Kemenkeu Minta 75 Ribu Desa Bantu Jokowi Bersihkan Kemiskinan Ekstrem

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman meminta 75 ribu desa membantu Presiden Joko Widodo  mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem.

Luky menyebut Kemenkeu selalu memperhatikan tiga aspek dalam membuat kebijakan fiskal, yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ia menambahkan hadirnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah alias UU HKPD menambah aspek harmonisasi.

Ia menambahkan harmonisasi tersebut dalam upaya mewujudkan tekad Presiden Jokowi menurunkan kemiskinan ekstrem ke angka 0 persen. Target itu diharapkan bisa tercapai pada 2024 mendatang.

"Tentunya target ini tidak akan pernah bisa tercapai jika hanya mengandalkan pemerintah pusat. Harus dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi prioritas nasional yang didukung semua tingkat pemerintahan," tegasnya dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

"Contohnya, sekarang ada dana desa. Kami mentransfer dana ke desa-desa, ada 75 ribu desa. Karena sekarang prioritas nasional mengurangi kemiskinan ekstrem, jadi kami imbau desa-desa ini untuk mengalokasikan dananya demi mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa tersebut," sambung Luky.

Luky paham memang ada pro dan kontra terkait UU HKPD ini. Namun, menurutnya produk politik antara pemerintah dan DPR RI ini harus dijalankan demi mengharmonisasi kerja pemerintah pusat dan daerah.

Ia menyinggung soal masalah harmonisasi belakangan ini, termasuk dalam urusan menggarap proyek strategis nasional (PSN) di era Presiden Jokowi. Luky menilai ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan pemda bakal berdampak pada nasib proyek tersebut.

"Percaya atau tidak, sekarang ada banyak PSN dijalankan. Terkadang, yang jadi masalah pemerintah daerah belum membangun infrastrukturnya. Pada akhirnya proyek tersebut menjadi mubazir," ungkap Luky, meski tidak merinci PSN mana yang dimaksud.

Luky menyebut pemerintah punya tugas menantang dalam memastikan terciptanya keselarasan dan keharmonisan ini. Setidaknya ada 2 terobosan baru menurutnya dalam UU HKPD.

Pertama, Kemenkeu memperkenalkan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPF) regional. Luky mengatakan kehadiran kerangka fiskal regional ini bertujuan melibatkan pemda di seluruh tingkat, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota.

"Kedua, kita mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tapi kita harus hitung risikonya. Sebelumnya, banyak orang belum sadar risiko, apapun, khususnya fiskal yang diserap pemerintah pusat. Oleh karena itu, kemungkinan besar timbul risiko tidak berkelanjutan. Jadi, sekarang kita harus melibatkan pemerintah daerah dan menyadarkan soal risiko ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]