Sri Mulyani Lapor ke Jokowi: APBN Surplus Rp152,3 T Semester I 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus Rp152,3 triliun pada semester I 2023.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin (3/7).

"APBN 2023 semester I surplus Rp152,3 triliun, keseimbangan primer surplus Rp368,2 triliun. Ini hasil positif yang sangat baik," ujar Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati.

Dalam unggahan yang sama, Bendahara Negara menjelaskan pendapatan negara sepanjang paruh pertama tahun ini mencapai Rp1.407,9 triliun atau setara 57,2 persen dari target APBN 2023. Angka tersebut tersebut tumbuh 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Ia merinci penerimaan pajak tercatat Rp970,2 triliun atau setara 56,5 persen dari target. Realisasi itu naik 9,9 persen (yoy). Pertumbuhan terjadi berkat Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tumbuh 26,2 persen yoy dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang tumbuh 19,5 persen yoy.

"Ekonomi kita masih tumbuh cukup baik," terangnya.

Selanjutnya, penerimaan bea cukai tercatat sebesar Rp135,4 triliun, turun 18,8 persen. Berikutnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh 5,5 persen yoy jadi Rp302,1 triliun atau setara 68,5 persen dari target.

[Gambas:Instagram]

Pertumbuhan PNBP terjadi berkat komoditas nonmigas yang tumbuh 94,7 persen yoy dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tumbuh 19,4 persen yoy.

Meski kinerja pendapatan APBN baik, Sri Mulyani tetap mewaspadai pelemahan harga komoditas.

Dari sisi belanja negara, Sri Mulyani mencatat realisasinya Rp1.254,7 triliun atau 41 persen dari target, tumbuh 0,9 persen yoy. Belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp891,6 triliun atau tumbuh 1,6 persen.

Sebanyak 55,2 persen dinikmati langsung oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial hingga subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM) LPG 3 kilogram, beasiswa anak-anak tak mampu, serta BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin.

Selain itu, belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berikutnya, belanja transfer ke daerah digunakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Selain itu, untuk pembangunan empat daerah otonom baru (DOB) Papua.

APBN juga memberikan insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah serta memberantas kemiskinan ekstrem dengan Dana Desa yang difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.

"APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]