BPS Catat Ekonomi DKI Era Pj Heru Budi Naik, Angka Kemiskinan Turun

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi di Jakarta era Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengalami pertumbuhan. Selain itu, BPS juga mencatat angka kemiskinan di DKI turun selama Heru Budi memimpin.

Plt Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Dwi Paramita Dewi mengungkapkan, perekonomian Jakarta pada triwulan I tahun 2023 tumbuh 4,95 persen (y-on-y). Sementara pada periode September 2022-Maret 2023, perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 3,43 persen dan pengangguran berkurang 13 ribu orang.

"Dari sisi pengeluaran, tiga komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) sebesar 7,95 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 4,18 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 1,19 persen," ujar Dwi dalam keterangan tertulis, Senin (17/7).

Dwi menambahkan, hampir semua lapangan usaha di Jakarta juga mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan paling tinggi, yakni sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 17,43 persen. Diikuti sektor Jasa Lainnya sebesar 13,16 persen, serta sektor Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 8,27 persen.

Sementara pertumbuhan pada sektor Jasa Lainnya dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tak lepas dari meningkatnya aktivitas hiburan dan pariwisata.

"Banyaknya pengunjung tempat rekreasi dan event hiburan di Jakarta seperti konser musik pada awal 2023 berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel di Jakarta, serta aktivitas makan minum di restoran," katanya.

Di sisi lain, lanjut Dwi, angka kemiskinan di Jakarta juga menunjukkan hal positif, dimana presentasenya terus menurun. BPS mencatat, angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 4,44 persen poin.

Angka ini turun 0,09 persen poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 4,53 persen. Jika dibandingkan dengan September 2022, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen poin.

"Ini merupakan preseden baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," katanya.

Dwi menjelaskan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 477.830 orang atau berkurang sebesar 17.100 orang dibandingkan September 2022 yang sebanyak 494.930 orang. Jika dibandingkan Maret 2020 yang merupakan awal pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin sudah berkurang sebanyak 3.030 orang.

"Capaian ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah upaya meningkatkan pendapatan khususnya pada kelompok masyarakat miskin," imbuhnya.

Menurutnya, berbagai program bantuan pemerintah yang juga dikucurkan sejak pandemi Covid-19, terbukti mampu menjaga kelompok masyarakat rentan miskin untuk tidak jatuh miskin sekaligus mencegah munculnya kelompok miskin baru.

Dia mengakui, dampak Covid-19 terhadap tingkat kemiskinan Jakarta sudah mulai terkendali. Dwi menilai, peningkatan pendapatan sekalipun kecil telah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan potensi menjadi penduduk miskin.

Dwi menerangkan, Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Pemerintah Pusat mencakup Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Sementara program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta meliputi Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar (KJP), kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ)," jelasnya.

Tidak hanya itu, Dwi juga menilai pemberian berbagai bantuan dan jaminan sosial terbukti efektif mempertahankan daya beli dan konsumsi masyarakat pada masyarakat, sehingga mengurangi risiko bertambahnya penduduk miskin.

Sebut saja, bantuan dalam bentuk natura, pemberian insentif untuk Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM), hingga pembebasan biaya sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terpotret dari hasil Susenas Maret 2023, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dari data Susenas Maret 2023, sebanyak 80,15 persen masyarakat miskin telah mendapatkan akses pada perlindungan dan jaminan sosial.