Pak Luhut, Kalau Gampang Dilacak Kenapa Ada Bijih Nikel Diselundupkan?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan tidak sulit menelusuri pelaku penyelundupan bijih nikel atau mineral mentah lainnya yang terjadi di dalam negeri.

"Itu tidak susah menelusuri sumbernya dari mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa dan berangkat dari mana. Kita bisa trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace," katanya dalam acara Stranas PK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Namun, nyatanya pernyataan Luhut tersebut tak sesuai dengan fakta. Buktinya masih terjadi ekspor ilegal. Terbaru, sebanyak lima juta ton bijih nikel berhasil diselundupkan ke China.

Informasi mengenai dugaan penyelundupan lima juta ton bijih nikel disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut mendapat informasi penyelundupan terjadi ke China dan sudah berlangsung sejak 2021 lalu.

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan dugaan itu muncul setelah pihaknya mengecek data dari Negeri Tirai Bambu.

Meski tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/6).

Lihat Juga : Intip Anjlok Ranking Logistik RI yang Bikin Luhut Marah ke Bank Dunia

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman membenarkan yang disampaikan oleh Luhut mengenai gampang menelusuri pelaku ekspor ilegal. Namun, pada praktiknya hal tersebut tidak dilakukan karena ia menduga ada pihak lain yang berkuasa di balik tindakan tersebut.

Yusri mengatakan jika pemerintah tidak bisa mengungkapkan hal yang mudah ditelusuri, artinya ada mafia yang bekerja. Apalagi bijih nikel yang diselundupkan jumlahnya sangat banyak.

"Karena untuk mengangkut sejumlah 5,3 juta wet metric ton bijih nikel itu butuh 250 ribu dump truk mondar mandir dari tambang ke smelter. Itu di luar kebutuhan smelter loh. Masa begitu banyak lalu lalang dump truk tidak terpantau aparat? Tidak masuk akal," ujarnya saat dihubungi.

"Jadi menurut saya, diduga keras pemilik smelter terlibat langsung dengan menggunakan pelabuhan khusus mereka. Itu paling mungkin terjadi," imbuhnya.

Dengan kondisi tersebut, maka ia menduga dalang dibalik kegiatan ekspor bijih nikel tersebut bukan orang sembarangan. Sebab, hal yang sebetulnya mudah ditelusuri menjadi sulit untuk diungkapkan.

"Sebetulnya gampang mengurainya. Periksa data di KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan), cocokkan data RKAB setiap tambang dan rekomendasi ekspor dari Ditjen Minerba ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri, cek data Bea Cukai, cek GACC (General Administration China Custom), seharusnya akan terungkap kegiatan ilegalnya," jelasnya.

Yusri sangat mengapresiasi sikap KPK yang berani mengungkapkan praktik ilegal ekspor bijih nikel, yang masih dalam penyelidikan. Menurutnya, KPK terbentur 'tembok tebal' dalam penelusuran, sehingga publikasi menjadi cara paling jitu meski ada kemungkinan pelaku mencari cara agar bisa lepas dari semua tuduhan.

"Sebab lazimnya KPK tidak boleh membuka ke publik proses penyelidikan adanya dugaan kegiatan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Jika dibuka akan jadi bumerang bagi KPK mengungkapkan kejahatan itu, lantaran pihak-pihak yang terlibat berupaya keras menghilangkan jejak atau memusnahkan barang bukti," ungkapya.

Karenanya, ia menyarankan agar niat baik KPK ini didukung oleh pemerintah. Sebab, mafia akan sulit dihilangkan jika tidak ada ketegasan dari pemimpin.

Bersambung ke halaman selanjutnya...