Sri Mulyani Ikut Bersuara soal Food Estate

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pentingnya food estate alias lumbung pangan untuk mendorong kesejahteraan petani Indonesia.

Ani, sapaan akrabnya, menyebut pemerintah terus berupaya agar sektor pertanian menjadi salah satu sektor prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Program prioritas mendukung sektor pertanian, antara lain dalam bentuk pengembangan food estate di berbagai daerah, pemberian akses pupuk subsidi, dan BBM subsidi bagi nelayan," katanya dalam Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Persidangan I 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).

Di lain sisi, ia menekankan kehadiran food estate menjadi salah satu upaya pemerintah memitigasi dampak perubahan iklim. Menurutnya, fenomena alam tersebut berpotensi menimbulkan gejolak harga pangan global.

Bendahara Negara tersebut mengatakan pemerintah terus menggenjot produktivitas pangan agar tercipta stabilitas harga di tanah air. Ini disampaikan Ani untuk menanggapi Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPR RI atas RUU APBN 2024.

"Pembangunan di bidang ketahanan pangan diarahkan pada ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan melalui peningkatan produksi domestik, perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan, dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan food estate, dan penguatan cadangan pangan nasional," tandasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estate mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun.

Kritik ini sekaligus respons Hasto soal dugaan aliran dana hasil kejahatan ke kas partai politik. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan menelusuri dugaan tersebut.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto di Bogor, Selasa (15/8).

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) sangat menaruh perhatian," sambungnya.

Lihat Juga : Alasan Pemerintah Revisi Aturan Subsidi Beli Motor Listrik

Presiden Joko Widodo pun sudah buka suara menepis kritikan tersebut. Ia menegaskan proses pembangunan lumbung pangan di beberapa daerah di Indonesia tak semudah yang dibayangkan banyak pihak.

Jokowi menekankan gagasan membangun food estate demi mengantisipasi krisis pangan global. Ia menyebut semua negara tengah menghadapi krisis pangan, seperti persoalan gandum serta beras yang langka dan menjadi problem di semua negara.

"Kalau membangun food estate tak semudah yang bapak ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal, kedua paling-paling berhasil 25 persen, ketiga baru, biasanya keenam, ketujuh baru pada kondisi normal. Jadi tak semudah dibayangkan," kata Jokowi di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

Akan tetapi, Jokowi sadar pelaksanaan program food estate pasti ada kekurangan. Ia memastikan pihaknya akan mengevaluasi agar proyek ini terus berjalan dengan baik.

"Kita bangun di Humbang Hasundutan, ketiga kali baru bisa agak lebih baik. Di Pulang Pisau Kalteng itu juga belum ada berada kondisi normal baik. Di Gunung Mas juga sama. Semua akan diperbaiki, dievaluasi dikoreksi, diulang. Kalau kita enggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun, lupakan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]