RI-Malaysia Ajukan 2 Permintaan ke Uni Eropa Terkait Sawit

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyebut mood atau suasana hati Indonesia-Malaysia dalam membahas masalah kelapa sawit bersama Uni Eropa (UE) sedang baik.

"Kemarin bagian kunjungan saya dengan Deputi PM Malaysia Fadillah bin Yusof. Itu kesepakatannya membentuk joint task force. Kami sudah dalam mood untuk berunding dengan Eropa," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya di kawasan Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Dalam rapat pertama tersebut, Airlangga mengatakan Indonesia dan Malaysia mengajukan beberapa keinginan ke UE. Pertama, country rating yang sedang dalam tahap finalisasi.

Kedua, soal standarisasi. Airlangga menyebut pembahasan ini menyinggung Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), Malaysian Sustainable Palm Oil System (MSPO), hingga Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

"Kelihatannya dalam negosiasi itu mereka (Uni Eropa) bisa mengerti dan menerima apa yang menjadi concern negara-negara Indonesia dan Malaysia, ataupun negara yang juga sepaham dengan Indonesia. Itu (country rating) sedang kita finalisasi," jelasnya.

"Ini semua isu-isu, termasuk isu geolocation masuk pembahasan. Produk kehutanan, implementing regulation-nya akan berlaku Juni 2025, sehingga dari sekarang kita harus negosiasi. UE positif terhadap apa yang diusulkan Indonesia," tambah Airlangga.

Kebijakan anti deforestasi European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR) mengancam nasib sawit Indonesia. Eropa ogah menerima minyak sawit dari Indonesia dengan alasan merusak alam dalam proses produksinya.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengaku tak takut dengan Eropa. Bahkan, Luhut ingin pemerintah mengalihkan 3 juta ton ekspor crude palm oil (CPO) dari Eropa ke Afrika Selatan.

[Gambas:Video CNN]