Sedangkan indikator lain yang menunjukkan ekonomi Indonesia sekarang jauh dari nilai Pancasila adalah robohnya koperasi. Bhima mengatakan koperasi yang pada masa dahulu pernah dicita-citakan oleh pendiri bangsa bisa jadi Soko Guru Perekonomian Indonesia dan pelaksana ekonomi Pancasila belakangan ini malah dianaktirikan dari kegiatan ekonomi.
"Bahkan koperasi makin tidak dipercaya masyarakat setelah munculnya banyak skandal," katanya.
Segendang sepenarian dengan Bhima, pengamat ekonomi dari CORE Yusuf Rendy Manilet mengatakan pemerintah memang masih punya PR besar terkait penerapan asas Pancasila di bidang ekonomi. PR menyangkut ketimpangan yang terjadi di sejumlah lini dan sektor ekonomi Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sektor pertanian saja misalnya, ketimpangan terjadi pada kepemilikan lahan sektor pertanian yang tidak merata. Petani kecil kebanyakan hanya menjadi buruh kasar dari pemilik lahan.
Mereka berpenghasilan kecil dan banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Masalah inilah kata Yusuf yang perlu diperhatikan pemerintah.
Perhatian bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya menggelontorkan subsidi bagi mereka.
"Padahal jika mereka mempunyai lahan sendiri dan diberikan modal bantuan, saya kira level produktivitas pangan kita berpotensi bisa lebih baik dibandingkan kondisi saat ini," katanya.
Yusuf mengatakan agar ketimpangan tidak terus terjadi dan asas Pancasila tetap bisa diterapkan dalam pengelolaan ekonomi Indonesia, pemerintah perlu memikirkan cara bagaimana meredistribusi pendapatan masyarakat dari kelompok atas ke bawah.
"Menurut saya itu merupakan salah satu pekerjaan rumah yang perlu kita angkat terutama dalam konteks memenuhi nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi kita," katanya.