Evaluasi APBN 2022, PKS Kritik Utang Era Jokowi Karena Makin Bengkak

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi 52 catatan evaluasi soal UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022, salah satunya utang era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani menyindir realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 disedot untuk pembiayaan utang sebesar Rp7.733 triliun.

Padahal, Netty menyebut seharusnya duit negara digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Lihat Juga : ANALISIS WFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata

"PKS mencermati kenaikan utang setiap tahun tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan berkualitas, pemerintah masih konsisten dengan skema gali lubang tutup lubang dalam pengelolaan utang," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

"Terlebih, biaya yang harus dibayar dari penerbitan utang tidaklah murah. Dengan yield yang tinggi 0,72 persen, Indonesia harus menanggung biaya utang jauh lebih besar dari negara-negara lain dengan rating setara atau di bawahnya," imbuh Netty.

Netty tidak membacakan seluruh 52 catatan untuk pemerintah tersebut karena keterbatasan waktu. Selain utang, ia menyoroti pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Bahkan, proyek yang tadinya disebut Presiden Jokowi murni business to business (B2B) antara Indonesia-China malah bikin APBN bengkak. Ia menegaskan gelontoran dana pemerintah belum memperhatikan risiko fiskal.

"Contoh proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang membengkak akibat pembengkakan biaya. Proyek yang awalnya disepakati B2B dan tidak menggunakan APBN, karena kecerobohan perencanaan, pada akhirnya menjadi beban keuangan negara. PKS mendesak pemerintah melakukan perbaikan penganggaran dan eksekusi program," tuturnya.

Netty juga mengklaim anak muda kesulitan mencari kerja di era Presiden Jokowi. Bahkan, jumlah rakyat miskin per September 2022 sebesar 26,36 juta orang disebut masih jauh dari cita-cita kemerdekaan.

Ia mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional pada Agustus 2022 menjadi 5,86 persen dari periode sama di tahun lalu 6,49 persen belum cukup baik. Pasalnya, masih di atas rata-rata TPT sebelum pandemi covid-19, di kisaran 5 persen.

"PKS mencermati sulitnya anak muda mendapatkan pekerjaan telah menjadi keluhan rakyat secara luas," tandasnya.

Di lain sisi, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN Farah Puteri Nahlia menyoroti realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2022 sebesar Rp130,56 triliun. Menurutnya, ini adalah gambaran pengelolaan APBN yang kurang efisien.

Selain itu, Farah menyebut besarnya Silpa tahun lalu merupakan indikasi kurang matangnya birokrasi pemerintah dalam perencanaan anggaran.

"Ini menggambarkan bahwa APBN dikelola kurang efisien karena utang pemerintah yang sudah diserap tidak termanfaatkan secara optimal, padahal bunga utang tetap harus dibayar," kritik Farah.

[Gambas:Video CNN]