Sri Mulyani Janji Hati-Hati Gelontorkan Uang untuk IKN
Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji hati-hati menggelontorkan duit negara untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ani, sapaan akrabnya, menghargai komentar anggota DPR RI Fraksi PDIP, Demokrat, dan PKS soal pembangunan IKN. Ia sepakat bahwa pembangunan ibu kota baru tersebut perlu memperhatikan kesinambungan fiskal dan menjaga prinsip governance yang baik.
"Pemerintah terus disiplin dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan IKN, sesuai tahapan yang tercantum dalam rencana induk IKN," janjinya dalam Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Persidangan I 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).
Lihat Juga : |
"Dukungan dalam pemenuhan anggaran IKN dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi berbagai instrumen pembiayaan kreatif, namun tetap terjaga," imbuh Ani.
Selain itu, Ani menyebut pemerintah terus mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pemberdayaan Sovereign Wealth Funds (SWF) serta mengembangkan skema pembiayaan kreatif untuk pengelolaan dan pembangunan IKN.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman sempat mengkritik gelontoran duit negara untuk pembangunan IKN pada 2024 mendatang yang mencapai Rp40,6 triliun. Ia menilai alokasi tersebut sangat jomplang dengan anggaran untuk pembangunan daerah lain.
"Jangan sampai pembangunan dimaksud hanya mengejar yang sifatnya seremonial saja, seperti upacara bendera tahun depan di IKN," kritik Rizki dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8).
"Namun, aspek kualitas pembangunan kurang diindahkan karena pembangunan terencana dan sesuai prosedur akan menghasilkan kualitas bersifat jangka panjang. Contoh lainnya, Tol Trans Sumatra yang kualitasnya sangat jauh dari harapan," sambungnya.
Berdasarkan RAPBN 2024, Menkeu Sri Mulyani menyebut kucuran Rp40,6 triliun untuk IKN tahun depan. Anggaran salah satunya dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp35 triliun.
Dana sebanyak itu juga digunakan untuk membiayai pembangunan Bandara VVIP di IKN. Ani menyebut anggaran tersebut diprioritaskan untuk membangun infrastruktur, komplek pemerintahan, dan perumahan ASN.