Dukung UMKM, Indonesia Perbaharui Kerja Sama dengan Jepang

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mewujudkan komitmen memperluas kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ekonomi antar kedua negara bersama Organization for Small and Medium Enterprise and Regional Innovation (SMRJ) Jepang.

Dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan langsung di Jepang, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, kerja sama Indonesia-Jepang terkait pengembangan UMKM telah berlangsung lama.

Saat ini, dilakukan pembaharuan lingkup kerja sama sehingga program dapat lebih difokuskan untuk mendukung pengembangan beberapa sektor termasuk UMKM, seperti pengembangan start-up, perluasan kemitraan rantai pasok, serta promosi produk UMKM ke pasar global.

"Saya berharap melalui MoU dan pertemuan ini, akan lebih banyak lagi kemitraan usaha dapat dilakukan antara UMKM Indonesia dengan pelaku usaha di Jepang, khususnya dalam promosi produk UMKM di pasar global, kemitraan rantai pasok, dan pengembangan start-up," ucap Teten usai penandatangan MoU, Senin (31/7).

Pembaharuan itu dinilai perlu, karena kondisi ekonomi dunia pascapandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Teten menyebut, diperlukan penguatan kemitraan antarpelaku usaha, inovasi teknologi, hingga pengembangan model bisnis baru.

"Hari ini, kami datang bersama 30 pelaku UMKM Indonesia yang telah terkurasi, terseleksi dan telah menjalankan bisnisnya di berbagai sektor, seperti otomotif, kesehatan, pangan, perikanan dan sebagainya. Mereka hadir secara online dan offline," ujar Teten.

Dorong Kemajuan UMKM Bersama Japan Finance Corporation

Pada kesempatan yang sama, Teten juga bertemu dengan Japan Finance Corporation (JFC) Otemachi, Kota Chiyoda, Tokyo.

Bagi Teten, pertemuan dengan JFC adalah penting, baik bagi Indonesia dan Jepang. Pasalnya, UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional bagi kedua negara, termasuk dalam penyediaan lapangan kerja, serta mendorong inovasi, teknologi, dan pertumbuhan yang inklusif.

Adapun pertemuan membicarakan setidaknya empat poin, termasuk sharing session untuk mengidentifikasi langkah-langkah inovatif dan pragmatis guna mendukung kemudahan pembiayaan dan pengembangan UMKM.

Kedua, juga upaya penjajakan peluang kerja sama, pertukaran pengetahuan, transfer teknologi, dan inisiatif peningkatan kapasitas UMKM, diikuti diskusi terkait peluang pendanaan start-up Indonesia sebagai poin ketiga,

"Terakhir atau keempat, peluang investasi B2B (Business to Business) dari perusahaan Jepang yang terhubung dengan UMKM Indonesia," lanjut Teten.

Teten menegaskan, pihaknya akan terus mendorong UMKM untuk bertransformasi. Tujuannya, agar UMKM memiliki daya tahan tinggi, tetap adaptif dan produtif, serta berkelanjutan.

Pada Desember 2022, KemenkopUKM mencatat pertumbuhan kredit UMKM di Indonesia sebesar 9,95 persen year on year (yoy). Rasio kredit perbankan untuk UMKM juga naik, dari 20 persen menjadi 21,41 persen. Presiden Joko Widodo sendiri pun menargetkan peningkatan menjadi lebih dari 30 persen pada 2024.

Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) menunjukkan, sebanyak 69,5 persen UMKM saat ini belum memiliki akses terhadap fasilitas kredit.

"Kita berkepentingan mendorong skema pembiayaan yang lebih inklusif agar kredit perbankan untuk UMKM semakin besar, sejalan dengan semakin mudah dan murahnya pembiayaan tersebut bagi UMKM," kata Teten.