Ekonom soal Program Makan Gratis ala Prabowo: Apa Negara Mampu Biayai?

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membeberkan sejumlah program yang akan dijalankan Prabowo Subianto jika terpilih menjadi Presiden di 2024.

Salah satu program; memberi makanan gratis setiap hari kepada pelajar, siswa pra sekolah, hingga ibu hamil agar mendapat gizi yang seimbang.

"Pak Prabowo akan melaksanakan program yang tadi disebut makanan gratis. Dari segi operasional itu apa, kita sudah hitung ada 44 juta anak sekolah di Indonesia," kata Hashim dalam acara diskusi 'Kenapa Aktivis Dukung Prabowo?' di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Selain itu, ia juga menjelaskan ada sekitar 30 juta anak pra sekolah yang harus diberikan makanan bergizi.

Jika ditotal dengan ibu hamil, ia mengatakan ada sekitar 77 juta jiwa yang menjadi sasaran program itu.

"Kita harus berikan makanan gratis dan bergizi untuk ibu-ibu yang sedang hamil setiap tahun, karena ini untuk memperkuat bayi-bayi dalam rahimnya. Semuanya 77 juta jiwa," katanya.

Ia menjelaskan untuk merealisasikan program makan gratis setiap hari itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun per tahun.

"Apa kita mampu sebagai negara untuk membiayai ini? Kita sudah hitung untuk program satu kali makan setiap hari, 365 hari, kita perlu Rp400 triliun tambahan setiap tahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung, bakal ada uang itu Rp400 triliun," katanya.

Rencana itu mendapatkan kritik dari Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal. Ada beberapa kritik yang ia berikan terkait janji itu.

Pertama, keberlanjutan program. Ia mengatakan sebaiknya calon presiden tidak menjanjikan program populis namun tak berkelanjutan.

"Pertanyaannya, gizi seimbang apakah dengan program makan gratis akan berkelanjutan?," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/9).

Kedua, masalah ketepatan sasaran.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi masalah ketepatan sasaran ini sama seperti yang kita hadapi di bansos, cuma langsung dalam bentuk makanan. Kembali ke tujuannya, pertama apakah bisa mencapai gizi seimbang dalam program makan gratis 1 tahun? Kedua masalah sustainability," imbuhnya.

Ketiga, masalah anggaran Rp400 triliun untuk melaksanakan program itu. Faisal mengatakan dana Rp400 triliun itu jumlah yang besar jika dibebankan ke APBN.

"Jangan sampai bungkusnya untuk mencapai gizi seimbang, untuk meningkatkan dari sisi SDM dan multiplier effect tapi anggarannya besar dan sebetulnya lebih banyak ke kepentingan populis," katanya.

Pengamat Ekonomi INDEF Nailul Huda mengatakan wacana program makan gratis ini sebetulnya sama dengan program BBM gratis milik PKB dan Cak Imin.

"Program makan gratis milik kubu Prabowo juga sangat tidak mendasar dan cenderung halusinasi. Biaya Rp400 triliun, pendidikan sudah Rp600 triliun, belum lagi biaya pegawai, transfer ke daerah, dana desa, dan subsidi energi, sudah abis itu APBN," kata Nailul.

Menurutnya, program tersebut tidak realistis karena anggaran tidak akan punya ruang untuk pembangunan.

"Tidak ada ruang untuk pembangunan. Jadi sangat tidak realistis. Tim ekonomi dari Pak Prabowo harus melihat kapasitas fiskal kita, anggaran prioritas, hingga kebijakan publik. Tapi ya namanya politik, janji itu harus diucapkan, tapi tidak harus dijalankan bukan?" katanya.

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira juga mengatakan hal serupa. Program makan gratis milik Prabowo ibarat pepesan kosong.

Apalagi anggaran pada tahun depan akan tersandera untuk membayar bunga, proyek infrastruktur dan belanja pegawai. Terlebih Presiden Jokowi menjanjikan kenaikan gaji PNS dan uang pensiun.

Menurutnya, jika memang Prabowo concern dalam mengatasi stunting, hal yang harus dibenahi pertama kali adalah soal data.

Kemudian ketepatan anggaran. Sebab selama ini anggaran stunting banyak dipakai untuk dinas luar kota hingga perbaikan pagar puskesmas.

"Kalau dia berani bilang anggaran perjalanan dinas saya potong 90 persen, itu akan ada penghematan yang bisa masuk ke penanganan stunting secara tepat sasaran," kata Bhima.

Jadi, imbuhnya, untuk bisa menuntaskan masalah stunting selain perbaikan data dan penghematan birokrasi, koordinasi lintas sektoral juga harus dilakukan.