Kapan Waktu Tepat Ganti Pertalite dengan Pertamax Green 92?

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menghebohkan jagad maya usai mengatakan akan menghapus pertalite dan menggantinya dengan pertamax green 92 pada 2024.

"BBM subsidi kita naikkan dari RON 90 ke RON 92, karena aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) oktan number yang boleh dijual di Indonesia minimum 91," kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/8).

Tak lama, Nicke mengklarifikasi bahwa wacana penghapusan pertalite itu masih berupa usulan Pertamina. Ini merupakan bagian dari Program Langit Biru Tahap 2 selaku kajian internal Pertamina yang bakal diusulkan ke pemerintah.

Kendati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan wacana itu belum bisa dilakukan tahun depan karena terkendala bahan baku.

Arifin mengatakan bahan baku etanol alias tebu yang diperlukan untuk memproduksi pertamax green belum banyak tersedia di Indonesia.

Saat ini, imbuhnya, perkebunan tebu untuk bahan baku etanol sudah ada di Jawa Timur. Namun, itu belum cukup sehingga pengembangannya harus diupayakan dengan bantuan teknologi dari Brasil.

"Nah kalau itu bisa, nanti itu rencana, ya kita lihat potensi pengembangannya di Papua. Karena dulu katanya bibit tebu itu asalnya dari Papua, pindah ke Portugis, baru ke Brasil. Nah sekarang balik ke habitatnya," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (1/9).

Menanggapi rencana penggantian pertalite jadi pertamax green, Rektor Institut Teknologi PLN Iwa Garniwa berpendapat sampai kapanpun tidak ada waktu yang tepat bagi Indonesia beralih ke bahan bakar lebih bersih.

Lihat Juga : Zulhas Sebut RI Batal Impor 1 Juta Ton Beras India

Pasalnya, kesadaran masyarakat akan green energy masih sangat jauh.

"Perlu waktu yang panjang dan mungkin malah sulit untuk sadar akan hal tersebut. Sehingga keputusan di atas (penghapusan pertalite dan beralih ke pertamax green 92) kapanpun harus dilakukan karena dampak sekarang dan tahun depan menurut saya sama saja," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/9).

Iwa berpendapat transisi energi ini bisa dilakukan jika ekosistem primer sudah terbentuk. Menurutnya, ekosistem penting untuk menjaga kontinuitas pertamax green 92.

Meski mendesak segera diimplementasikan, Iwa berpesan agar pemerintah tidak gegabah jika memang ekosistemnya belum siap, mulai dari hulu hingga hilir. Jika dipaksakan, tentu bakal merugikan banyak pihak.

Lihat Juga : Bos Kadin Ajak Vietnam Kerja Sama Investasi di Sektor Perikanan

Masyarakat belum siap dengan energi bersih

Senada, Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai pasar Indonesia belum siap dengan kehadiran pertamax green. Selain karena masalah pasokan tebu, ia menyebut peta jalan bahan bakar bioetanol di Indonesia masih belum kuat.

Yayan mengatakan butuh waktu sekitar 8 tahun-10 tahun bagi Indonesia untuk mempersiapkan hal tersebut. Ia menilai waktu panjang ini harus dimanfaatkan untuk menggarap pengembangan infrastruktur yang masif dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 100 persen.

"Pertamax green 92 ini pasti akan impor lagi. Saya kira kita sedang tidak baik-baik saja pada saat ini karena harga minyak yang tidak bisa diperkirakan. Saya kira ini strategi untuk mengalihkan impor fossil fuels ke bioetanol yang tidak murah juga. Pasar di kita masih belum siap. Ini saja masih blunder. Andaikan dipaksakan, ranah politik lagi yang bermain," kritik Yayan.

Ia juga menyinggung kesiapan lembaga dalam transisi energi ini. Menurutnya, stakeholder di Indonesia kerap tidak fokus, di mana program biofuel belum beres sudah mau coba-coba menggarap bioetanol.

