Menurutnya, mahakarya IKN perlu dibangun oleh anak bangsa agar rasa memiliki atas ibu kota baru semakin kuat. Rizal juga membantah klaim Luhut soal jaminan kualitas jika IKN dimandori oleh bule.
"Yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan jangan sampai level buruh juga impor. Akan jadi preseden atau anggapan bahwa IKN itu dibangun oleh tenaga kerja asing, bukan dalam negeri. Sehingga rasa kepemilikan rakyat pun sangat rendah dengan IKN jika tetap strategi ini akan dilaksanakan," tutur Rizal.
"Penggunaan mandor, level lebih rendah atau tinggi lagi tenaga kerjanya belum tentu efektif dan efisien. Apalagi yang dibangun infrastruktur strategis negara yang justru harusnya prioritas tenaga kerja domestik," sambungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia khawatir jika dalam pembangunan saja tidak menggunakan tenaga lokal, bagaimana IKN bisa menyejahterakan masyarakat Indonesia. Rizal meminta agar IKN sedari awal harus bisa mendongkrak perekonomian warga lokal.
Ia meminta Presiden Jokowi berpikir ulang soal masukan Luhut tersebut. Rizal meminta Jokowi meresapi sebuah pertanyaan mendasar, apakah IKN dibangun demi rakyat Indonesia atau justru untuk warga negara asing.
Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, banyak mandor dalam negeri yang berkualitas dan tidak kalah dengan tenaga kerja asing (TKA).
"Ini menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kualitas mandor dalam negeri. Padahal, harusnya sebaliknya, dalam proyek IKN ini kita bisa menunjukkan kualitas terbaik tenaga konstruksi dan mandor dalam negeri yang mampu mengerjakan proyek kelas dunia," jelas Nirwono.
Nirwono lantas meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turun tangan. Ia mendesak Jokowi hingga Basuki Hadimuljono bersuara untuk membatalkan rencana Luhut tersebut.
(skt/pta)