Berbagai Ulah IMF ke RI dari Era Soeharto hingga Jokowi

3. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Relasi Indonesia dan IMF makin buruk di kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Lembaga internasional yang bermarkas di Washington DC itu kembali menyulitkan Indonesia dengan menunda pencairan dana.

Kali ini, IMF berdalih pemerintah tak patuh dengan persyaratan paket kebijakan, yakni harus merevisi UU Bank Indonesia dan otonomi daerah.

4. Megawati Soekarnoputri

IMF sempat melunak di awal kepemimpinan Megawati Soekarnoputri karena Indonesia menyepakati perjanjian pinjaman dan bantuan dana pun kembali mengucur.

Namun, Megawati segera mengakhiri program reformasi kerja sama dengan IMF pada Desember 2003 alias di pengujung masa jabatannya.

Di lain sisi, pemerintah kala itu menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF.

Paket kebijakan ini mencakup reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara, dan privatisasi.

5. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Hubungan IMF dengan Indonesia terbilang mesra di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bahkan, tiga pemimpin IMF dari masa ke masa makin rajin memepet pemerintahan SBY yang dalam performa kinclong, mulai dari Rodrigo de Rato (2007), Dominique Strauss-Kahn (2011), dan Christine Lagarde (2012).

Perekonomian Indonesia memang mulai membaik seiring berakhirnya kesepakatan dengan IMF di era Megawati, termasuk karena blessing in disguise dari pelonggaran kebijakan moneter AS. Bahkan, Indonesia disebut-sebut sudah melunasi utang kepada IMF pada 2006.

Tak ayal, Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengucapkan terima kasih karena SBY sudah sukses membebaskan Indonesia dari jerat utang IMF.

"Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum Pak Jokowi, yaitu di zamannya Pak SBY karena berhasil menyelesaikan utang kita ke IMF. Karena (IMF) kayak lintah darat. Banyak pajak dan paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi negara kita," ungkap Bahlil, Jumat (30/6).

Bahlil menegaskan kebebasan Indonesia dari jerat utang itu membuat pemerintah ogah kembali mengulang mimpi buruk. Menurutnya, bebas dari jeratan utang IMF diperlukan agar Indonesia bisa merdeka menentukan kebijakannya dalam mensejahterakan rakyat.

6. Jokowi

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), IMF semakin terpesona dengan kemolekan Indonesia.

Dalam waktu singkat, Christine Lagarde saat menjabat sebagai direktur pelaksana IMF berkali-kali menyambangi Kantor Kepresidenan untuk membahas berbagai persoalan ekonomi global. Pendapat Indonesia mulai 'didengar' karena dianggap sebagai salah satu negara yang berpengaruh dalam ekonomi global. 

IMF juga sempat mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah dalam perhelatan besar Forum Tahunan IMF-World Bank. Indonesia menjadi negara ke-empat di Asia Tenggara yang pernah menjadi tuan rumah acara internasional tersebut.

Namun, baru-baru ini, Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengkritik keras soal imbauan IMF terkait pencabutan larangan ekspor bijih nikel. Sebab, hal itu bertolakbelakang dengan upaya pemerintah mendorong hilirisasi.