Jurus Lawan 'Penjajah' Ekonomi RI yang Diwanti-wanti Jokowi
CNN Indonesia
Jumat, 06 Okt 2023 13:01 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Presiden Jokowi meminta Indonesia melek dengan bahaya laten penjajahan ekonomi. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Indonesia melek dengan bahaya laten penjajahan ekonomi. Ia tak sudi jika tanah air dijajah oleh masifnya barang impor di e-commerce.
"Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita enggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Jangan sampai kita terlena dalam hitungan bulan, enggak mau saya terkena penjajahan di era modern," tegas Jokowi kepada Peserta Program Pendidikan Lemhannas Tahun 2023 di Istana Negara pada Rabu (4/10).
Jokowi mewanti-wanti murahnya barang impor bisa bikin warga Indonesia kecanduan. Pada akhirnya, ketergantungan itu mengancam kedaulatan tanah air.
Padahal, Jokowi berharap Indonesia bisa menguasai pasar ekspor, setidaknya di Asia Tenggara. Oleh karena itu, ia terus berupaya mengejar ketertinggalan regulasi, termasuk untuk menjaga aset digital layaknya data dan informasi.
"Mungkin awal-awal harganya masih Rp5.000. Begitu sudah masuk, beli ini sudah ketagihan baru dinaikkan Rp500 juta, mau apa? Sudah enggak bisa apa-apa kita karena sudah ketergantungan di situ. Oleh sebab itu, kita harus lindungi betul kedaulatan digital kita, harus dilindungi betul," tuturnya.
Salah satu upaya yang dilakukan rezim Jokowi adalah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Beleid ini mengatur social commerce, seperti TikTok Shop Cs, yang diklaim membunuh pedagang lokal.
Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute sekaligus Pengamat Ekonomi Digital Heru Sutadi sepakat dengan ucapan Jokowi. Menurutnya, indikasi penjajahan ekonomi tidak bisa dinafikan melihat masifnya 'serangan' produk luar.
"Dengan banyaknya produk dari luar negeri, maka yang akan banyak menikmati kemajuan ekonomi digital Indonesia khususnya e-commerce, ya negara dari mana produk itu diproduksi. Kita hanya kebagian remahannya saja," kata Heru kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/10).
"Sejak awal e-commerce disukai masyarakat atau setidaknya 5 tahun lalu, sudah ada gejala produk asing akan banyak dijual. Lalu, gelombang besar masuknya produk asing terjadi setelah Indonesia diramal akan jadi negara terbesar e-commerce dan kian nampak sejak TikTok Shop beroperasi," sambungnya.
Menurut Heru, toko online Indonesia memang diramal bakal merajai Asia Tenggara. Pada 2025, perputaran duit e-commerce di tanah air diprediksi mencapai Rp3.000 triliun dan melesat ke Rp5.000 triliun pada 2030.
Oleh karena itu, Heru mendukung upaya pemerintah menertibkan TikTok Shop Cs. Jika tidak, ia khawatir bakal terjadi bencana yang lebih besar.
"Kalau (TikTok Shop) tidak disetop, maka Project S akan dijalankan TikTok yang berarti kita akan benar-benar dikuasai mereka dan produk didatangkan langsung dari negaranya (China). Namun, ini (pelarangan TikTok Shop Cs) perlu langkah lanjutan. UMKM Indonesia ada 64 juta dan baru 22 juta yang go digital. Artinya PR meng-go digitalkan UMKM masih banyak, perlu ada akselerasi," tutur Heru.
Selain membawa UMKM Indonesia masuk ke pasar digital, Heru menyebut pelaku usaha perlu pendampingan dan pengarahan agar bisa bersaing. Di lain sisi, ia meminta masyarakat untuk terus berbelanja produk-produk dalam negeri, tidak hanya terbatas pada batik.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Jangan Salahkan Masyarakat 'Candu' Barang Murah
Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menilai masyarakat tidak bisa menjadi kambing hitam jika tergiur barang-barang murah. Menurutnya, sudah menjadi naluri manusia membeli produk dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga sudah tak peduli lagi dari mana asal barang tersebut.
"Bukan perkara terkait penjajahan atau tidak, tetapi bagaimana pertahanan kita selama ini terhadap penjajahan tersebut? Pertahanan ini bukan sekadar persoalan menahan barang impor tidak masuk ke Indonesia, tapi juga bagaimana kita sampai hari ini masih kesulitan menghasilkan barang yang serupa dengan harga lebih kompetitif (murah). Ini yang seharusnya bisa disampaikan juga oleh Pak Presiden (Jokowi)," beber Andry.
"Kita memang perlu aware tentang produk yang datang ke Indonesia dari luar dan banjir barang murah tersebut, tapi kita juga harus setidaknya berbicara bagaimana bisa menghasilkan produk berkualitas dengan harga terjangkau," sambungnya.
