Bos BPS Ungkap Indonesia Reindustrialisasi Berkat Hilirisasi Nikel

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan reindustrialisasi Indonesia mulai terjadi berkat hilirisasi nikel.

"Kebijakan reindustrialisasi melalui hilirisasi nikel terlihat sudah memberikan dampak terhadap peningkatan ekspor produk turunan nikel. Ini terekam dalam pertumbuhan industri logam dasar yang tumbuh cepat, bahkan menyentuh double digit sejak 2021," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).

Dalam bahan paparan BPS, terlihat laju ekspor bijih nikel nihil sejak dilarang Presiden Joko Widodo sejak 2020. Di lain sisi, ekspor produk turunannya tercatat meningkat setiap tahunnya.

Untuk feronikel, pada 2020 lalu menyentuh US$4,73 miliar. Capaian ini naik drastis ke US$7,08 miliar pada 2021 dan US$13,62 miliar tahun lalu.

Kenaikan nilai ekspor ini juga ditunjukkan komoditas nikel dan barang daripadanya yang pada 2020 hanya US$808 juta. Angkanya naik ke US$1,28 miliar setahun setelahnya dan menyentuh US$5,94 miliar pada 2022.

"Industri logam dasar pada semester I 2023 tumbuh 13,42 persen secara kumulatif (c to c) didorong peningkatan permintaan ekspor komoditas baja dan feronikel," tulis data paparan BPS.

"Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik semester I 2023 tumbuh 15,02 persen c to c, sejalan dengan peningkatan signifikan realisasi investasi barang logam," tutup data tersebut.

Kinerja ekspor nikel Indonesia menjadi sorotan akhir-akhir ini. Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menuding 90 persen keuntungan hilirisasi ala Jokowi masuk ke kantong China.

Faisal menerangkan nilai ekspor bijih nikel dengan kode HS 2604 hanya Rp1 triliun pada 2014. Angka itu berasal dari ekspor senilai US$85,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama, yakni Rp11.865 per dolar AS.

Sedangkan pada 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi tercatat Rp413,9 triliun. Angka itu berasal dari nilai ekspor US$27,8 miliar dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun lalu sebesar Rp14.876 per dolar AS.

Meski ada ekspor, ia menilai uang hasil ekspor tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Menurutnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas. Artinya, perusahaan China berhak membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Lalu, ia menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

[Gambas:Video CNN]