Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan tidak sulit menelusuri pelaku penyelundupan bijih nikel atau mineral mentah lainnya yang terjadi di dalam negeri.
"Itu tidak susah menelusuri sumbernya dari mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa dan berangkat dari mana. Kita bisa trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace," katanya dalam acara Stranas PK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).
Namun, nyatanya pernyataan Luhut tersebut tak sesuai dengan fakta. Buktinya masih terjadi ekspor ilegal. Terbaru, sebanyak lima juta ton bijih nikel berhasil diselundupkan ke China.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Informasi mengenai dugaan penyelundupan lima juta ton bijih nikel disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut mendapat informasi penyelundupan terjadi ke China dan sudah berlangsung sejak 2021 lalu.
Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan dugaan itu muncul setelah pihaknya mengecek data dari Negeri Tirai Bambu.
Meski tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.
"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/6).
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman membenarkan yang disampaikan oleh Luhut mengenai gampang menelusuri pelaku ekspor ilegal. Namun, pada praktiknya hal tersebut tidak dilakukan karena ia menduga ada pihak lain yang berkuasa di balik tindakan tersebut.
Yusri mengatakan jika pemerintah tidak bisa mengungkapkan hal yang mudah ditelusuri, artinya ada mafia yang bekerja. Apalagi bijih nikel yang diselundupkan jumlahnya sangat banyak.
"Karena untuk mengangkut sejumlah 5,3 juta wet metric ton bijih nikel itu butuh 250 ribu dump truk mondar mandir dari tambang ke smelter. Itu di luar kebutuhan smelter loh. Masa begitu banyak lalu lalang dump truk tidak terpantau aparat? Tidak masuk akal," ujarnya saat dihubungi.
"Jadi menurut saya, diduga keras pemilik smelter terlibat langsung dengan menggunakan pelabuhan khusus mereka. Itu paling mungkin terjadi," imbuhnya.
Dengan kondisi tersebut, maka ia menduga dalang dibalik kegiatan ekspor bijih nikel tersebut bukan orang sembarangan. Sebab, hal yang sebetulnya mudah ditelusuri menjadi sulit untuk diungkapkan.
"Sebetulnya gampang mengurainya. Periksa data di KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan), cocokkan data RKAB setiap tambang dan rekomendasi ekspor dari Ditjen Minerba ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri, cek data Bea Cukai, cek GACC (General Administration China Custom), seharusnya akan terungkap kegiatan ilegalnya," jelasnya.
Yusri sangat mengapresiasi sikap KPK yang berani mengungkapkan praktik ilegal ekspor bijih nikel, yang masih dalam penyelidikan. Menurutnya, KPK terbentur 'tembok tebal' dalam penelusuran, sehingga publikasi menjadi cara paling jitu meski ada kemungkinan pelaku mencari cara agar bisa lepas dari semua tuduhan.
"Sebab lazimnya KPK tidak boleh membuka ke publik proses penyelidikan adanya dugaan kegiatan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Jika dibuka akan jadi bumerang bagi KPK mengungkapkan kejahatan itu, lantaran pihak-pihak yang terlibat berupaya keras menghilangkan jejak atau memusnahkan barang bukti," ungkapya.
Karenanya, ia menyarankan agar niat baik KPK ini didukung oleh pemerintah. Sebab, mafia akan sulit dihilangkan jika tidak ada ketegasan dari pemimpin.
Bersambung ke halaman selanjutnya...
Dugaan ada mafia, pemerintah diminta tegas
Dugaan adanya mafia di balik ekspor bijih nikel ilegal ke China, pemerintah diminta tegas. Ilustrasi. (Foto: Adhi Wicaksono)
Ia menyarankan dua hal kepada pemerintah untuk membenahi tata kelola mineral mentah di dalam negeri. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyelundupan lainnya.
Pertama, membuat neraca nikel yang memadankan antara potensi terbukti dengan variasi kadar nikel dan kebutuhan setiap smelter. Hal ini dibarengi dengan RKAB yang diterbitkan harus berdasarkan kebutuhan. Publik harus bisa mengakses setiap pemilik IUP untuk mengetahui berapa kuota produksi yang didapatkan setiap tahunnya.
Kedua, menerapkan digitalisasi terintegrasi sehingga data-data produksi setiap tambang nikel yang dimiliki Ditjen Minerba Kementerian ESDM mudah diakses oleh Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perdagangan Luar negeri, BPK, BPKP, KPK, Kejagung dan Mabes Polri.
"Dengan langkah-langkah ini, saya jamin 100 persen praktik ilegal lenyap," jelasnya.
Senada, Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menduga ada mafia atau orang penting dengan kekuasaan besar dibalik penyelundupan ini. Jika tidak, maka ekspor ilegal sebanyak lima juta ton tersebut tak akan mudah lolos.
"Sesungguhnya ekspor ilegal baik tambang ilegal dan ilegal lainnya itu dilakukan secara sistematik. Ada semacam yang melindungi, kami sebut mafia, gabungan antara pengusaha dan pengambil keputusan atau pemerintah. Maka, saya yakin di penyelundupan ini ada mafianya, dilindungi dan di-back up," tegasnya.
Karenanya, ia berharap pemerintah bisa mengambil langkah tegas karena selain merugikan negara. Pasalnya, tindakan tersebut bisa menggagalkan rencana hilirisasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
[Gambas:Photo CNN]
Ada tiga langkah yang dinilai perlu dilakukan pemerintah dalam hal pembenahan ini. Pertama, memberikan sanksi seberat-beratnya kepada tersangka yang sudah ditetapkan tanpa pandang bulu guna memberikan efek jera. Lalu, mengusut secara tuntas siapa saja pelaku lain di balik penyelundupan ini.
Kedua, membenahi tata kelola mineral mentah di Tanah Air menjadi lebih jelas. Ketiga, mengangkat pemimpin atau pengambil keputusan di bidang tersebut yang memiliki integritas tinggi, sehingga tak akan mempan dengan suap.
"Saya rasa tiga hal itu harus dilakukan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
