Benarkah RI Rawan Terjerembab ke Jurang Krisis Energi?
Lidya Julita Sembiring | CNN Indonesia
Rabu, 07 Jun 2023 08:13 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Indonesia rawan terancam krisis energi imbas tingginya ketergantungan pada energi fosil yang kian hari produksinya semakin seret. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrifmengungkapkan Indonesia rawan terancam krisis energi. Penyebabnya, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil saat ini yang cukup besar.
Menurutnya, saat ini 42,4 persen energi tanah air dipasok oleh batu bara dan 31,4 persen dari minyak bumi. Tapi, di tengah tingginya porsi itu, produksi minyak justru kurang.
"Produksi minyak bumi nasional tidak akan mencukupi kebutuhan nasional. Padahal, konsumsi energi terus meningkat sehingga ketahanan energi akan semakin kritis," ungkap Arifin dalam Green Economy Forum 2023, Selasa (6/6).
Lalu seberapa besar Indonesia bisa terkena ancaman krisis energi?
Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga mengatakan ancaman krisis energi memang rawan mengintai Indonesia. Potensi ancaman ini berasal dari produksi minyak di dalam negeri yang belakangan ini turun dan sulit mencapai 600 ribu barel per hari.
Celakanya kata Arrangga, di tengah penurunan produksi itu, Indonesia belum menemukan cadangan minyak baru yang potensinya besar.
"Kenapa tidak ada penemuan minyak yang signifikan, karena kegiatan ekplorasi tak maksimal," katanya kepada CNNIndonesia, Rabu (7/6).
Atas dasar itulah, ia meminta pemerintah dalam hal ini SKK Migas untuk bergerak cepat dan mengambil langkah serius untuk menggeber kegiatan explorasi dan pengeboran sumur untuk menemukan cadangan baru.
Langkah lain, menggenjot pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Ia mengatakan pengembangan energi baru terbarukan selama ini memang belum menarik bagi investor.
Nah di sinilah kata dia, pemerintah harus masuk dengan memberikan insentif supaya investor mau masuk.
"Insentif terkait di sini seperti keringanan pajak, suku bunga investasi, kemudahan pengurusan administrasi, implementasi tarif yang menarik dan insentif lainnya," katanya.
Dengan insentif itu ia berharap investor mau masuk dan pengembangan energi baru terbarukan bisa digeber.
"Soalnya apabila tidak ada skema bisnis dan insentif yang menarik, tidak ada yang mau masuk. Tapi kalau disusun skema bisnis yang baik dan ditambah insentif, maka tentunya akan banyak investor yang masuk," katanya.
Ia mengatakan kalau upaya-upaya kongkret itu tak segera dilakukan, potensi Indonesia terjerembab ke krisis energi cukup besar dan tinggal menghitung hari saja.
"Bicara mengenai krisisi energi, kalau dibilang saat ini mungkin itu bisa menjadi suatu ancaman ya apabila memang bila tadi dalam sektor migas tidak ditanggapi serius," katanya.
Berbeda dengan Arrangga, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Indonesia sangat jauh dari kata krisis energi, terutama untuk energi listrik. Ia mengakui produksi minyak Indonesia berkurang drastis belakangan ini.
Tapi itu tidak akan sampai membuat krisis. Pasalnya, Indonesia bisa mengimpor minyak, khususnya di sektor bahan bakar minyak (BBM).
Namun, itu penuh risiko. Ketika produksi berkurang, maka yang terjadi memang bukan krisis energi, melainkan kenaikan jumlah impor.
Dan imbas kenaikan itu adalah harga energi di dalam negeri. Hal itu terjadi apabila harga minyak tinggi dan nilai tukar rupiah tertekan.
"Ini tentu akan menjadikan beban impornya makin besar dan bisa berpengaruh ke harga jual BBM dalam negeri, terutama kondisi harga minyak tinggi dan rupiah melemah," ujarnya.
Jika hal tersebut terjadi, maka ini akan membuat masyarakat terutama yang miskin makin sengsara. Pasalnya, kenaikan harga BBM dan energi pasti akan berimbas ke lonjakan harga barang kebutuhan pokok lain.
Tak hanya ke rakyat miskin, beban sama juga dialami negara. Negara harus menanggung beban subsidi energi yang besar.
Oleh karenanya, ia menilai satu-satunya cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi penurunan produksi minyak dalam negeri adalah beralih ke energi terbarukan (EBT). Jadi, Indonesia harus bisa mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
"Ini harusnya segera geser dari minyak ke EBT. Kalau tidak masalahnya akan terus sama," jelasnya.
Menurut Bhima, saat ini perusahaan asing banyak yang cabut dari sektor migas Indonesia. Ini menandakan bahwa investor juga melihat bahwa prospek eksplorasi minyak di dalam negeri kurang menjanjikan.
Oleh sebab itu, sudah saat yang tepat bagi pemerintah saat ini beralih ke EBT. Apalagi potensinya energi hijau di Tanah Air begitu besar.
"Ini potensinya besar energi hijau kita. Kita bisa mulai dari solar panel, hidro, dan bayu. Ini kan sebetulnya tidak sulit jika pemerintah mendukung infrastrukturnya," jelasnya.
Tak hanya itu, Bhima mengingatkan bahwa pemerintah memiliki 'PR' besar, terutama dalam energi listrik. Salah satunya mengurangi oversupply atau kelebihan pasokan. "Caranya ya dengan percepat suntik mati PLTU batu bara. Karena kalau kita ingin dorong transisi ke EBT, maka pensiun dini PLTU baik milik PLN maupun PLTU di kawasan industri atau captive power plant perlu segera dilaksanakan," imbuhnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrifmengungkapkan Indonesia rawan terancam krisis energi. Penyebabnya, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil saat ini yang cukup besar.