Namun, ia paham persoalan menghasilkan barang lokal dengan kualitas dan harga bersaing perlu perjuangan. Pasalnya, upaya ini mencakup banyak aspek, seperti produktivitas tenaga kerja, mahal dan sulitnya mendapatkan bahan baku, hingga tingginya tarif listrik industri.
Oleh karena itu, Andry meminta Jokowi juga fokus bagaimana mendorong produsen lokal membuat barang substitusi dari produk impor. Ia berharap pemerintah jangan cuma bisa melarang masyarakat tergiur produk murah tanpa memberikan solusi.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan algoritma TikTok Shop bisa membaca kebiasaan penggunanya. Pada akhirnya, media sosial China itu berbuah data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.
Inilah yang menjadi ketakutan seluruh negara terkait Project S di TikTok Shop. Jika cara main tersebut diizinkan, TikTok bisa meraup cuan sangat besar dari pasar di Indonesia dengan mengirimkan produk kesukaan warga Indonesia langsung dari China.
"Yang saya perlu tekankan kita belum memiliki regulasi terkait pengaturan algoritma. Jadi, penggunaan algoritma dalam perdagangan yang terjadi dalam fenomena social commerce kemarin itu hampir tidak dibicarakan oleh pemerintah. Pemerintah hanya fokus bagaimana menyelamatkan pedagang tradisional tanpa memperlihatkan bahwa sebegitu masifnya algoritma terhadap behaviour kita terhadap mengonsumsi barang," kritik Andry.
"Karena kalau kita pindah ke e-commerce, mereka juga akan melihat behaviour kita. Apa yang kita butuhkan, mereka sudah pasti tahu. Jadi terkait keamanan dan penggunaan data, regulasi algoritma, itu menurut saya harus sejalan dengan perlindungan konsumen dan produsen dari ancaman produk-produk impor," sambungnya.
Andry mendesak pemerintah harus segera membahas tentang cara main algoritma atau izin e-commerce dalam membaca minat pelanggannya. Menurutnya, pembahasan ini kudu melibatkan stakeholder terkait.
Meski regulasi di Indonesia kerap terlambat, Andry berharap pemerintah bisa terus mengejar, setidaknya tidak terlalu jauh dengan inovasi digital saat ini.
"Ini menurut saya yang setidaknya menjadi bentuk pertahanan kita (dari penjajahan ekonomi). Jangan hanya bicara fenomena saja, tapi jalan keluarnya harus dihadirkan, dalam hal ini oleh Presiden," tandasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Indonesia melek dengan bahaya laten penjajahan ekonomi. Ia tak sudi jika tanah air dijajah oleh masifnya barang impor di e-commerce.
"Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita enggak sadar tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Jangan sampai kita terlena dalam hitungan bulan, enggak mau saya terkena penjajahan di era modern," tegas Jokowi kepada Peserta Program Pendidikan Lemhannas Tahun 2023 di Istana Negara pada Rabu (4/10).
Jokowi mewanti-wanti murahnya barang impor bisa bikin warga Indonesia kecanduan. Pada akhirnya, ketergantungan itu mengancam kedaulatan tanah air.
Padahal, Jokowi berharap Indonesia bisa menguasai pasar ekspor, setidaknya di Asia Tenggara. Oleh karena itu, ia terus berupaya mengejar ketertinggalan regulasi, termasuk untuk menjaga aset digital layaknya data dan informasi.
"Mungkin awal-awal harganya masih Rp5.000. Begitu sudah masuk, beli ini sudah ketagihan baru dinaikkan Rp500 juta, mau apa? Sudah enggak bisa apa-apa kita karena sudah ketergantungan di situ. Oleh sebab itu, kita harus lindungi betul kedaulatan digital kita, harus dilindungi betul," tuturnya.
Salah satu upaya yang dilakukan rezim Jokowi adalah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Beleid ini mengatur social commerce, seperti TikTok Shop Cs, yang diklaim membunuh pedagang lokal.
Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute sekaligus Pengamat Ekonomi Digital Heru Sutadi sepakat dengan ucapan Jokowi. Menurutnya, indikasi penjajahan ekonomi tidak bisa dinafikan melihat masifnya 'serangan' produk luar.
"Dengan banyaknya produk dari luar negeri, maka yang akan banyak menikmati kemajuan ekonomi digital Indonesia khususnya e-commerce, ya negara dari mana produk itu diproduksi. Kita hanya kebagian remahannya saja," kata Heru kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/10).
"Sejak awal e-commerce disukai masyarakat atau setidaknya 5 tahun lalu, sudah ada gejala produk asing akan banyak dijual. Lalu, gelombang besar masuknya produk asing terjadi setelah Indonesia diramal akan jadi negara terbesar e-commerce dan kian nampak sejak TikTok Shop beroperasi," sambungnya.
