Mempertanyakan BLT-Gratis PPN Rumah Rp2 M Keluar Jelang Pemilu 2024
Feby Febriana Nadeak | CNN Indonesia
Kamis, 26 Okt 2023 07:20 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Pengamat mengakui BLT El Nino dan bebas PPN bagi rumah Rp2 miliar dibutuhkan masyarakat. Tapi gelontoran jelang Pilpres 2024 mereka curigai bermotif politik. (CNN Indonesia/ Adi Ibrahim).
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat menjelang berakhir masa jabatannya.
Bantuan itu di antaranya bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dalam menghadapi fenomena El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan. Bantuan akan diberikan selama dua bulan pada November hingga Desember 2023.
Lalu, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar. Ada juga insentif berupa biaya administrasi untuk pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp4 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengumuman BLT El Nino, penggratisan PPN dan pemberian insentif pembelian rumah itu menambah daftar panjang bantuan yang diberikan Jokowi ke masyarakat.
Bantuan diumumkan berdekatan dengan diumumkannya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Prabowo Subianto.
Gibran diumumkan sebagai bacawapres pada Minggu (22/10) malam. Sementara bantuan Jokowi diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (24/10).
Pemerintahan Jokowi sih berdalih bantuan diberikan dengan satu alasan; menjaga momentum pertumbuhan ekonomi supaya bisa terjaga. Untuk BLT, bantuan diberikan demi membantu masyarakat kurang mampu menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok sehingga mereka tetap bisa 'jajan'.
Sementara itu bantuan sektor perumahan diberikan karena besarnya kontribusi ekonomi sektor tersebut. Data pemerintah yang disodorkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menunjukkan sektor properti telah mampu menciptakan lapangan kerja bagi 13,8 juta orang.
Sektor itu memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen. Sektor tersebut juga berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31,9 persen.
Namun di tengah kontribusi itu, peran sektor perumahan terhadap PDB belakangan ini hanya 0,67 persen alias menurun. Pemerintah berharap gelontoran insentif itu bisa menggairahkan sektor properti.
Lantas, benarkah rakyat sekarang ini butuh bantuan itu supaya mereka bisa tetap 'jajan' dan momentum pertumbuhan ekonomi bisa terjaga, atau justru seluruh bantuan itu bermotif politik demi mendorong elektabilitas Gibran?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan insentif dan disinsentif adalah instrumen yang bisa digunakan pemerintah untuk mengintervensi pasar, selain pelonggaran atau pengetatan regulasi.
Intervensi bisa dilakukan saat perlambatan pertumbuhan, kontraksi, skandal, atau krisis.
Nah, berkaitan dengan masalah ini, ia menilai BLT El Nino memang dibutuhkan masyarakat. Pasalnya, El Nino memang telah membuat banyak petani gagal panen, pasokan beras langka sehingga mendongkrak harganya.
"Kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Sementara komitmen impor membutuhkan waktu untuk terealisasi. Sehingga, insentif El Nino, apapun bentuknya, memang cukup dibutuhkan publik," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Begitu juga dengan insentif pembelian rumah. Ronny menilai wajar itu diberikan agar tingkat kepemilikan rumah (home ownership) di Indonesia semakin baik.
Selain itu, Ronny mengatakan sektor properti memang mengalami kontraksi belakangan sekitar 0,6 persen. Kemudian kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat atau backlog masih sangat tinggi, yakni 12 juta.
Padahal, sektor properti punya kontribusi cukup besar pada pertumbuhan ekonomi, mulai dari menciptakan lapangan pekerjaan hingga berkontribusi pada pendapatan negara dan daerah.
Namun karena begitu pentingnya sektor properti, Ronny mengatakan insentif seharusnya diberikan sedari dulu. Karena itulah tak heran kata Ronny, guyuran insentif jelang Pilpres 2024 ini menimbulkan curiga.
Memang, Jokowi tak bisa lagi menjadi presiden. Tapi, Gibran anaknya, Rabu (25/10) kemarin daftar ke KPU bersama Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden dan calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024.
"Memang perlu dipertanyakan, mengapa baru sekarang dikeluarkan, pas bertepatan setelah arah dan tendensi politik Jokowi mulai jelas. Dikhawatirkan pemerintah memainkan kartu 'Pork Barrel Politics' atau menggunakan program dan anggaran pemerintah untuk membantu salah satu kandidat agar mendapatkan citra positif, baik langsung ataupun tidak langsung," imbuhnya.
Senada, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengatakan bantuan El Nino dan program lainnya yang baru diumumkan memang terlihat tidak terencana sehingga bisa menimbulkan kecurigaan.
"Orang akan mengaitkan kebijakan ini sebagai bagian dari political game untuk menaikkan elektabilitas," katanya.
Kendati demikian, Teguh menilai sejumlah bantuan yang diberikan Jokowi memang dibutuhkan masyarakat, termasuk BLT El Nino. Namun, ia menilai bantuan El Nino seharusnya diberikan sejak Agustus atau September lalu karena dampak El Nino mulai dirasakan sejak bulan itu.
