itu dari kementerian terkait, terutama Kementerian Perdagangan. Hanya pembatasan saja." 

Ia mengatakan pembatasan ini merupakan langkah Bea Cukai menindak lanjuti instruksi Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

"Kalau kita berdasarkan surat persetujuan impor dari perdagangan dan nanti pengawasannya perusahaan-perusahaan kita potong berdasarkan kuota," ujarnya.

Ia mengungkapkan langkah pembatasan tersebut selain merujuk pada aturan pemerintah, juga sebagai upaya melindungi produk-produk dalam negeri.

"Kalau dilepas nanti kalah produksi dalam negeri," ujar Gatot.

Pakaian impor bekas belakangan ini memang dianggap masalah oleh pemerintah. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan peredaran pakaian bekas impor berpotensi merugikan UKM dalam negeri dan mengganggu pekerjaan 1 juta orang Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu telah menegaskan impor pakaian bekas dilarang karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Jokowi karena itu memerintahkan jajarannya untuk memberantas itu. 

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu," kata Jokowi, Rabu (15/3).

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: Judul dan isi berita dikoreksi pada Rabu (22/3). Tidak ada pembatasan barang bawaan untuk penumpang.