Menimbang Kemampuan Ahok Jika Jadi Bos Baru Pertamina

Namun, ia mengakui kinerja Nicke sejauh ini sudah cukup baik. Yayan juga paham ada banyak faktor yang mengganjal Nicke menyelesaikan PR tersebut. Menurutnya, lobi-lobi Nicke saat ini kurang 'sat-set'.

"Kalau lihat rekam jejak, Pak BTP ini memang ice breaker terhadap birokrasi dan bottleneck dari sistem pemerintah yang deadlock. Apalagi selama di Pertamina, beliau berada di keadaan yang sulit, seperti masa pandemi dengan pencabutan BBM subsidi," tuturnya.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menilai Ahok sosok yang tepat untuk menggantikan Nicke karena tiga alasan.

Pertama, Ahok dianggap punya nyali menolak intervensi negatif dari berbagai stakeholder yang merugikan Pertamina. Kedua, eks gubernur DKI Jakarta itu lebih berani dan cepat dalam mengeksekusi sejumlah proyek.

"Mungkin pemegang saham lebih melihat ke depan Pertamina butuh sosok Ahok yang lebih berani merealisasikan inovasi baru daripada Nicke," Yusri menjelasakan alasan ketiganya mendukung Ahok.

Ia mencontohkan proyek-proyek strategis Pertamina yang molor di bawah kepemimpinan Nicke. Salah satunya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, di mana change order-nya di atas 10 persen.

"Pengalaman saya sebagai pengamat 10 tahun, baru menemukan komisaris BUMN seperti Ahok yang sangat responsif terhadap laporan masyarakat terkait tata kelola Pertamina, dari hulu ke hilir. Nicke bagus, tapi Ahok lebih bagus," tandasnya.

Rektor Institut Teknologi PLN Iwa Garniwa beranggapan tak ada urgensi bagi Menteri BUMN Erick Thohir melengserkan Nicke. Ia menyarankan formasi saat ini jangan diubah sampai terpilih presiden baru, lantaran saat ini sudah masuk ke tahun politik.

Bicara kriteria dirut, Iwa menegaskan Pertamina butuh pemimpin kredibel. Manajemennya harus profesional, bersih KKN dan steril dari jejaring mafia.

"Pemimpinnya harus mampu memberantas mafia minyak dan gas (migas). Selama ini, Pertamina dianggap menjadi salah satu tempatnya," ungkapnya.

Ia membeberkan lima syarat untuk mengukur kapabilitas calon bos Pertamina. Pertama, harus amanah, berintegritas, dan paham tata kelola migas dari hulu ke hilir.

Kedua, bersih dari unsur nepotisme secara langsung dengan para pejabat di atasnya. Ketiga, ada proses fit and proper test yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Keempat, sanggup menjaga kepercayaan masyarakat dan tidak mudah diintervensi berbagai kepentingan, baik secara politik maupun kelompok lain. Kelima, perlu figur internal Pertamina yang bersih untuk menjaga kontinuitas dan percepatan program.