Yayan mengaku pesimis dengan kondisi saat ini. Ia menegaskan langkah Pertamina bisa dilakukan jika ada blueprint ekonomi energi yang jelas, mulai dari transisi hingga aspek keekonomiannya.

Bersambung ke halaman selanjutnya

Direktur Kajian Agraria Center of Economic and Law Studies (CELIOS) MHD Zakiul Fikri turut mengkritisi usulan Pertamina yang ingin menghapus pertalite mulai tahun depan. Menurutnya, BBM subsidi tersebut secara umum dikonsumsi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah dengan perkiraan populasi lebih dari 200 juta jiwa.

Ia mewanti-wanti jangan sampai realisasi kebijakan tersebut justru akan semakin menyulitkan. Terlebih, belum jelas bagaimana masa transisi di lapangan menuju bahan bakar nabati tersebut.

"Hanya untuk mengejar realisasi 5 persen bahan bakar nabati, kemudian menyulitkan 70 persen populasi masyarakat Indonesia. Ini mengakibatkan transisi energi menjadi tidak rasional dan jauh dari keadilan sosial," sebut Fikri.

Menurutnya, ada tiga ceklis utama yang kudu disiapkan pemerintah jika ingin beralih ke pertamax green 92.

Pertama, melibatkan kepentingan dan daya dukung masyarakat dalam proses penghapusan pertalite sehingga tujuan utamanya adalah keadilan sosial berkelanjutan.

Kedua, keseimbangan alokasi anggaran yang perlu dipikirkan matang-matang. Ia berpesan agar jangan memberatkan, baik untuk masyarakat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketiga, Fikri mewanti-wanti sektor hulu. Ia menyebut feedstock pertamax green 92 harus dipikirkan dan direncanakan dengan matang.

"Jangan sampai kemudian Pertamina menggebu-gebu melakukan produksi pertamax green 92, tetapi stok bahan mentahnya tidak memadai," kata Fikri.

Lihat Juga : Membedah Biang Kerok Krisis Properti Bisa 'Hancurkan' Ekonomi China

Jika tidak disiapkan secara matang, ada tiga efek rambatan yang bakal terjadi.

Pertama, proses produksi pertamax green 92 terganggu atau jumlah produksinya akan rendah.

Kedua, terganggunya pasar bahan baku. Ia mencontohkan salah satu bahan dasarnya adalah tebu, di mana selama ini juga digunakan untuk penggunaan lain.

"Ketiga, ini akan mendorong terbukanya keran impor bahan baku pembuatan pertamax green 92. Kalau bahan bakunya impor, tentu harga produksi lebih mahal dibandingkan bahan baku yang telah tersedia dari dalam negeri. Ujung-ujungnya berdampak pada harga jual yang tinggi. Jadi, perlu pengkajian berdasarkan studi ilmiah yang matang," tandasnya.

Sementara itu, Analis Energi Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna menekankan pentingnya konsumen sebagai pengonsumsi BBM dan pembentuk pasar kendaraan.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah hati-hati membuat program dengan embel-embel lingkungan.

Ia menilai program hijau di balik setiap lonjakan harga energi bisa membentuk sentimen negatif terhadap transisi energi ke depan. Apalagi, ada pertimbangan lain, seperti anggaran yang berpotensi mendominasi.

"2024 rasanya tidak mudah untuk perubahan radikal. Penajaman distribusi BBM tepat sasaran perlu lebih dikonsistensikan, pembatasan pertalite bisa dilakukan, namun penghapusan total rasanya belum memungkinkan. Perbaikan fuel economy bagi produsen otomotif wajib berjalan," saran Putra.

Menurutnya, ada dua patokan utama jika pemerintah ingin merealisasikan program transisi ke pertamax green 92.

Pertama, kejelasan harga dan siapa yang akan menanggung jika ada lonjakan dan fluktuasi harga.

Kedua, sustainability sumber bahan baku bioetanol.

Putra mewanti-wanti efek samping dan kompetisi bahan baku tersebut dengan penggunaan kebutuhan pangan serta risiko jika dilakukan pembukaan lahan.

[Gambas:Video CNN]