Benarkah Indonesia Dihantui Perusahaan Zombie Seperti Kata IMF?

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan ada beberapa indikator perusahaan disebut zombie.

Pertama, perusahaan tersebut hanya mampu bertahan dengan mengandalkan utang. Perusahaan tersebut menerbitkan utang baru untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo.

Kondisi itu setidaknya bisa dilihat dari rasio utang terhadap ekuitas atau modal (debt to equity ratio). Jika rasio utang terhadap ekuitasnya tinggi, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan tidak sehat.

Biasanya kondisi seperti itu, kata Bhima, banyak ditemukan di perusahaan-perusahaan konstruksi.

Indikator perusahaan zombie kedua adalah tidak melakukan inovasi. Namun bisa saja perusahaan tersebut tidak kalah saing karena menerima subsidi dari negara.

Bhima mencontohkan fenomena perusahaan zombie yang terjadi di Jepang pada 1990-an. Saat itu, banyak perusahaan yang harusnya tutup tapi tetap didukung oleh negara dengan pemberian dana talangan, insentif pajak, dan subsidi.

Padahal perusahaan itu tidak memberikan profitabilitas atau dividen.

Bhima menyebut perusahaan zombie akan terlihat jelas saat suku bunga naik. Ketika hal itu terjadi, biaya pinjaman akan meningkat dan akhirnya perusahaan kesulitan membayar utang jatuh tempo.

"Maka yang terjadi ini akan menimbulkan skala kerusakan besar ke ekonomi. Karena membutuhkan pertolongan negara dalam bentuk bail out, entah penyertaan modal negara langsung, suntikan pinjaman baru dari bank-bank BUMN. Itu bisa membuat sistem zombie ekonomi bisa bertahan," katanya.

Lebih lanjut, Bhima menjelaskan fenomena perusahaan zombie di Indonesia sebenarnya sudah lama terjadi. Dengan kata lain, pandemi covid-19 bukan menjadi satu-satunya pemicu.

Namun, saat itu biaya pinjaman masih murah sehingga perusahaan zombie bisa bertahan. Situasi berubah saat suku bunga naik hingga membuat perusahaan makin sulit membayar utang.

Bhima mengatakan ada sekitar 19 hingga 20 persen perusahaan zombie yang tercatat di Bursa Efek Indonesia..

Melihat situasi itu, untuk perusahaan negara, Bhima menyarankan pemerintah untuk menyuntik mati perusahaan yang sudah tidak lagi efisien dan yang berlindung di balik dalil monopoli negara.

Bhima menyebut pemerintah harus tegas memilih dalam memberikan penyertaan modal negara (PMN). Kemudian, memastikan insentif pajak berdampak positif bagi profitabilitas perusahaan.

"Perusahaan yang diberikan insentif tapi tidak pernah mencatatkan keuntungan setelah itu maka wajib dicabut insentifnya," katanya.

Selain itu, perbankan termasuk bank BUMN juga harus diberi mandat untuk memiliki analisis risiko kredit yang kredibel. Tujuannya agar perbankan tidak sembarangan dalam menyalurkan pembiayaan.