Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan pamer Indonesia mendapat pujian dari Australia dan Papua Nugini soal program hilirisasi pertambangan di dalam negeri.
Ia menyebut meski banyak keraguan dan tantangan terkait hilirisasi, nyatanya kebijakan ini mendapatkan apresiasi dan pujian di setiap kesempatan kunjungan ke beberapa negara mitra, seperti saat dirinya mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja ke Australia beberapa hari lalu.
"Mulai dari Perdana Menteri Anthony Albanese sampai Menteri Industri Australia pun mengakui dan melihat bahwa Indonesia sudah sangat maju perekonomiannya karena tetap teguh dan fokus pada program hilirisasi pertambangan," tulis Luhut dalam akun Instagramnya @luhut.pandjaitan, Kamis (6/7) ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga : |
Pujian serupa diterima ketika Luhut melawat ke Papua Nugini untuk membuka peluang kerja sama ekonomi di bidang hilirisasi mineral.
"PNG (Papua Nugini) juga melihat potensi besar program ini untuk mengentaskan kemiskinan di sana. Untuk itulah, Presiden @jokowi dan Prime Minister James Marape sepakat membentuk task force untuk menindaklanjuti hal ini," kata Luhut.
Ia menambahkan hilirisasi ala RI mungkin tidak berarti apa-apa di mata negara-negara maju dan institusi internasional, tetapi menurutnya kebijakan ini menjadi warisan terbaik dari Jokowi ke generasi mendatang.
"Inilah legacy terbaik dari Presiden Joko Widodo yang diberikan untuk generasi penerus bangsa dalam 20 atau bahkan 50 tahun ke depan. Saya ingin anak-anak muda Indonesia punya semangat untuk tidak gentar terhadap semua tekanan yang diberikan kepada bangsamu," ungkapnya.
"Ambil teladan baik dari Presiden Joko Widodo tentang bagaimana seorang pemimpin harus punya pendirian yang teguh, bahwa selama apa yang engkau kerjakan itu bermanfaat untuk kemajuan rakyat dan bangsamu, you're on the right track. Jangan pernah menyerahkan nasib masa depan bangsa kita kepada negara lain," imbuh Luhut.
Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) pernah meminta RI mengkaji ulang larangan ekspor bijih nikel dan komoditas mentah lainnya.
Jegalan hilirisasi bukan hanya datang dari IMF. Pemerintah pernah digugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Uni Eropa memprotes kebijakan Jokowi menyetop ekspor bahan mentah tersebut. WTO pun memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan itu.
Per Januari 2020, Jokowi memulai langkah hilirisasi dengan menyetop ekspor bijih nikel. ia ingin komoditas mineral dan tambang Indonesia mempunyai nilai tambah. Tak cuma diekspor mentah.
(pta/sfr)