Mencontek Agresifnya India Menumbuhkan EBT, Kini Bauran 43 Persen
Dewi Safitri | CNN Indonesia
Senin, 03 Jul 2023 16:00 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ribuan panel surya di Taman Surya Badla di India, menjadi salah satu pertanda keseriusan negara Asia Selatan itu dalam beralih ke energi baru terbarukan atau EBT. (Sajjad HUSSAIN / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia --
Tahun 2022 adalah tahun yang luar biasa untuk pertumbuhan sektor (energi baru terbarukan) EBT di seluruh dunia. Di Asia, kapasitas EBT tumbuh jauh melebihi pertumbuhan di belahan dunia manapun, dipimpin oleh China dan India.
China melakukan investasi yang luar biasa besar sejak pertengahan dekade 2000-an, dan memetik hasilnya kini.
"Tahun 2010-an kalau ada berita foto dari China isinya tentang bagaimana industri di China mengotori lingkungan dan polusi udaranya akut sekali. Langitnya gelap saking tebalnya polusi. Sekarang jauh lebih jernih kan. Itu karena mereka memang sangat agresif dengan renewables," ulas Surya Darma, Kepala Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lima belas tahun lalu, China mulai membangun keunggulan di sektor solar dengan proyek berkapasitas 820 MW. Meski kecil, kapasitas ini sudah terbesar kedua di Asia setelah Jepang pada tahun 2007.
Begitu besarnya ekspansi bisnis energi solar ini di China, sampai kemudian Negeri Tirai Bambu juga menguasai industri panel surya dunia.
India pun punya cerita serupa.
Negara dengan hampir 1,4 miliar penduduk ini berhasil mencatatkan bauran energi bersih mencapai 43% dari total energinya pada 2023. Angka ini melebihi target 40% yang sebelumnya dicanangkan baru akan dicapai pada 2025.
Surya Darma menyatakan trik utama yang mendukung pertumbuhan pesan kapasitas ET India adalah regulasi pemerintah pusat. Sejak tahun 1992 sudah dibentuk Departemen untuk Energi Non-konvensional yang kini berubah menjadi Kementerian EBT India.
Dengan hasil yang fantastis ini Menteri EBT India Raj Kumar Singh meyakini bahwa target lain, yakni mencapai bauran energi bersih sebesar 65% pada 2030 juga akan dilampaui lebih cepat.
"Target 65% terlalu kecil karena kapasitas kita sekarang sudah 170-an GW dari EBT. Masih ada 80 GW sedang under construction. Total sudah 250 GW," tambahnya dalam sebuah acara jumpa Pers di Delhi Oktober tahun lalu.
Oleh Bank Dunia langkah India dipuji sebagai 'game changer' dalam menaikkan kesejahteraan bagi warganya, sekaligus bagi dunia yang sedang bergelut menghadapi isu perubahan iklim.
Bank Dunia menyebut strategi India "layak ditiru oleh negara berkembang lain" yang tengah mengalihkan sumber energinya.
Di kota Ahmedabad, India, panel surya dipasang di dekat wilayah pertanian. (Photo by SAM PANTHAKY / AFP)
Perbandingan India-Indonesia
Seperti Indonesia, India adalah konsumen besar batubara sebagai bahan bakar utama pembangkit listriknya hingga kini. Bedanya, ketergantungan pada batubara India diimbangi dengan ekspansi EBT yang besar di India terutama yang bersumber dari surya.
Berbagai studi menyebut pilihan fokus pada pengembangan solar ini krusial untuk India yang didukung oleh populasi besar dengan wilayah berinsulasi surya tinggi. Wilayah India mendapat sinar matahari hampir 360 hari dalam setahun.
Meski sama-sama negara di Asia dengan hawa tropis, menurut analis energi IEEFA Putra Adhiguna, membandingkan langsung India dan Indonesia tidak terlalu tepat.
Posisi India yang bukan merupakan negara kepulauan membuat upaya produksi energi dari surya atau sumber EBT lain lebih mudah.
"Sementara di Indonesia kan kita tahu, selain kepulauan juga ada persoalan geografis yang menyolok. Kebutuhan energi terbesarnya ada di Jawa 80%, tetapi pemasoknya di pulau-pulau luar bahkan terpencil dari Jawa. Juga seperti China dan India, memang melimpah stok (tenaga) surya," kata Putra.
Surya Darma mengakui luas wilayah maupun jumlah penduduk yang sangat besar, turut berpengaruh pada kinerja EBT India. Wilayah India mencapai hampir dua kali Indonesia, sementara jumlah penduduknya mencapai sekitar lima kali jumlah penduduk Indonesia.
Namun, jika bandingkan, tetap saja angka capaian Indonesia tergolong sangat kecil.
