Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan anggaran tahun berjalan untuk tahun ini sudah dikunci. Namun, masih dimungkinkan dilakukan realokasi.

Menurutnya, realokasi bisa dilakukan dengan beragam bentuk, termasuk melakukan realokasi dari pos belanja pemerintah pusat. Ia mencontohkan anggaran yang tadinya diperuntukkan untuk belanja barang di level pemerintah pusat bisa dialokasikan dalam bentuk lain, misalnya belanja pembangunan infrastruktur atau renovasi infrastruktur daerah.

"Realokasi yang lain juga bisa dilakukan melalui transfer pemerintah pusat ke daerah dan alokasi bukan tidak mungkin diambil dari Provinsi Lampung. Sehingga dana yang tadinya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur Lampung dialihkan dan diberikan ke pusat, nantinya pusat yang mengambil tanggung jawab untuk renovasi pembangunan infrastruktur di Lampung," jelasnya.

Ia mengatakan ada daerah yang kapasitas fiskalnya kecil sehingga biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur daerahnya. Dengan landasan tersebut, Yusuf meyakini setiap daerah tidak bakal langsung saling iri.

Namun, Achmad Nur Hidayat  menegaskan anggaran yang sudah dikunci tidak bisa diubah di tengah jalan. Dengan begitu, pemerintah pusat kudu mengeluarkan alokasi tambahan saat mengambilalih perbaikan jalan rusak di Lampung.

"Dalam manajemen pengelolaan anggaran negara, baik pusat ataupun daerah, tidak ada yang namanya pengambilalihan oleh pusat. Sebab akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jalan provinsi tidak bisa didanani pusat. Bila dana pusat membiayai jalan provinsi pasti kena temuan audit," tuturnya.