Pak Luhut, Kalau Gampang Dilacak Kenapa Ada Bijih Nikel Diselundupkan?

Ia menyarankan dua hal kepada pemerintah untuk membenahi tata kelola mineral mentah di dalam negeri. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyelundupan lainnya.

Pertama, membuat neraca nikel yang memadankan antara potensi terbukti dengan variasi kadar nikel dan kebutuhan setiap smelter. Hal ini dibarengi dengan RKAB yang diterbitkan harus berdasarkan kebutuhan. Publik harus bisa mengakses setiap pemilik IUP untuk mengetahui berapa kuota produksi yang didapatkan setiap tahunnya.

Kedua, menerapkan digitalisasi terintegrasi sehingga data-data produksi setiap tambang nikel yang dimiliki Ditjen Minerba Kementerian ESDM mudah diakses oleh Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perdagangan Luar negeri, BPK, BPKP, KPK, Kejagung dan Mabes Polri.

"Dengan langkah-langkah ini, saya jamin 100 persen praktik ilegal lenyap," jelasnya.

Senada, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menduga ada mafia atau orang penting dengan kekuasaan besar dibalik penyelundupan ini. Jika tidak, maka ekspor ilegal sebanyak lima juta ton tersebut tak akan mudah lolos.

"Sesungguhnya ekspor ilegal baik tambang ilegal dan ilegal lainnya itu dilakukan secara sistematik. Ada semacam yang melindungi, kami sebut mafia, gabungan antara pengusaha dan pengambil keputusan atau pemerintah. Maka, saya yakin di penyelundupan ini ada mafianya, dilindungi dan di-back up," tegasnya.

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa mengambil langkah tegas karena selain merugikan negara. Pasalnya, tindakan tersebut bisa menggagalkan rencana hilirisasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ada tiga langkah yang dinilai perlu dilakukan pemerintah dalam hal pembenahan ini. Pertama, memberikan sanksi seberat-beratnya kepada tersangka yang sudah ditetapkan tanpa pandang bulu guna memberikan efek jera. Lalu, mengusut secara tuntas siapa saja pelaku lain di balik penyelundupan ini.

Kedua, membenahi tata kelola mineral mentah di Tanah Air menjadi lebih jelas. Ketiga, mengangkat pemimpin atau pengambil keputusan di bidang tersebut yang memiliki integritas tinggi, sehingga tak akan mempan dengan suap.

"Saya rasa tiga hal itu harus dilakukan," pungkasnya.