"Kita hitung saja sekarang, kapasitas India pembangkit surya mampu membangkitkan 75 GW. Katakanlah bagi dua, kalau kita memperhitungkan wilayahnya dua kali lebih besar dari Indonesia, harusnya kita 37 GW dong. Atau bagi lima deh, karena penduduk kita cuma seperlima India, harusnya kita kapasitas solar sudah 15 GW dong. Kenyataannya berapa? Cuma 200 MW tuh, bahkan hanya setara satu pembangkit listrik batubara skala kecil di Indonesia," kata Surya Darma sambil terkekeh.
Lembaga Energi Internasional (IEA) mencatat India sebagai konsumen listrik terbesar ke-3 di dunia sekaligus produsen energi terbarukan terbesar ke-3 di dunia pada tahun 2022.
Sementara IEA juga mencatat persoalan Indonesia ada pada dua isu utama: kebijakan sistem kelistrikan dan manajemen pembangkit yang buruk. Baik Putra maupun Surya Dharma sepakat, pandangan tersebut benar adanya.
"Struktur kelistrikan India memang memungkinkan masuknya EBT secara agresif. Kalau di Indonesia kan masuknya cuma dari PLN, single entity saja. Di India EBT, terutama surya, bisa diproduksi oleh berbagai pihak begitu juga pemasarannya. Ini didukung oleh komitmen pemerintahnya yang juga kuat," kata Putra.
Sementara Surya Darma menyoroti regulasi lokal yang tidak konsisten dalam kebijakan EBT, sehingga membingungkan iklim investasi.
"Misalnya Permen 20/2021 menyebut PLTS Atap bisa dipasang dengan kapasitas maksimal. Ternyata kemudian, kapasitasnya yang bisa diterima hanya 15% - ini kan buat investor jadi sangat tidak menarik. Ngapain investasi banyak cuma bisa dijual 15%?" tukas Surya Darma.
Ia juga menyoroti Perpres 112/2022 tentang penetapan harga listrik EBT yang sejak lama ditunggu kalangan investor. Cikal-bakal Perpres itu menurut Surya Darma diusulkan oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) yang pernah dipimpinnya sejak 2019.
Setelah diterbitkan, menurut Surya isinya justru tidak dianggap memberi jaminan berusaha dalam bidang energi.
"Memang diatur bagaimana PLN jadi pembeli daya dari pembangkit EBT, tetapi sifatnya tidak wajib. Penetapannya tidak ditentukan dalam Perpres tetapi berdasar negosiasi dengan basis penentuan harga tertinggi (price cap). Ini memadamkan semangat investasi," tambah Surya.
Kebijakan yang dianggap kurang singkron dengan realitas dunia usaha ini dipandang Surya kemudian membuat Indonesia jauh ketinggalan. Bukan cuma dari China dan India, tetapi bahkan dari negara-negara tetangga kawasan ASEAN.
Jakarta, CNN Indonesia --
Tahun 2022 adalah tahun yang luar biasa untuk pertumbuhan sektor (energi baru terbarukan) EBT di seluruh dunia. Di Asia, kapasitas EBT tumbuh jauh melebihi pertumbuhan di belahan dunia manapun, dipimpin oleh China dan India.
China melakukan investasi yang luar biasa besar sejak pertengahan dekade 2000-an, dan memetik hasilnya kini.
"Tahun 2010-an kalau ada berita foto dari China isinya tentang bagaimana industri di China mengotori lingkungan dan polusi udaranya akut sekali. Langitnya gelap saking tebalnya polusi. Sekarang jauh lebih jernih kan. Itu karena mereka memang sangat agresif dengan renewables," ulas Surya Darma, Kepala Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lima belas tahun lalu, China mulai membangun keunggulan di sektor solar dengan proyek berkapasitas 820 MW. Meski kecil, kapasitas ini sudah terbesar kedua di Asia setelah Jepang pada tahun 2007.
Begitu besarnya ekspansi bisnis energi solar ini di China, sampai kemudian Negeri Tirai Bambu juga menguasai industri panel surya dunia.
India pun punya cerita serupa.
Negara dengan hampir 1,4 miliar penduduk ini berhasil mencatatkan bauran energi bersih mencapai 43% dari total energinya pada 2023. Angka ini melebihi target 40% yang sebelumnya dicanangkan baru akan dicapai pada 2025.
Surya Darma menyatakan trik utama yang mendukung pertumbuhan pesan kapasitas ET India adalah regulasi pemerintah pusat. Sejak tahun 1992 sudah dibentuk Departemen untuk Energi Non-konvensional yang kini berubah menjadi Kementerian EBT India.
Dengan hasil yang fantastis ini Menteri EBT India Raj Kumar Singh meyakini bahwa target lain, yakni mencapai bauran energi bersih sebesar 65% pada 2030 juga akan dilampaui lebih cepat.
"Target 65% terlalu kecil karena kapasitas kita sekarang sudah 170-an GW dari EBT. Masih ada 80 GW sedang under construction. Total sudah 250 GW," tambahnya dalam sebuah acara jumpa Pers di Delhi Oktober tahun lalu.
Oleh Bank Dunia langkah India dipuji sebagai 'game changer' dalam menaikkan kesejahteraan bagi warganya, sekaligus bagi dunia yang sedang bergelut menghadapi isu perubahan iklim.