Menurut Heru, toko online Indonesia memang diramal bakal merajai Asia Tenggara. Pada 2025, perputaran duit e-commerce di tanah air diprediksi mencapai Rp3.000 triliun dan melesat ke Rp5.000 triliun pada 2030.
Oleh karena itu, Heru mendukung upaya pemerintah menertibkan TikTok Shop Cs. Jika tidak, ia khawatir bakal terjadi bencana yang lebih besar.
"Kalau (TikTok Shop) tidak disetop, maka Project S akan dijalankan TikTok yang berarti kita akan benar-benar dikuasai mereka dan produk didatangkan langsung dari negaranya (China). Namun, ini (pelarangan TikTok Shop Cs) perlu langkah lanjutan. UMKM Indonesia ada 64 juta dan baru 22 juta yang go digital. Artinya PR meng-go digitalkan UMKM masih banyak, perlu ada akselerasi," tutur Heru.
Selain membawa UMKM Indonesia masuk ke pasar digital, Heru menyebut pelaku usaha perlu pendampingan dan pengarahan agar bisa bersaing. Di lain sisi, ia meminta masyarakat untuk terus berbelanja produk-produk dalam negeri, tidak hanya terbatas pada batik.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Jangan Salahkan Masyarakat 'Candu' Barang Murah
Presiden Jokowi meminta Indonesia melek dengan bahaya laten penjajahan ekonomi. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono).
Jangan Salahkan Masyarakat 'Candu' Barang Murah
Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menilai masyarakat tidak bisa menjadi kambing hitam jika tergiur barang-barang murah. Menurutnya, sudah menjadi naluri manusia membeli produk dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga sudah tak peduli lagi dari mana asal barang tersebut.
"Bukan perkara terkait penjajahan atau tidak, tetapi bagaimana pertahanan kita selama ini terhadap penjajahan tersebut? Pertahanan ini bukan sekadar persoalan menahan barang impor tidak masuk ke Indonesia, tapi juga bagaimana kita sampai hari ini masih kesulitan menghasilkan barang yang serupa dengan harga lebih kompetitif (murah). Ini yang seharusnya bisa disampaikan juga oleh Pak Presiden (Jokowi)," beber Andry.
"Kita memang perlu aware tentang produk yang datang ke Indonesia dari luar dan banjir barang murah tersebut, tapi kita juga harus setidaknya berbicara bagaimana bisa menghasilkan produk berkualitas dengan harga terjangkau," sambungnya.
Namun, ia paham persoalan menghasilkan barang lokal dengan kualitas dan harga bersaing perlu perjuangan. Pasalnya, upaya ini mencakup banyak aspek, seperti produktivitas tenaga kerja, mahal dan sulitnya mendapatkan bahan baku, hingga tingginya tarif listrik industri.
Oleh karena itu, Andry meminta Jokowi juga fokus bagaimana mendorong produsen lokal membuat barang substitusi dari produk impor. Ia berharap pemerintah jangan cuma bisa melarang masyarakat tergiur produk murah tanpa memberikan solusi.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan algoritma TikTok Shop bisa membaca kebiasaan penggunanya. Pada akhirnya, media sosial China itu berbuah data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.
Inilah yang menjadi ketakutan seluruh negara terkait Project S di TikTok Shop. Jika cara main tersebut diizinkan, TikTok bisa meraup cuan sangat besar dari pasar di Indonesia dengan mengirimkan produk kesukaan warga Indonesia langsung dari China.
"Yang saya perlu tekankan kita belum memiliki regulasi terkait pengaturan algoritma. Jadi, penggunaan algoritma dalam perdagangan yang terjadi dalam fenomena social commerce kemarin itu hampir tidak dibicarakan oleh pemerintah. Pemerintah hanya fokus bagaimana menyelamatkan pedagang tradisional tanpa memperlihatkan bahwa sebegitu masifnya algoritma terhadap behaviour kita terhadap mengonsumsi barang," kritik Andry.
"Karena kalau kita pindah ke e-commerce, mereka juga akan melihat behaviour kita. Apa yang kita butuhkan, mereka sudah pasti tahu. Jadi terkait keamanan dan penggunaan data, regulasi algoritma, itu menurut saya harus sejalan dengan perlindungan konsumen dan produsen dari ancaman produk-produk impor," sambungnya.
Andry mendesak pemerintah harus segera membahas tentang cara main algoritma atau izin e-commerce dalam membaca minat pelanggannya. Menurutnya, pembahasan ini kudu melibatkan stakeholder terkait.
Meski regulasi di Indonesia kerap terlambat, Andry berharap pemerintah bisa terus mengejar, setidaknya tidak terlalu jauh dengan inovasi digital saat ini.
"Ini menurut saya yang setidaknya menjadi bentuk pertahanan kita (dari penjajahan ekonomi). Jangan hanya bicara fenomena saja, tapi jalan keluarnya harus dihadirkan, dalam hal ini oleh Presiden," tandasnya.
