Dukungan PNM dan Pemerintah: 125 UMK di Sorong Terima NIB dari BKPM

Sebanyak 125 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di Sorong, Papua Barat Daya, menerima Nomor Induk Berusaha (NIB) langsung dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rabu (11/10). Penyerahan NIB ini merupakan bagian dari program NIB untuk UMK yang diluncurkan oleh pemerintah.

Prosesi penyerahan dilakukan dalam acara Pemberian NIB Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan, yang dihadiri Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia, Plt. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Achmad Idrus, dan Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad.

Dalam sambutannya, Idrus menyampaikan bahwa NIB merupakan dokumen legal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar. NIB berfungsi sebagai identitas dan legalitas usaha yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengajuan kredit, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa.

"Sekarang kalo pinjam buat modal di bank itu, syarat pertama harus punya NIB," ucapnya dalam keterangan resmi, Jumat (13/10).

Menurutnya, PNM bukan lembaga keuangan dan pembiayaan biasa. Hal ini dikarenakan PNM bekerja untuk pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan pendampingan.

Idrus menekankan, pembiayaan dan pendampingan merupakan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya. Mendorong nasabah naik kelas adalah komitmen PNM sebagaimana visinya dalam mensejahterakan masyarakat unbankable.

Khususnya pada 2023 ini, PNM menargetkan satu juta nasabah dengan plafon di atas Rp5 juta sudah memiliki NIB. Hingga akhir Agustus 2023, sudah 608.825 nasabah yang berhasil dibantukan dalam kepemilikan NIB, mencapai 60 persen dari target di pertengahan tahun ini.

"Karena mengurus izin juga sudah gampang. Gampang, mudah, cepat, dan tanpa pungutan bayaran atau biaya apapun," imbuhnya.

Kemudahan pengurusan izin dan upaya PNM yang terus memberikan pendampingan diharapkan dapat semakin membukakan akses pelaku UMK agar naik kelas. Di samping kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, pelatihan serta edukasi akan pentingnya legalitas usaha juga dilakukan.

Direktur Utama PT PNM, Arief Mulyadi, memaparkan kolaborasi apik semua stakeholder pemberdayaan terus dilakukan oleh PNM agar mampu mempercepat proses naik kelasnya nasabah ultra mikro nasabah PNM Mekaar dan naik kelasnya nasabah Ullam dari mikro ke level di atasnya.

"Setelah adanya peningkatan taraf hidup 14,8 juta nasabah kami dari masyarakat prasejahtera dan unbankable, target selanjutnya adalah mendorong mereka untuk naik kelas dengan 3 modal utama kami yakni modal finansial, modal intelektual dan modal sosial," ujarnya.

Arief menegaskan bahwa nasabah PNM terus dipacu dalam mengembangkan kesejahteraan ekonomi, sosial dan meningkatnya kualitas lingkungan sosial.

"Dengan tingkat ekonomi yang terus meningkat dari waktu ke waktu bisa dipastikan secara sosial kelas nasabah akan naik dan tentu akan multipliernya akan berimbas pada meningkatnya kualitas lingkungan sekitar," pungkas Arief.

Program-program seperti ini membuktikan bahwa inklusi keuangan bukan hanya tentang memberikan pinjaman, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan terus berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, Indonesia dapat melangkah maju menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.