Luhut Cerita Gaya 'Diktator' Jokowi Benahi Birokrasi RI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyinggung kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap seperti diktator.

Hal tersebut terlihat dari tingkat kepuasan publik atas kinerja atau approval rating yang diraih Jokowi sebesar 82 persen. Padahal, Luhut menyebut Pemerintah Indonesia pimpinan Jokowi bukanlah negara diktator.

"Ini approval rating Presiden (Jokowi), menarik, 82 persen. Ini kayak negara diktator saja, padahal di sini kertas kosong saja didemonstrasi, kenapa kosong," tutur Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Namun, ia mengatakan birokrasi di era Jokowi memang benar-benar dibenahi. Luhut menegaskan Jokowi memberikan contoh kepada seluruh pembantunya dengan tidak terlibat dalam bisnis di pemerintahan.

Hal tersebut membuat dirinya berani pasang badan perihal tanggung jawab penyederhanaan hingga penggantian aturan di RI. Dasarnya adalah apakah aturan-aturan yang ada menguntungkan untuk kepentingan Indonesia atau tidak.

"Peraturan kalau mengikat kita, kita ubah saja. Saya yang bertanggung jawab. Aturan itu menguntungkan republik tidak? Tidak. Ya ganti. Saya tanya legalnya boleh nggak ganti? Boleh. Ya saya ganti sepanjang itu untuk kepentingan nasional. Itu yang membuat pengambilan keputusan kita cepat," jelasnya.

Lihat Juga : Luhut Lapor Jokowi 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

"Bukan karena saya anak buah Pak Jokowi. Memang beliau memberikan contoh, dia atau anak istrinya nggak ikut cawe-cawe bisnis di pemerintah. Sehingga kita gas saja, nggak peduli. Kalau awal-awal dulu masih ada bilang keluarganya, saya tanya Pak Presiden, 'Gak ada Pak Luhut'. Ya sudah saya gas. Kalau ada yang ngomong-ngomong keluarga, nggak ada, saya gas saja," lanjut Luhut.

Meski begitu, ia mengaku masih ada beberapa pihak yang mencoba curi-curi kesempatan. Namun, ia menegaskan pemerintah terus mengupayakan ekosistem yang bagus, seperti e-katalog instansi pemerintah.

Soal e-katalog, Luhut sempat menyinggung ada instansi yang mencari celah dari arahan Presiden Jokowi untuk memprioritaskan produk lokal dalam belanja anggarannya. Ia melaporkan praktik ini terjadi di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

"Kami laporkan Bapak Presiden, masih ada instansi instansi yang mencoba mencari loophole (celah) dari sini. Oleh karena itu kami sepakat, Mendagri, Menpan-RB, dan Menkeu untuk mengecek langsung ke lapangan terkait belanja e-katalog di kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian," katanya dalam Business Matching Produk Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/3).

[Gambas:Video CNN]