Pengamat soal Dunia Lain Subsidi Mobil Listrik: Tak Ada Masalah Miskin

Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengkritik kenekatan pemerintah dalam menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik.

Apalagi, bila gelontoran subsidi itu dilakukan dengan dalih; negara lain sudah melakukannya. Ia mengatakan beberapa negara memang sudah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik.

Tapi katanya, negara itu umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Hal itu katanya, berbeda dengan Indonesia yang sampai dengan saat ini masyarakatnya banyak yang miskin.

Berdasarkan data BPS saja misalnya, per September 2022 kemarin masih ada 26,36 juta orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

"Mereka (negara lain) sudah tidak ada masalah dengan kemiskinan. Mereka itu kesehatan dan pendidikannya sudah terjamin. Tidak bisa disamakan dengan kondisi Indonesia yang rakyat miskinnya masih struggle," kata Anthony diskusi Pengadaan dan Subsidi Mobil Listrik: Kebijakan APBN Manipulatif Pro Oligarki, Selasa (16/7).

Maka dari itu, Anthony mempertanyakan mengapa alokasi subsidi kendaraan listrik dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak digunakan untuk mengatasi kemiskinan.

"APBN seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat," kata Anthony.

Pemerintah mulai tahun ini memang membuat program bantuan subsidi dan insentif kendaraan listrik. Di antaranya subsidi sebesar Rp7 juta untuk setiap pembelian motor listrik baru dan motor konversi.

Sementara, untuk mobil listrik bantuannya berupa insentif diskon pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi hanya 1 persen dari seharusnya 11 persen bagi pembeli.

Subsidi itu pun memantik reaksi dari sejumlah kalangan. Salah satunya bakal calon presiden Anies Baswedan. Ia menyebut pemerintah bukan solusi untuk mengatasi masalah lingkungan.

"Kalau kami hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," kata Anies.

Selain dari Anies, kritik juga datang dari Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengatakan sektor-sektor tersebut seharusnya mendapat gelontoran subsidi lebih dari pemerintah karena mereka lah yang sebenarnya paling berhak dibantu.

"Subsidi untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" katanya dalam keterangan resmi, Senin (15/5).

Namun, kritik dibalas Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan. Menurut Luhut insentif untuk mobil listrik sudah berdasarkan studi. Hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya, biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5) lalu.