Bea Cukai Bantah Ada Pungli Pendaftaran IMEI di Bandara
Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menegaskan tidak ada bukti pungutan liar (pungli) pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) seperti yang dituduhkan dalam surat terbuka viral pejabat milenial Bea Cukai Kualanamu, Sumatra Utara.
"Setelah kita telusuri, itu tidak kita temukan ... setelah kita cari info itu, malah hilang. Makanya validitas, dan fotonya pun pakai foto orang, foto fake," katanya di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/3).
Meski begitu, Askolani menegaskan pihaknya akan mengejar dugaan pelanggaran tersebut, termasuk informasi dari surat terbuka pejabat milenial Bea Cukai Kualanamu. Ia mengatakan tidak akan membiarkan jika ditemukan kesalahan.
Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengklarifikasi kabar yang beredar soal 21 dari 25 pegawai yang direkomendasikan mendapat hukuman ringan hingga berat adalah hasil tindak lanjut laporan pejabat milenial Bea Cukai Kualanamu. Nirwala menyebut penindakan tersebut sudah dilakukan sepanjang 2020.
"Kalau prinsipnya nanti ada pegawai yang dimintai keterangan, klarifikasi, kan gak ada (pelanggaran IMEI). Semua orang bisa ngaku-ngaku. Pemanggilan belum selesai. Itu kan kita tanya dari mana, bisa ngaku sebagai pegawai Bea Cukai juga kan," kata Nirwala.
"Kita belum tahu itu dari mana datanya (data palsu). Setelah kita telusuri juga gak ada (pelanggaran IMEI). Daripada kita ribet ini surat dari milenial atau bukan, mending selesaikan materi suratnya," imbuhnya.
Kabar pemanggilan pejabat milenial Bea Cukai Kualanamu datang dari akun Twitter @PartaiSocmed. Disebutkan sejumlah pejabat milenial dipanggil satu per satu oleh unit kepatuhan internal DJBC, terkait surat terbuka viral. Bahkan, seluruh email dan HP pejabat milenial tersebut diperiksa.
Surat yang viral di media sosial tersebut menyebut sejumlah pelanggaran dan 'kenakalan' oknum di DJBC Kemenkeu selama periode Januari hingga Desember 2022.
Dalam surat itu, kenakalan oknum Direktorat Bea dan Cukai diklaim dilakukan oleh pejabat secara nasional, mulai dari pejabat fungsional PBC, Ahli Pratama, eselon IV hingga eselon III.