OJK Groundbreaking Kantor Baru di IKN Tahun Depan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pembangunan kantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai pada 2024. Kantor baru itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK di mana lembaga jasa keuangan ini harus berkedudukan di ibu kota negara.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengungkap OJK sudah melakukan beberapa pertemuan dengan Otorita IKN (OIKN) pada 11 Agustus dan 28 Agustus lalu dalam rangka membahas perubahan pola penetapan lahan untuk lembaga pemerintah atau lembaga negara termasuk OJK.
"Sejalan dengan hal di atas, OJK telah menyiapkan timeline pembangunan gedung OJK di IKN. Jadi sudah ada rencananya yang secara prinsip akan dimulai pada tahun 2024," ujar Mirza dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (30/10).
Mirza menjelaskan proses perpindahan OJK ke IKN dilengkapi dengan rencana alokasi pegawai yang terkait dengan operasional OJK di IKN. Pada prinsipnya, OJK sudah siap untuk pindah. Hanya saja kelengkapan administrasinya juga perlu dipenuhi sebelum memulai groundbreaking pembangunan kantor baru di IKN.
Untuk mempercepat pembangunan kantor, lanjutnya, metode penyesuaian lahan akan dilakukan melalui penetapan barang milik negara yang dioperasikan oleh pihak lain atau disebut optimalisasi penggunaan lahan (OPL).
"Selanjutnya ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama penggunaan barang milik negara antara otoritas IKN dan OJK. Dan nanti akan juga diterbitkan SK penetapan lokasi lahan oleh otoritas. Sesuai dengan skema proses OPL tersebut. Itu dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana pada lampiran peraturan menteri keuangan," jelas Mirza.
Mirza mengungkap OJK telah menerima surat dari OKIN pada 22 Mei 2023 lalu tentang penyampaian lokasi penetapan kantor OJK di IKN untuk menjadi arahan tahap penyiapan dan pembangunan OJK di IKN.
"Dalam perkembangan terakhir dan untuk persiapan groundbreaking untuk proyek oleh kelembagaan dan pemerintah di IKN, OJK bersama beberapa kementerian lembaga telah melakukan joint survey bersama otoritas IKN dan didampingi oleh rekan-rekan dari Kementerian PUPR tanggal 9 Oktober 2023 ini," katanya.
Mirza sebelumnya sempat meminta lahan seluas 1,5 hektare (ha) untuk membangun kantor di IKN.
"OJK harus punya kantor di sana karena secara undang-undang OJK berkedudukan di ibu kota negara," ujarnya dalam diskusi bersama media di Balikpapan, Jumat (3/3) lalu.
Kendati demikian, kala itu Mirza belum mengungkap lokasi tepatnya. Sebab, pihaknya belum menerima informasi terkait lahan yang disediakan oleh Badan Otorita IKN Nusantara secara resmi.
"Mungkin dekat-dekat BI (Bank Indonesia). Kalau BI permohonan sudah dilakukan jauh lebih awal sehingga BI sudah ada lokasinya," terangnya.