Bank Dunia menyebut strategi India "layak ditiru oleh negara berkembang lain" yang tengah mengalihkan sumber energinya.
Di kota Ahmedabad, India, panel surya dipasang di dekat wilayah pertanian. (Photo by SAM PANTHAKY / AFP)
Perbandingan India-Indonesia
Seperti Indonesia, India adalah konsumen besar batubara sebagai bahan bakar utama pembangkit listriknya hingga kini. Bedanya, ketergantungan pada batubara India diimbangi dengan ekspansi EBT yang besar di India terutama yang bersumber dari surya.
Berbagai studi menyebut pilihan fokus pada pengembangan solar ini krusial untuk India yang didukung oleh populasi besar dengan wilayah berinsulasi surya tinggi. Wilayah India mendapat sinar matahari hampir 360 hari dalam setahun.
Meski sama-sama negara di Asia dengan hawa tropis, menurut analis energi IEEFA Putra Adhiguna, membandingkan langsung India dan Indonesia tidak terlalu tepat.
Posisi India yang bukan merupakan negara kepulauan membuat upaya produksi energi dari surya atau sumber EBT lain lebih mudah.
"Sementara di Indonesia kan kita tahu, selain kepulauan juga ada persoalan geografis yang menyolok. Kebutuhan energi terbesarnya ada di Jawa 80%, tetapi pemasoknya di pulau-pulau luar bahkan terpencil dari Jawa. Juga seperti China dan India, memang melimpah stok (tenaga) surya," kata Putra.
Surya Darma mengakui luas wilayah maupun jumlah penduduk yang sangat besar, turut berpengaruh pada kinerja EBT India. Wilayah India mencapai hampir dua kali Indonesia, sementara jumlah penduduknya mencapai sekitar lima kali jumlah penduduk Indonesia.
Namun, jika bandingkan, tetap saja angka capaian Indonesia tergolong sangat kecil.
"Kita hitung saja sekarang, kapasitas India pembangkit surya mampu membangkitkan 75 GW. Katakanlah bagi dua, kalau kita memperhitungkan wilayahnya dua kali lebih besar dari Indonesia, harusnya kita 37 GW dong. Atau bagi lima deh, karena penduduk kita cuma seperlima India, harusnya kita kapasitas solar sudah 15 GW dong. Kenyataannya berapa? Cuma 200 MW tuh, bahkan hanya setara satu pembangkit listrik batubara skala kecil di Indonesia," kata Surya Darma sambil terkekeh.
Investasi Tidak Menarik
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga angin yang merupakan salah satu sumber energi baru terbarukan di Indonesia (EBT). (AFP/SAJJAD HUSSAIN)
Lembaga Energi Internasional (IEA) mencatat India sebagai konsumen listrik terbesar ke-3 di dunia sekaligus produsen energi terbarukan terbesar ke-3 di dunia pada tahun 2022.
Sementara IEA juga mencatat persoalan Indonesia ada pada dua isu utama: kebijakan sistem kelistrikan dan manajemen pembangkit yang buruk. Baik Putra maupun Surya Dharma sepakat, pandangan tersebut benar adanya.
"Struktur kelistrikan India memang memungkinkan masuknya EBT secara agresif. Kalau di Indonesia kan masuknya cuma dari PLN, single entity saja. Di India EBT, terutama surya, bisa diproduksi oleh berbagai pihak begitu juga pemasarannya. Ini didukung oleh komitmen pemerintahnya yang juga kuat," kata Putra.
Sementara Surya Darma menyoroti regulasi lokal yang tidak konsisten dalam kebijakan EBT, sehingga membingungkan iklim investasi.
"Misalnya Permen 20/2021 menyebut PLTS Atap bisa dipasang dengan kapasitas maksimal. Ternyata kemudian, kapasitasnya yang bisa diterima hanya 15% - ini kan buat investor jadi sangat tidak menarik. Ngapain investasi banyak cuma bisa dijual 15%?" tukas Surya Darma.
Ia juga menyoroti Perpres 112/2022 tentang penetapan harga listrik EBT yang sejak lama ditunggu kalangan investor. Cikal-bakal Perpres itu menurut Surya Darma diusulkan oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) yang pernah dipimpinnya sejak 2019.
Setelah diterbitkan, menurut Surya isinya justru tidak dianggap memberi jaminan berusaha dalam bidang energi.
"Memang diatur bagaimana PLN jadi pembeli daya dari pembangkit EBT, tetapi sifatnya tidak wajib. Penetapannya tidak ditentukan dalam Perpres tetapi berdasar negosiasi dengan basis penentuan harga tertinggi (price cap). Ini memadamkan semangat investasi," tambah Surya.
Kebijakan yang dianggap kurang singkron dengan realitas dunia usaha ini dipandang Surya kemudian membuat Indonesia jauh ketinggalan. Bukan cuma dari China dan India, tetapi bahkan dari negara-negara tetangga kawasan ASEAN.