ESDM Blak-blakan soal Kapan Pertalite Bisa Turun ke Bawah Rp10 Ribu

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) blak-blakan soal rencana penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite menjadi di bawah Rp10 ribu per liter.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji. Tutuka mengatakan pemerintah siap berhitung jika harga minyak dunia mengalami penurunan.

Tutuka mengatakan saat ini harga minyak dunia kembali naik ke US$80 lebih per barel. Oleh karena itu, pemerintah masih perlu menunggu harga minyak dunia turun jika ingin menurunkan harga BBM subsidi tersebut.

"Dugaan kami antara US$65 (per barel) kami sudah harus berhitung, tipis, bahwa ini (harga pertalite) memang sebetulnya harus diturunkan. Kita lihat kalau harga minyak sudah US$65 per barel, kalau belum itu (turun) kayaknya sih belum (harga pertalite turun)," katanya di BPH Migas, Jakarta Selatan, Senin (10/4).

"Iya ya, sekitar itu (harga pertalite turun di bawah Rp10 ribu per liter)," sambung Tutuka.

Sementara itu, Tutuka sempat menyinggung bahwa harga pertalite saat ini, Rp10 ribu per liter, masih di bawah harga keekonomian.

"Harga (minyak dunia) yang kemarin turun agak rendah itu ternyata kalau kami cek masih ada di sekitar Rp1.000 berapa gitu (selisihnya) dengan harga pertalite yang saat ini (Rp10 ribu per liter)," ungkapnya dalam Konferensi Pers Ditjen Migas Kementerian ESDM, Senin (30/1).

"Jadi harga keekonomiannya masih lebih tinggi Rp11 ribu. Jadi kami tidak mengubah harga pertalite yang disubsidi tadi," imbuhnya.

Di lain sisi, Menteri ESDM Arifin Tasrif sempat memberikan bocoran rencana perkembangan pembatasan BBM subsidi jenis pertalite dan solar.

Arifin mengatakan pembatasan BBM subsidi masih menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Namun, ia menegaskan sudah menyelesaikan konsep revisi tersebut.

"Konsepnya sudah kami kirim. Kalau sudah di-approve, nanti keluar pengaturannya, tapi kalau masih ada yang harus diperbaiki ya diproses (diperbaiki)," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (24/1)

"Yang jelas, kita akan melihat bahwa yang kelas-kelas tertentu seharusnya sudah bisa menggunakan BBM yang berkualitas," sambung Arifin.

[Gambas:Video CNN]