Sementara terkait penghapusan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar, ia menilai terlalu berlebihan. Menurutnya, jika fokus pemerintah adalah membantu kelompok miskin dan rentan, sebaiknya pembebasan PPN diberikan untuk rumah di bawah atau sampai dengan Rp1 miliar.
Sedangkan bantuan membeli rumah Rp4 juta bagi kelompok miskin, Teguh menilainya sebagai program yang begitu mendadak sehingga belum tentu direspons oleh masyarakat.
"Karena membeli rumah bagi kelompok miskin atau rentan tidak semudah membalik telapak tangan," katanya.
Sementara itu, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan fenomena kenaikan anggaran yang berpihak pada rakyat menjelang Pemilu, telah terlihat di Indonesia sejak era pemilihan presiden secara langsung pada 2004.
Fenomena itu disebut electoral budget cycles. Yusuf menyebut electoral budget cycles sering muncul di banyak Pemilu di Indonesia, baik nasional maupun lokal, sebagai instrumen bagi petahana untuk mempertahankan kekuasaan atau melanggengkan dinasti politiknya.
Yusuf mengatakan jelang Pemilu 2019, kenaikan anggaran penanggulangan kemiskinan bahkan telah terlihat sejak 2018.
"Jelang Pemilu 2024, meski presiden petahana tidak lagi ikut bertarung, namun partai dan capres 'yang didukung petahana' berkepentingan dengan kenaikan anggaran kemiskinan ini," kata Yusuf.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada 2014 mencapai Rp439 triliun, lalu turun ke Rp230,7 triliun (2015) dan Rp214,9 triliun (2016).
Anggaran kemudian naik ke Rp216,6 triliun (2017), Rp293,8 triliun (2018), dan Rp308,3 triliun (2019).
Pada 2020, anggaran perlinsos naik ke Rp497 triliun. Lalu turun ke Rp367,7 triliun (2021). Kemudian naik lagi ke Rp431,5 triliun (2022), dan Rp476 triliun (2023), dan direncanakan mencapai Rp493,5 triliun (2024).
Dengan kemiskinan yang tersebar luas, sambung Yusuf, bansos bisa saja mendatangkan "keuntungan elektoral" bagi penguasa, terlebih ketika bansos mengambil bentuk program yang bersifat "bagi-bagi uang".
Apalagi dengan karakter penerima bansos yang merupakan masyarakat kelas bawah yang berpendidikan rendah dan literasi politiknya terbatas, maka dampak bansos terhadap elektoral petahana diperkirakan besar.
"Dengan sekitar 35 persen hingga 40 persen penduduk menerima bansos, maka keuntungan elektoral petahana dan calon yang didukung petahana dipastikan adalah signifikan,"katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat menjelang berakhir masa jabatannya.
Bantuan itu di antaranya bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dalam menghadapi fenomena El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan. Bantuan akan diberikan selama dua bulan pada November hingga Desember 2023.
Lalu, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar. Ada juga insentif berupa biaya administrasi untuk pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp4 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengumuman BLT El Nino, penggratisan PPN dan pemberian insentif pembelian rumah itu menambah daftar panjang bantuan yang diberikan Jokowi ke masyarakat.
Bantuan diumumkan berdekatan dengan diumumkannya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Prabowo Subianto.
Gibran diumumkan sebagai bacawapres pada Minggu (22/10) malam. Sementara bantuan Jokowi diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (24/10).
Pemerintahan Jokowi sih berdalih bantuan diberikan dengan satu alasan; menjaga momentum pertumbuhan ekonomi supaya bisa terjaga. Untuk BLT, bantuan diberikan demi membantu masyarakat kurang mampu menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok sehingga mereka tetap bisa 'jajan'.
Sementara itu bantuan sektor perumahan diberikan karena besarnya kontribusi ekonomi sektor tersebut. Data pemerintah yang disodorkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menunjukkan sektor properti telah mampu menciptakan lapangan kerja bagi 13,8 juta orang.
Sektor itu memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen. Sektor tersebut juga berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31,9 persen.
Namun di tengah kontribusi itu, peran sektor perumahan terhadap PDB belakangan ini hanya 0,67 persen alias menurun. Pemerintah berharap gelontoran insentif itu bisa menggairahkan sektor properti.
Lantas, benarkah rakyat sekarang ini butuh bantuan itu supaya mereka bisa tetap 'jajan' dan momentum pertumbuhan ekonomi bisa terjaga, atau justru seluruh bantuan itu bermotif politik demi mendorong elektabilitas Gibran?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan insentif dan disinsentif adalah instrumen yang bisa digunakan pemerintah untuk mengintervensi pasar, selain pelonggaran atau pengetatan regulasi.
Intervensi bisa dilakukan saat perlambatan pertumbuhan, kontraksi, skandal, atau krisis.
Nah, berkaitan dengan masalah ini, ia menilai BLT El Nino memang dibutuhkan masyarakat. Pasalnya, El Nino memang telah membuat banyak petani gagal panen, pasokan beras langka sehingga mendongkrak harganya.
"Kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Sementara komitmen impor membutuhkan waktu untuk terealisasi. Sehingga, insentif El Nino, apapun bentuknya, memang cukup dibutuhkan publik," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Begitu juga dengan insentif pembelian rumah. Ronny menilai wajar itu diberikan agar tingkat kepemilikan rumah (home ownership) di Indonesia semakin baik.
Selain itu, Ronny mengatakan sektor properti memang mengalami kontraksi belakangan sekitar 0,6 persen. Kemudian kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat atau backlog masih sangat tinggi, yakni 12 juta.
Padahal, sektor properti punya kontribusi cukup besar pada pertumbuhan ekonomi, mulai dari menciptakan lapangan pekerjaan hingga berkontribusi pada pendapatan negara dan daerah.
Namun karena begitu pentingnya sektor properti, Ronny mengatakan insentif seharusnya diberikan sedari dulu. Karena itulah tak heran kata Ronny, guyuran insentif jelang Pilpres 2024 ini menimbulkan curiga.
Memang, Jokowi tak bisa lagi menjadi presiden. Tapi, Gibran anaknya, Rabu (25/10) kemarin daftar ke KPU bersama Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden dan calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024.
"Memang perlu dipertanyakan, mengapa baru sekarang dikeluarkan, pas bertepatan setelah arah dan tendensi politik Jokowi mulai jelas. Dikhawatirkan pemerintah memainkan kartu 'Pork Barrel Politics' atau menggunakan program dan anggaran pemerintah untuk membantu salah satu kandidat agar mendapatkan citra positif, baik langsung ataupun tidak langsung," imbuhnya.
Bansos Jadi Permainan Politik Demi Kerek Elektabilitas
Pengamat menyebut bansos memang sering digunakan sebagai permainan politik untuk mengerek elektabilitas. Permainan bansos di Indonesia sudah dimulai sejak Pilpres 2004. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Senada, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto mengatakan bantuan El Nino dan program lainnya yang baru diumumkan memang terlihat tidak terencana sehingga bisa menimbulkan kecurigaan.
"Orang akan mengaitkan kebijakan ini sebagai bagian dari political game untuk menaikkan elektabilitas," katanya.
Kendati demikian, Teguh menilai sejumlah bantuan yang diberikan Jokowi memang dibutuhkan masyarakat, termasuk BLT El Nino. Namun, ia menilai bantuan El Nino seharusnya diberikan sejak Agustus atau September lalu karena dampak El Nino mulai dirasakan sejak bulan itu.
Sementara terkait penghapusan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar, ia menilai terlalu berlebihan. Menurutnya, jika fokus pemerintah adalah membantu kelompok miskin dan rentan, sebaiknya pembebasan PPN diberikan untuk rumah di bawah atau sampai dengan Rp1 miliar.
Sedangkan bantuan membeli rumah Rp4 juta bagi kelompok miskin, Teguh menilainya sebagai program yang begitu mendadak sehingga belum tentu direspons oleh masyarakat.
"Karena membeli rumah bagi kelompok miskin atau rentan tidak semudah membalik telapak tangan," katanya.
Sementara itu, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan fenomena kenaikan anggaran yang berpihak pada rakyat menjelang Pemilu, telah terlihat di Indonesia sejak era pemilihan presiden secara langsung pada 2004.
Fenomena itu disebut electoral budget cycles. Yusuf menyebut electoral budget cycles sering muncul di banyak Pemilu di Indonesia, baik nasional maupun lokal, sebagai instrumen bagi petahana untuk mempertahankan kekuasaan atau melanggengkan dinasti politiknya.
Yusuf mengatakan jelang Pemilu 2019, kenaikan anggaran penanggulangan kemiskinan bahkan telah terlihat sejak 2018.
"Jelang Pemilu 2024, meski presiden petahana tidak lagi ikut bertarung, namun partai dan capres 'yang didukung petahana' berkepentingan dengan kenaikan anggaran kemiskinan ini," kata Yusuf.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada 2014 mencapai Rp439 triliun, lalu turun ke Rp230,7 triliun (2015) dan Rp214,9 triliun (2016).
Anggaran kemudian naik ke Rp216,6 triliun (2017), Rp293,8 triliun (2018), dan Rp308,3 triliun (2019).
Pada 2020, anggaran perlinsos naik ke Rp497 triliun. Lalu turun ke Rp367,7 triliun (2021). Kemudian naik lagi ke Rp431,5 triliun (2022), dan Rp476 triliun (2023), dan direncanakan mencapai Rp493,5 triliun (2024).
Dengan kemiskinan yang tersebar luas, sambung Yusuf, bansos bisa saja mendatangkan "keuntungan elektoral" bagi penguasa, terlebih ketika bansos mengambil bentuk program yang bersifat "bagi-bagi uang".
Apalagi dengan karakter penerima bansos yang merupakan masyarakat kelas bawah yang berpendidikan rendah dan literasi politiknya terbatas, maka dampak bansos terhadap elektoral petahana diperkirakan besar.
"Dengan sekitar 35 persen hingga 40 persen penduduk menerima bansos, maka keuntungan elektoral petahana dan calon yang didukung petahana dipastikan adalah signifikan,"katanya.
