Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat

Tekanan China

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya hanya formalisasi dari isu yang sudah lama bergulir bahwa China meminta jaminan APBN untuk utang kereta cepat.

Perkara lazim atau tidak, Ronny menilai hal itu lazim dalam konteks investasi China. Pasalnya, China biasa melakukan tekanan seperti itu kepada negara lain yang menerima investasi dan utang dari negaranya.

Ia menjelaskan China memerlukan jaminan atas kepastian pengembalian dananya di masa depan. Pasalnya, dana yang dipakai perbankan China untuk dipinjamkan kepada BUMM Negeri Tirai Bambu untuk investasi di luar negeri adalah berupa Sovereign Leverage Fund, atau SLF.

"Jadi dana yang dipinjamkan dan diinvestasikan bukanlah milik pemerintah China, tapi bagian dari foreign exchange reserves atau devisa, alias milik pengusaha eksportir China yang ada di bank sentral China," ucap Ronny.

Di China, sambung Ronny, devisa tidak dipegang oleh perusahaan eksportir, tapi ditahan di bank sentral. Kemudian, bank sentral akan memberikan dolar kepada pengusaha sesuai kebutuhan impor dan bayar utang saja.

"Sisanya akan dikembalikan dalam bentuk yuan, bukan dolar, meskipun eksportir mendapat dolar dari aktivitas ekspor," imbuh Ronny.

Dengan kata lain, bank sentral China mencetak yuan untuk dikembalikan kepada eksportir, sementara dolarnya ditahan.

Lalu, dolar itulah yang dipakai China untuk Belt and Road Initiative, untuk investasi di luar negeri, untuk membiayai bank BUMN China memberikan pinjaman kepada pengusaha di negara lain, atau mengakuisisi perusahaan strategis di luar negeri.

Hal ini lazim disebut sebagai Sovereign Leverage Fund (SLF).

Artinya, dana tersebut tidak bisa dipinjamkan secara cuma-cuma, tapi secara komersial di mana bunganya akan sulit dinegosiasikan di satu sisi karena bank sentral China juga harus membayar bunga kepada pemilik devisa.

Selain itu, tingkat kepastian pengembalian dananya harus sangat tinggi. Sebab, dana itu bukan dana milik pemerintah.

"Oleh karena itu, China membutuhkan jaminan kuat, utamanya APBN," ucap Ronny.