Menkeu AS Janet Yellen Bakal ke China Pekan Ini

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen akan mengunjungi China pada 6 hingga 9 Juli untuk pertemuan dengan pejabat setempat mengenai berbagai isu, termasuk undang-undang anti-spionase.

Mengutip Reuters, pejabat senior Departemen Keuangan mengatakan perjalanan tersebut didukung oleh Presiden Joe Biden untuk memperdalam komunikasi antara dua ekonomi terbesar di dunia, menstabilkan hubungan, dan meminimalkan risiko kesalahan ketika terjadi perbedaan pendapat.

Ini terjadi hanya beberapa minggu setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengunjungi Beijing dan sepakat dengan Presiden China Xi Jinping untuk menstabilkan hubungan dan memastikan rivalitas intens kedua negara tidak berubah menjadi konflik.

China sangat protes ketika Biden kemudian menyebut Xi sebagai "diktator," tetapi analis mengatakan pernyataan itu memiliki sedikit dampak pada upaya meningkatkan hubungan.

Yellen berencana memberitahu tim ekonomi baru China bahwa Washington akan terus membela hak asasi manusia dan kepentingan keamanan nasionalnya melalui tindakan terarah terhadap Negeri Panda itu.

Di sisi lain, AS ingin tetap bekerja sama dengan China dalam menghadapi tantangan mendesak seperti perubahan iklim dan krisis utang yang dihadapi oleh banyak negara.

"Kami mencari hubungan ekonomi yang sehat dengan Tiongkok, yang mendorong pertumbuhan dan inovasi di kedua negara," kata pejabat tersebut.

"Kami tidak bermaksud untuk memisahkan ekonomi kami. Penghentian perdagangan dan investasi secara penuh akan mengganggu kedua negara dan ekonomi global," imbuhnya. 

Lihat Juga : Jokowi soal Antisipasi El Nino: Kita Sudah Bangun 5.000 Embung

Pejabat tersebut, menolak memberikan detail mengenai pejabat China mana yang akan ditemui oleh Yellen di Beijing.

Seorang pejabat pemerintahan kedua mengatakan kepada Reuters bahwa Yellen diperkirakan akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng.

Yellen akan menegaskan tekad Washington untuk memperkuat daya saingnya sendiri sambil merespons dengan sekutunya terhadap apa yang disebut Washington sebagai "kondisi ekonomi yang memaksa" dan praktik ekonomi yang tidak adil oleh Tiongkok.

Salah satu area kekhawatiran yang jelas terkait undang-undang keamanan nasional dan mata-mata baru China, serta potensi implikasi bagi perusahaan asing dan AS.

"Kami memiliki keprihatinan terkait langkah baru ini dan bagaimana penerapannya, karena hal ini dapat memperluas ruang lingkup apa yang dianggap oleh otoritas di China sebagai kegiatan mata-mata," kata pejabat tersebut, mengacu pada kemungkinan dampaknya terhadap iklim investasi secara keseluruhan dan hubungan ekonomi.

Meski tidak diharapkan ada "terobosan" besar, pejabat Departemen Keuangan berharap dapat melakukan percakapan yang konstruktif dan membangun saluran komunikasi jangka panjang dengan tim ekonomi baru China, termasuk pada tingkat sub-kabinet.

[Gambas:Video CNN]