Ahok Ingin LKPP Ikut Bersihkan Pengadaan Barang dan Jasa di Pertamina

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ikut terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di perseroan.

Ahok berpendapat bahwa keterlibatan LKPP dapat mendorong peningkatan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih bersih serta transparan di Pertamina.

"Sebetulnya kita enggak perlu LKPP sebagai PT. Tapi saya bilang, enggak bisa! Tetap LKPP yang harus lead. Jadi kita punya sistem akan disambungkan ke LKPP, sehingga kita kirim surat ke semua, kalau mau beli barang harus lihat tokonya LKPP (e-katalog)," ujar Ahok dalam keterangan tertulis, Selasa (18/7).

Permintaan ini disampaikan langsung oleh Ahok kepada Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi). Ia berharap kerja sama tersebut bisa membuat negara lebih hemat.

"Jadi ini saya rasa bisa menjadi sesuatu yang baru, dan kalau ini jalan negara bisa saving (hemat) banyak dan kita bisa bangun cepat," jelas Ahok.

Hendi sendiri mengapresiasi sikap Ahok yang terbuka kepada LKPP terkait kondisi pengadaan barang dan jasa di Pertamina.

"Ya ini bagus Pak Ahok, karena menurut saya belum (tentu) semua mau terbuka seperti Pertamina ini. Jadi kita bisa mulai dari tempatnya Pak Ahok," kata Hendi.

Lebih lanjut, Hendi mengungkapkan pihaknya saat ini sedang dalam proses menyusun Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik termasuk di BUMN. RUU tersebut ditargetkan bisa dibahas oleh DPR RI pada tahun ini juga.

"Ya jadi kan kita juga lagi membahas penyusunan rancangan undang-undang, juga termasuk terkait di BUMN. Nah makanya Pak Ahok ke sini bagus, untuk kita bisa bersama-sama mengurusi procurement (pengadaan) di Pertamina," pungkas Hendi.