Menurutnya, saat ini 42,4 persen energi tanah air dipasok oleh batu bara dan 31,4 persen dari minyak bumi. Tapi, di tengah tingginya porsi itu, produksi minyak justru kurang.
"Produksi minyak bumi nasional tidak akan mencukupi kebutuhan nasional. Padahal, konsumsi energi terus meningkat sehingga ketahanan energi akan semakin kritis," ungkap Arifin dalam Green Economy Forum 2023, Selasa (6/6).
Lalu seberapa besar Indonesia bisa terkena ancaman krisis energi?
Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga mengatakan ancaman krisis energi memang rawan mengintai Indonesia. Potensi ancaman ini berasal dari produksi minyak di dalam negeri yang belakangan ini turun dan sulit mencapai 600 ribu barel per hari.
Celakanya kata Arrangga, di tengah penurunan produksi itu, Indonesia belum menemukan cadangan minyak baru yang potensinya besar.
"Kenapa tidak ada penemuan minyak yang signifikan, karena kegiatan ekplorasi tak maksimal," katanya kepada CNNIndonesia, Rabu (7/6).
Atas dasar itulah, ia meminta pemerintah dalam hal ini SKK Migas untuk bergerak cepat dan mengambil langkah serius untuk menggeber kegiatan explorasi dan pengeboran sumur untuk menemukan cadangan baru.
Langkah lain, menggenjot pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Ia mengatakan pengembangan energi baru terbarukan selama ini memang belum menarik bagi investor.
Nah di sinilah kata dia, pemerintah harus masuk dengan memberikan insentif supaya investor mau masuk.
"Insentif terkait di sini seperti keringanan pajak, suku bunga investasi, kemudahan pengurusan administrasi, implementasi tarif yang menarik dan insentif lainnya," katanya.
Dengan insentif itu ia berharap investor mau masuk dan pengembangan energi baru terbarukan bisa digeber.
"Soalnya apabila tidak ada skema bisnis dan insentif yang menarik, tidak ada yang mau masuk. Tapi kalau disusun skema bisnis yang baik dan ditambah insentif, maka tentunya akan banyak investor yang masuk," katanya.
Ia mengatakan kalau upaya-upaya kongkret itu tak segera dilakukan, potensi Indonesia terjerembab ke krisis energi cukup besar dan tinggal menghitung hari saja.
"Bicara mengenai krisisi energi, kalau dibilang saat ini mungkin itu bisa menjadi suatu ancaman ya apabila memang bila tadi dalam sektor migas tidak ditanggapi serius," katanya.
Ekonom menyebut pemerintah harus bergerak cepat dalam mengurangi ketergantungan energi fosil dan menggenjot potensi energi terbarukan karena kalau sampai telat, rakyat miskin bisa tercekik daya belinya akibat lonjakan harga energi. Ilustrasi. (Istockphoto/Ruslan Danyliuk).
Berbeda dengan Arrangga, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Indonesia sangat jauh dari kata krisis energi, terutama untuk energi listrik. Ia mengakui produksi minyak Indonesia berkurang drastis belakangan ini.
Tapi itu tidak akan sampai membuat krisis. Pasalnya, Indonesia bisa mengimpor minyak, khususnya di sektor bahan bakar minyak (BBM).
Namun, itu penuh risiko. Ketika produksi berkurang, maka yang terjadi memang bukan krisis energi, melainkan kenaikan jumlah impor.
Dan imbas kenaikan itu adalah harga energi di dalam negeri. Hal itu terjadi apabila harga minyak tinggi dan nilai tukar rupiah tertekan.
"Ini tentu akan menjadikan beban impornya makin besar dan bisa berpengaruh ke harga jual BBM dalam negeri, terutama kondisi harga minyak tinggi dan rupiah melemah," ujarnya.
Jika hal tersebut terjadi, maka ini akan membuat masyarakat terutama yang miskin makin sengsara. Pasalnya, kenaikan harga BBM dan energi pasti akan berimbas ke lonjakan harga barang kebutuhan pokok lain.
Tak hanya ke rakyat miskin, beban sama juga dialami negara. Negara harus menanggung beban subsidi energi yang besar.
Oleh karenanya, ia menilai satu-satunya cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi penurunan produksi minyak dalam negeri adalah beralih ke energi terbarukan (EBT). Jadi, Indonesia harus bisa mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
"Ini harusnya segera geser dari minyak ke EBT. Kalau tidak masalahnya akan terus sama," jelasnya.
Menurut Bhima, saat ini perusahaan asing banyak yang cabut dari sektor migas Indonesia. Ini menandakan bahwa investor juga melihat bahwa prospek eksplorasi minyak di dalam negeri kurang menjanjikan.
Oleh sebab itu, sudah saat yang tepat bagi pemerintah saat ini beralih ke EBT. Apalagi potensinya energi hijau di Tanah Air begitu besar.
"Ini potensinya besar energi hijau kita. Kita bisa mulai dari solar panel, hidro, dan bayu. Ini kan sebetulnya tidak sulit jika pemerintah mendukung infrastrukturnya," jelasnya.
Tak hanya itu, Bhima mengingatkan bahwa pemerintah memiliki 'PR' besar, terutama dalam energi listrik. Salah satunya mengurangi oversupply atau kelebihan pasokan. "Caranya ya dengan percepat suntik mati PLTU batu bara. Karena kalau kita ingin dorong transisi ke EBT, maka pensiun dini PLTU baik milik PLN maupun PLTU di kawasan industri atau captive power plant perlu segera dilaksanakan," imbuhnya.
