Jakarta, CNN Indonesia -- Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan bakal menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Nicke Widyawati.
Rumor Ahok 'turun gunung' dari level komisaris utama ke bangku direksi ini sampai juga ke telinga Komisi VII DPR RI, selaku mitra kerja Pertamina. Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno memperoleh informasi tersebut dari sumber yang enggan ia sebutkan siapa.
"Saya mendengar bahwa dia (Ahok) akan menggantikan Bu Nicke, tetapi kembali lagi harus konfirmasi ke Kementerian BUMN. Pokoknya saya terima informasi, saya kan punya sumber," kata Eddy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya pribadi sudah mendengar dan mendapat informasi (Ahok bakal menjadi dirut Pertamina), tetapi keabsahannya dan konfirmasinya silakan di-crosscheck lagi ke Kementerian BUMN," tegasnya.
Bahkan, Politikus PAN itu menyebut posisi Ahok sebagai komisaris utama Pertamina sudah ada penggantinya, yakni Wakil Menteri BUMN II Rosan Perkasa Roeslani.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi juga sudah mendengar kabar itu meski bukan dari Kementerian BUMN.
"Sejauh ini kami tidak mendengar secara langsung, hanya rumor di sosmed. Kami di komisi (Komisi VII) tidak mendapatkan informasi itu (informasi langsung Ahok jadi Dirut Pertamina). Pergantian dirut merupakan wewenang pemerintah dan tanpa harus melibatkan DPR," kata Politikus Gerindra.
Rumor Ahok menggeser posisi Nicke memang berembus kencang. Terlebih, keduanya sempat dipanggil Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu.
Erick tak menegaskan kebenaran isu tersebut. Ia hanya mengatakan pergantian direksi atau 'tour of duty' bisa dan biasa terjadi dalam sebuah perusahaan.
"Saya belum bisa mengonfirmasi kalau memang itu sudah diputuskan. Tapi, saya rasa tour of duty bisa saja terjadi," kata Erick di kantornya, Jumat (21/7).
Namun, ia membantah pemanggilan Ahok dan Nicke khusus membahas rencana pergantian struktur jabatan Pertamina. Katanya, Ahok dipanggil untuk membahas pemindahan Depo Plumpang yang sempat terbakar tempo hari lalu.
Sedangkan Nicke dipanggil untuk membicarakan program-program dari perusahaan minyak tersebut. Erick ingin memastikan semua program Pertamina berjalan dan dilaksanakan dengan cepat serta terukur.
"Jadi memang saya sering memanggil komut-dirut dengan konteks berbeda-beda yang tak lain ya untuk memastikan program mereka berjalan," tutupnya.
Sementara itu, Ahok menolak berkomentar saat ditanya soal kebenaran rumor tersebut.
"Selamat malam. Bisa silakan tanya Pak Erick," katanya singkat kepada CNNINdonesia.com, Selasa (25/7).
Kalaupun rumor pergantian itu benar, apakah Ahok figur yang tepat untuk menjadi bos Pertamina menggantikan Nicke?
Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menduga ada pertaruhan akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik rumor pencalonan Ahok jadi dirut. Ia menilai Ahok bisa mengebut pekerjaan rumah Nicke yang belum kelar.
Yayan menyoroti soal pencapaian target lifting migas yang saat ini masih jauh, padahal infrastruktur dan investasi lifting migas seharusnya sudah jalan paling telat 2022 lalu.
"Mengapa Pak BTP (Ahok) dipilih, hal ini mungkin untuk mengakselerasi proyek investasi migas yang tidak kunjung mencapai target, sementara masa (kepemimpinan) Pak Jokowi harus berakhir. Kalau dengan strategi business as usual Bu Nicke, sepertinya bisa tidak tercapai," ucapnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya...
Pertamina tolak pemimpin bernyali tolak intervensi dan berantas mafia migas
Pertamina butuh pemimpin bernyali tolak intervensi dan berantas mafia migas. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Namun, ia mengakui kinerja Nicke sejauh ini sudah cukup baik. Yayan juga paham ada banyak faktor yang mengganjal Nicke menyelesaikan PR tersebut. Menurutnya, lobi-lobi Nicke saat ini kurang 'sat-set'.
"Kalau lihat rekam jejak, Pak BTP ini memang ice breaker terhadap birokrasi dan bottleneck dari sistem pemerintah yang deadlock. Apalagi selama di Pertamina, beliau berada di keadaan yang sulit, seperti masa pandemi dengan pencabutan BBM subsidi," tuturnya.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menilai Ahok sosok yang tepat untuk menggantikan Nicke karena tiga alasan.
Pertama, Ahok dianggap punya nyali menolak intervensi negatif dari berbagai stakeholder yang merugikan Pertamina. Kedua, eks gubernur DKI Jakarta itu lebih berani dan cepat dalam mengeksekusi sejumlah proyek.
"Mungkin pemegang saham lebih melihat ke depan Pertamina butuh sosok Ahok yang lebih berani merealisasikan inovasi baru daripada Nicke," Yusri menjelasakan alasan ketiganya mendukung Ahok.
Ia mencontohkan proyek-proyek strategis Pertamina yang molor di bawah kepemimpinan Nicke. Salah satunya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, di mana change order-nya di atas 10 persen.
"Pengalaman saya sebagai pengamat 10 tahun, baru menemukan komisaris BUMN seperti Ahok yang sangat responsif terhadap laporan masyarakat terkait tata kelola Pertamina, dari hulu ke hilir. Nicke bagus, tapi Ahok lebih bagus," tandasnya.
[Gambas:Photo CNN]
Rektor Institut Teknologi PLN Iwa Garniwa beranggapan tak ada urgensi bagi Menteri BUMN Erick Thohir melengserkan Nicke. Ia menyarankan formasi saat ini jangan diubah sampai terpilih presiden baru, lantaran saat ini sudah masuk ke tahun politik.
Bicara kriteria dirut, Iwa menegaskan Pertamina butuh pemimpin kredibel. Manajemennya harus profesional, bersih KKN dan steril dari jejaring mafia.
"Pemimpinnya harus mampu memberantas mafia minyak dan gas (migas). Selama ini, Pertamina dianggap menjadi salah satu tempatnya," ungkapnya.
Ia membeberkan lima syarat untuk mengukur kapabilitas calon bos Pertamina. Pertama, harus amanah, berintegritas, dan paham tata kelola migas dari hulu ke hilir.
Kedua, bersih dari unsur nepotisme secara langsung dengan para pejabat di atasnya. Ketiga, ada proses fit and proper test yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Keempat, sanggup menjaga kepercayaan masyarakat dan tidak mudah diintervensi berbagai kepentingan, baik secara politik maupun kelompok lain. Kelima, perlu figur internal Pertamina yang bersih untuk menjaga kontinuitas dan percepatan program.
[Gambas:Video CNN]
